PEREKONOMIAN INDONESIA

Warning Jokowi Soal Proyeksi 2023, dari Krisis Keuangan Sampai Pangan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 Desember 2022 | 16:35 WIB
Warning Jokowi Soal Proyeksi 2023, dari Krisis Keuangan Sampai Pangan

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan), Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan Covid-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mewanti-wanti jajarannya untuk bersiap menghadapi berbagai tantangan ekonomi pada 2023 mendatang. Hal ini disampaikannya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (6/12/2022).

Jokowi, untuk kesekian kalinya, menyampaikan bahwa pemerintah perlu hati-hati dan waspada terhadap peluang terjadinya krisis keuangan global. Tak cuma itu, di sisi domestik Jokowi mengatakan ada peluang kinerja ekspor bakal menurun seiring dengan normalisasi harga komoditas.

"Kita tahu bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja. Saya minta seluruh policy yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak itu betul-betul dikalkukasi. Jangan sampai terjebak ego sektoral, lakukan konsolidasi data dan kebijakan," kata Jokowi.

Baca Juga:
Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Merespons risiko krisis keuangan tahun depan, Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk memastikan belanja pemerintah, belanja APBN, hingga belanja APBD bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Harapannya, konsumsi rumah tangga ikut terdongkrak.

"Saya minta belanja modal, belanja sosial, segera direalisasikan di awal tahun dan dikawal. Jangan terjebak rutinitas," kata presiden.

Masih berkaitan dengan mitigasi ketidakpastian ekonomi, Jokowi juga menyoroti masih ada daerah yang belum serius dalam melakukan pengendalian inflasi. Dia pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan peringatan kepada kepala daerah yang ketahuan belum mengambil langkah serius untuk menekan lonjakan inflasi.

Baca Juga:
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

"Ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9% lari turun ke 5,7% lari turun ke 5,4%. Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa masih [perlu] diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi," kata Jokowi.

Poin selanjutnya, soal investasi. Jokowi menekankan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi 2023 ada 3 hal, yakni peningkatan konsumsi, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Karenanya, Jokowi memastikan hilirisasi industri akan konsisten dilanjutkan.

"Setelah nikel, tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit. Dan segera kita umumkan, karena investasi juga menyangkut pembukaan lapangan kerja yang sangat diperlukan saat ini," kata Jokowi.

Kemudian, Jokowi menyinggung perihal peningkatan ekspor. Jokowi meminta Kementerian Perdagangan mulai menyasar pasar-pasar nontradisional. Hal ini untuk mengantisipasi penurunan permintaan dari pasar tradisional yang ekonomi ikut terdampak krisis keuangan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

Jumat, 22 Maret 2024 | 08:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tax Ratio Indonesia Rendah, Prabowo: Apakah Kita Lebih Bodoh?

BERITA PILIHAN