KINERJA BUMN

Wapres: Jangan Andalkan Dana Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 10 September 2016 | 14:30 WIB
Wapres: Jangan Andalkan Dana Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan badan usaha milik negara (BUMN) untuk tidak terus mengandalkan suntikan dana dari pemerintah berupa penyertaan modal negara (PMN).

Menurut Kalla pemerintah tidak akan lagi memberikan PMN di tahun-tahun mendatang. Dia meminta BUMN bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

“Justru BUMN membayar pajak dan terus lebih banyak lagi kepada ekonomi nasional. Apabila tidak, justru pasar makin sempit, efisiensi makin lambat, dan akan menjadi masalah bagi ekonomi nasional, di manapun terjadi di Asia dan ekonomi kita ini,” jelasnya, Kamis (8/9).

Baca Juga:
Kondisi yang Membuat PPN atau PPnBM Tidak Dipotong oleh Wapu BUMN

Menurutnya meski sudah merdeka sejak 71 tahun yang lalu, tetapi Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawab BUMN sebagai agent of development untuk menyelesaikannya.

“Jadi harapan kita adalah bahwa BUMN ini bukan hanya jumlahnya yang penting, tapi apa yang dibuat untuk ekonomi nasional. Kita butuh keterbukaan, kita butuh persaingan, kita butuh ekspor,” tambahnya.

Di tengah situasi perlambatan ekonomi dunia seperti saat ini, Kalla menekankan pentingnya efisiensi dan pelayanan yang cepat bagi BUMN untuk bisa memenangkan persaingan global yang semakin ketat.

Baca Juga:
Soal BLT Mitigasi Risiko Pangan, Sri Mulyani dan Risma Beda Persepsi

Dia mencontohkan jika dulu masyarakat hanya membaca berita dari Antara, kini masyarakat bisa mengakses informasi dengan cepat dari berbagai media online yang tersedia.

“Perusahaan apapun yang ingin berkembang dengan baik harus siap dengan persaingan, dan persaingan harus siap dengan efisiensi, karena inti dari pada persaingan ialah siapa yang paling efisien,” pungkasnya seperti dikutip laman Wakil Presiden Republik Indonesia. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia