Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Wajib Pajak Merugi Bakal Dipajaki?

A+
A-
20
A+
A-
20
Wajib Pajak Merugi Bakal Dipajaki?

Pertanyaan:
PERKENALKAN nama saya Ganda. Saat ini saya bekerja sebagai manager pajak di salah satu perusahaan start-up di Jakarta. Perusahaan kami baru berdiri pada tahun 2019. Hingga saat ini, status perusahaan kami masih merugi.

Lantas, belakangan ini saya mendapat informasi dari berbagai media nasional bahwa pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan (PPh) minimum bagi perusahaan dengan status rugi. Apakah benar demikian? Seperti apa konsepnya jika kebijakan ini benar-benar diterapkan? Mohon pencerahannya.

Ganda, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Ganda atas pertanyaannya. Saat ini memang terdapat pemberitaan mengenai berbagai agenda reformasi perpajakan di berbagai media nasional. Salah satu wacananya adalah rencana pengenaan PPh minimum bagi perusahaan dengan kriteria tertentu.

Namun demikian, hingga saat ini pemerintah belum memberikan pernyataan resmi dan rinci apakah rencana kebijakan ini akan benar-benar diterapkan di Indonesia dan seperti apa skema pengenaannya nanti.

Walau demikian, untuk menjawab pertanyaan Bapak, ada baiknya kita pahami dulu mengenai konsep pengenaan PPh minimum ini.

Secara istilah, pengenaan PPh minimum ini sering disebut dengan alternative minimum tax (AMT). AMT sendiri dapat diartikan sebagai jenis pengenaan pajak yang didesain untuk menghindari perusahaan dari tidak membayar pajak atau membayar terlalu kecil dibandingkan dengan penghasilan mereka.

Dengan kata lain, pada dasarnya penerapan AMT ditujukan untuk mengatasi upaya penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan. Kondisi perusahaan yang merugi secara terus-menerus dapat menjadi indikasi awal adanya penghindaran pajak. Walaupun tidak selalu demikian. Oleh sebab itu, desain atau skema penerapan AMT pada umumnya lebih menyasar pada perusahaan yang melakukan kerugian ‘artifisial’.

Selain itu, penerapan AMT juga tidak bersifat opsional, tetapi berjalan paralel dengan rezim PPh yang berlaku. Dalam hal ini, nilai pajak terutang wajib pajak badan akan tetap dihitung baik dengan menggunakan rezim PPh badan normal maupun AMT.

Jika nilai pajak terutang dari rezim normal PPh badan lebih tinggi dari hasil perhitungan rezim AMT, otoritas pajak menggunakan nilai pajak terutang dari rezim normal. Hal ini pun berlaku sebaliknya.

Dalam penghitungannya, AMT menggunakan indikator alternatif di luar penghasilan kena pajak yang umumnya dipergunakan sebagai basis pajak. Indikator alternatif yang kerap digunakan adalah nilai peredaran bruto. Selain itu, terdapat pula indikator lain seperti nilai total aset, aset bersih, maupun perhitungan basis pajak berbasis penyesuaian pengurang penghasilan juga dipergunakan (reconstruction of income).

Pada praktiknya, dalam rangka memastikan agar AMT tepat sasaran, terdapat kriteria wajib pajak tertentu yang dikecualikan. Salah satunya dengan mengecualikan perusahaan yang baru berdiri, di mana perusahan baru tersebut biasanya masih mengalami kerugian di fase awal bisnis.

Contohnya adalah Filipina. Negara ini menerapkan AMT dengan tarif 2% atas peredaran bruto dan hanya dikenakan bagi perusahaan yang telah beroperasi selama 4 tahun. Artinya, bagi perusahaan start-up tidak dikenakan AMT dulu sebelum mereka beroperasi selama 4 tahun.

Sebagai ilustrasi, misalkan perusahaan A telah beroperasi selama lebih dari 4 tahun dengan omzet tahun pajak terakhir sebesar USD200.000 dan penghasilan bersih yang dikenai pajak USD10.000. Tarif PPh badan sebesar 20%.

Apabila dihitung secara normal, PPh badan terutang sebesar 20% x USD10.000 = USD2.000. Sementara apabila dihitung dengan AMT, PPh terutang menjadi sebesar 2% x USD200.000 = USD4.000. Dalam kasus ini, perusahaan A harus membayar PPh sebesar USD4.000 karena jumlah perhitungan AMT lebih besar dibandingkan dengan perhitungan PPh badan secara normal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa AMT diterapkan agar setiap korporasi setidaknya membayar ‘suatu nilai pajak minimum’ kepada negara atau sebagai safeguard. Tentunya, skema nilai pajak minimumnya berbeda di masing-masing negara.

Satu hal yang pasti, secara international best practices, rezim AMT umumnya hanya berlaku bagi wajib pajak badan dengan kriteria tertentu. Untuk itu, mari kita menunggu bagaimana langkah pemerintah ke depan terkait rencana kebijakan AMT ini.

Demikian jawaban kami, semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsultasi pajak, konsultasi, alternative minimum tax, AMT

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

rizal

Minggu, 27 Juni 2021 | 09:37 WIB
detail, jelas dan mudah dipahami. tks
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 05 Juli 2022 | 12:08 WIB
KONSULTASI UU HPP

PPN atas Jasa Freight Forwarding, Ada Kewajiban yang Berubah?

Kamis, 30 Juni 2022 | 16:22 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN

Ekspor Barang Pindahan Tidak Kena Bea Keluar, Bagaimana Ketentuannya?

Selasa, 28 Juni 2022 | 10:17 WIB
KONSULTASI UU HPP

Pakai Dompet Elektronik Bisa Kena PPN, Bagaimana Ketentuannya?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet Wajib Pajak Badan UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tetap Kena PPh?

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara