Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Wajib Pajak Diingatkan Lagi, Ikut PPS Tak Perlu Repot ke Kantor Pajak

A+
A-
21
A+
A-
21
Wajib Pajak Diingatkan Lagi, Ikut PPS Tak Perlu Repot ke Kantor Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak tentang pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) yang semuanya dilakukan serba-online.

Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Rian Ramdani mengatakan seluruh infrastruktur pendukung PPS telah berjalan dengan baik. Menurutnya, pelaksanaan PPS kali ini akan lebih memudahkan wajib pajak ketimbang program pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2016-2017.

"Berkaca dari tax amnesty yang sudah bergulir 2016-2017, di mana wajib pajak berbondong-bondong datang ke KPP, itu riweuh dan ramai banget. Program PPS ini dapat disampaikan secara online dan tidak perlu datang ke KPP," katanya dalam acara Tax Live, Kamis (13/1/2022).

Baca Juga: Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Rian mengatakan pemerintah mengadakan PPS sebagaimana diatur UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Periode program tersebut hanya 6 bulan, yakni 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

Nantinya, peserta PPS akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final yang tarifnya berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan.

Baca Juga: Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Rian menjelaskan wajib pajak dapat mengikuti PPS melalui aplikasi khusus yang tersedia di laman DJP Online. Aplikasi PPS dapat ditemukan di opsi 'Layanan' di laman tersebut.

Wajib pajak perlu mengisi dan mengirim Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) agar dapat mengikuti PPS.

"Kemudian, tanda terima keikutsertaan PPS atau surat keterangan itu bisa langsung di-download secara elektronik. Jadi semuanya serba online," ujarnya. (sap)

Baca Juga: DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, PPS, PAS Final, PPh final, PMK 196/2021, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Mei 2022 | 16:53 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Berakhir Bulan Depan, Ini Pengumuman dari DJP untuk Wajib Pajak

Rabu, 25 Mei 2022 | 11:45 WIB
SEMINAR PERPAJAKAN - HIMAPA FE UMMI SUKABUMI

Himapa FE UMMI Sukabumi Gelar Webinar Gratis tentang PPS, Tertarik?

Rabu, 25 Mei 2022 | 10:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Sudah Lebih 50.000 WP Ikut PPS, Setoran PPh Final Tembus Rp10 Triliun

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian