Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, Sektor Properti Dapat Guyuran Insentif Pajak

1
1

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pekan ini, pemerintah berencana merilis lagi insentif pajak untuk sektor properti. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (24/6/2019).

Setelah meningkatkan ambang batas harga jual hunian bebas pajak pertambahan nilai (PPN) dan harga jual hunian yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 20%, pemerintah berencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 hunian mewah dari 5% menjadi 1%.

“Draf PMK [peraturan menteri keuangan] sudah dibawa ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tinggal tunggu keluarnya saja,” kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

Baca Juga: Jumlah WP UMKM Naik, Penerimaan Masih Turun

Pemangkasan ini akan diatur dalam revisi PMK No.90/2015. Dalam beleid yang berlaku saat ini, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari Rp10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi; serta apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya di atas Rp10 miliar dengan luas lebih dari 400 meter persegi dikenai PPh 5% dari harga jual, di luar PPN dan PPnBM.

Beleid terbaru direncanakan keluar pekan ini. Selain itu, pemerintah juga akan membebaskan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam. Hal ini dilakukan guna meringankan beban korban yang ingin kembali memiliki tempat tinggal setelah dilanda bencana alam.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti kinerja APBN 2019 hingga akhir Mei. Hingga akhir bulan kelima tahun ini, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp496,65 triliun. Angka ini tercatat sebesar 31,48% dari target Rp1.577,56 triliun. Pertumbuhannya hanya tercatat 2,4% (year on year/yoy), melambat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu 14%.

Baca Juga: Soal Insentif Pajak, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Konsisten Melambat

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan sektor properti telah melemah dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, sektor in tumbuh hingga 5,01%. Namun, pertumbuhan terus melambat dalam beberapa tahun terakhir hingga akhirnya pada 2018, sektor ini hanya tumbuh 3,58%. Porsinya terhadap PDB juga stagnan di bawah 3%.

“Kami berharap dengan adanya insentif, sektor properti tumbuh lebih cepat,” ujar Suahasil.

Baca Juga: Sri Mulyani: Perguruan Tinggi Bisa Jadi Lahan Pangkas Kewajiban Pajak
  • Kombinasi 2 Aspek

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan performa penerimaan hingga akhir Mei 2019 disebabkan oleh kombinasi dua aspek. Pertama, kebijakan pemerintah terkait dengan pajak, terutama percepatan restitusi. Kedua, indikasi pelemahan ekonomi.

“Seperti yang saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami pelemahan. Namun, dari total penerimaan negara, kita masih melihat adanya posisi sentimen pada Mei [efek konsumsi saat Ramadan],” paparnya.

  • Upaya Pencapatan Target Menantang

Ditjen Pajak (DJP) belum masih belum mau membeberkan risiko shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan pajak pada tahun ini. Otoritas masih terus mengupayakan pencapaian realisasi penerimaan pajak akan lebih baik dari tahun lalu.

Baca Juga: Insentif Kegiatan Vokasi, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Izin Khusus DJP

“Walaupun challenging untuk mencapai target 100%, kami upayakan terus untuk lebih baik,” tutur Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

  • Pemeriksaan Data AEoI

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan pemeriksaan data automatic exchange of information (AEoI) sudah dilakukan. Namun, sambungnya, hasil pemeriksaan belum sepenuhnya dipakai. Dari implementasi AEoI, DJP menemukan warga negara Indonesia (WNI) yang sudah lama bekerja di luar negeri, tapi belum melepas kewarganegaraannya.

“Harus hati-hati, yang dicari adalah tax payer Indonesia yang seharusnya terdaftar di sini,” katanya.

Baca Juga: Beri Tax Holiday, DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp500 Triliun

“Draf PMK [peraturan menteri keuangan] sudah dibawa ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tinggal tunggu keluarnya saja,” kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

Baca Juga: Jumlah WP UMKM Naik, Penerimaan Masih Turun

Pemangkasan ini akan diatur dalam revisi PMK No.90/2015. Dalam beleid yang berlaku saat ini, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari Rp10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi; serta apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya di atas Rp10 miliar dengan luas lebih dari 400 meter persegi dikenai PPh 5% dari harga jual, di luar PPN dan PPnBM.

Beleid terbaru direncanakan keluar pekan ini. Selain itu, pemerintah juga akan membebaskan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam. Hal ini dilakukan guna meringankan beban korban yang ingin kembali memiliki tempat tinggal setelah dilanda bencana alam.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti kinerja APBN 2019 hingga akhir Mei. Hingga akhir bulan kelima tahun ini, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp496,65 triliun. Angka ini tercatat sebesar 31,48% dari target Rp1.577,56 triliun. Pertumbuhannya hanya tercatat 2,4% (year on year/yoy), melambat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu 14%.

Baca Juga: Soal Insentif Pajak, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Konsisten Melambat

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan sektor properti telah melemah dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, sektor in tumbuh hingga 5,01%. Namun, pertumbuhan terus melambat dalam beberapa tahun terakhir hingga akhirnya pada 2018, sektor ini hanya tumbuh 3,58%. Porsinya terhadap PDB juga stagnan di bawah 3%.

“Kami berharap dengan adanya insentif, sektor properti tumbuh lebih cepat,” ujar Suahasil.

Baca Juga: Sri Mulyani: Perguruan Tinggi Bisa Jadi Lahan Pangkas Kewajiban Pajak
  • Kombinasi 2 Aspek

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan performa penerimaan hingga akhir Mei 2019 disebabkan oleh kombinasi dua aspek. Pertama, kebijakan pemerintah terkait dengan pajak, terutama percepatan restitusi. Kedua, indikasi pelemahan ekonomi.

“Seperti yang saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami pelemahan. Namun, dari total penerimaan negara, kita masih melihat adanya posisi sentimen pada Mei [efek konsumsi saat Ramadan],” paparnya.

  • Upaya Pencapatan Target Menantang

Ditjen Pajak (DJP) belum masih belum mau membeberkan risiko shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan pajak pada tahun ini. Otoritas masih terus mengupayakan pencapaian realisasi penerimaan pajak akan lebih baik dari tahun lalu.

Baca Juga: Insentif Kegiatan Vokasi, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Izin Khusus DJP

“Walaupun challenging untuk mencapai target 100%, kami upayakan terus untuk lebih baik,” tutur Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

  • Pemeriksaan Data AEoI

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan pemeriksaan data automatic exchange of information (AEoI) sudah dilakukan. Namun, sambungnya, hasil pemeriksaan belum sepenuhnya dipakai. Dari implementasi AEoI, DJP menemukan warga negara Indonesia (WNI) yang sudah lama bekerja di luar negeri, tapi belum melepas kewarganegaraannya.

“Harus hati-hati, yang dicari adalah tax payer Indonesia yang seharusnya terdaftar di sini,” katanya.

Baca Juga: Beri Tax Holiday, DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp500 Triliun
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, properti, insentif fiskal, insentif pajak, rumah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL