Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Wah, Otoritas Pajak Ini Janjikan Imbalan Uang Tunai Bagi Whistleblower

A+
A-
0
A+
A-
0
Wah, Otoritas Pajak Ini Janjikan Imbalan Uang Tunai Bagi Whistleblower

Ilustrasi.

ABU DHABI, DDTCNews - Otoritas pajak Uni Emirat Arab (UEA), Federal Tax Authority (FTA) meluncurkan program whistleblower untuk menekan praktik pengelakan pajak dan pelanggaran atas ketentuan pajak.

FTA menjelaskan kegiatan dalam program tersebut di antaranya pemberian hadiah kepada setiap orang yang memberikan informasi terkait dengan pengelakan pajak dan pelanggaran ketentuan yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

"Program whistleblower bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mendorong kepatuhan pajak, dan menggenjot kesadaran pajak di tengah masyarakat," tulis FTA dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (17/4/2022).

Baca Juga: Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

FTA menyebut hadiah berupa uang tunai akan diberikan kepada pelapor apabila otoritas pajak mendapatkan penerimaan pajak minimal senilai AED50.000 atau Rp195 juta dari informasi yang diberikan oleh pelapor tersebut.

Otoritas pun mendorong masyarakat untuk aktif memanfaatkan program ini. FTA sudah memiliki laman khusus yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atas ketentuan perpajakan.

FTA menjamin identitas dari pelapor akan dirahasiakan. Perlindungan juga akan diberikan apabila terdapat ancaman terhadap pelapor akibat pelaporan yang dilakukannya.

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sementara itu, Dirjen FTA Khalid Ali Al-Bustani menuturkan program whistleblower diperlukan agar setiap lapisan masyarakat dapat melindungi dana publik dari praktik-praktik pengelakan pajak dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

"Pengelakan pajak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian. Pengendalian terhadap praktik tersebut membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah dan masyarakat," ujar Al-Bustani seperti dilansir zawya.com. (rig)

Baca Juga: Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : uni emirat arab, penghindaran pajak, whistleblower, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 16:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beri Kemudahan, Ini Ketentuan Pemindahbukuan Pakai e-Pbk DJP Online

Jum'at, 25 November 2022 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Realisasi Sudah Sentuh 98,9%, Menkeu: Kinerja PNBP akan Lampaui Target

Jum'at, 25 November 2022 | 16:15 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh Artikel Panduan Pajak Berbahasa Inggris? Akses Perpajakan ID

Jum'at, 25 November 2022 | 16:00 WIB
TIPS METERAI

Cara Refund Kuota Meterai Elektronik

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP