KEBIJAKAN PEMERINTAH

Waduh, Sri Mulyani Sebut Pencapaian SDGs akan Makin Sulit Pascapandemi

Dian Kurniati | Rabu, 22 Juni 2022 | 16:00 WIB
Waduh, Sri Mulyani Sebut Pencapaian SDGs akan Makin Sulit Pascapandemi

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tangkapan layar).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai proses pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) akan makin menantang akibat pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan pandemi telah memunculkan sejumlah persoalan baru seperti krisis kesehatan dan peningkatan kemiskinan. Ketika kedua isu itu mulai tertangani, kini muncul tantangan baru berupa perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan kenaikan berbagai harga komoditas global.

"Dalam situasi geopolitik after 2 tahun pandemi, tantangan kita untuk mencapai SDGs akan makin sulit," katanya dalam kick off kerja sama PKN STAN dan Kementerian Desa PDT, Rabu (22/6/2022).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Sri Mulyani mengatakan 17 tujuan dalam SDGs memiliki cakupan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat. Menurutnya, pandemi dan situasi geopolitik juga telah mengganggu upaya pencapaian sejumlah tujuan tersebut.

Misalnya ketika pandemi, tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera sebagai tujuan ketiga SDGs terganggu oleh mewabahnya Covid-19. Dengan mobilitas yang terbatas, masyarakat juga kesulitan memperoleh penghasilan sehingga upaya penghapusan kemiskinan dan kesenjangan dalam tujuan SDGs makin sulit digapai.

Ketika peperangan antara Rusia dan Ukraina meletus, harga sejumlah komoditas global naik. Dalam hal ini, tujuan SGDs yang terganggu di antaranya soal kehidupan tanpa kelaparan dan penyediaan energi yang terjangkau.

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sri Mulyani menjelaskan APBN telah bekerja sebagai shock absorber di tengah tekanan pandemi Covid-19 dan geopolitik global. Menurutnya, bantalan yang diberikan APBN telah menghindarkan Indonesia dari krisis.

"Kalau negara tidak memiliki kemampuan untuk meng-absorb shock, negaranya tiap hari akan terguncang. Kalau negara terguncang dan tidak bisa dikelola dengan baik, negara bisa mengalami krisis," ujarnya.

Sri Mulyani juga mengungkapkan kegembiraannya ketika makin banyak pihak yang mendukung pencapaian SDGs, seperti PKN STAN yang menginisiasi SDGs Desa Center dan duta SDGs desa. Dengan program itu, dia berpesan agar mahasiswa PKN STAN turut membantu desa merumuskan kebijakan dan anggarannya agar sejalan dengan upaya mencapai SDGs. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Rabu, 24 April 2024 | 15:14 WIB KEBIJAKAN MONETER

Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Rabu, 24 April 2024 | 15:12 WIB PAJAK PENGHASILAN

Lebih Potong Pajak karena TER, SPT Tahunan Pegawai Bakal Tetap Nihil

Rabu, 24 April 2024 | 14:05 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setelah THR, Pegawai Terima Bonus Siap-Siap Kena Pajak Lebih Tinggi

Rabu, 24 April 2024 | 14:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemkot Tangsel Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Rabu, 24 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bappenas: Wacana Badan Penerimaan Negara di RKP 2025 Belum Final