Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

UU HPP Bisa Jadi Alat Pemerintah Tagih Komitmen Realisasi Investasi

A+
A-
2
A+
A-
2
UU HPP Bisa Jadi Alat Pemerintah Tagih Komitmen Realisasi Investasi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bisa memperkuat daya tarik Indonesia bagi investasi asing.

Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita mengatakan terdapat 3 faktor kunci yang menjadi pertimbangan investor asing masuk ke Indonesia. Ketiganya adalah perizinan, kepastian usaha, dan perpajakan.

"UU HPP ini positif tidak hanya bagi pengusaha tapi juga bagi investor karena yang diminta itu hanya 3 yaitu perizinan, kepastian, dan perpajakan," katanya dalam acara Kick Off Sosialisasi UU HPP, dikutip Senin (22/11/2022).

Baca Juga: NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Terkait perizinan, pemerintah disebut telah menerapkan terobosan kebijakan melalui online single submission (OSS). Layanan OSS berbasis elektronik ini memangkas banyak jalur perizinan di birokrasi.

Kemudian soal kepastian berusaha, pemerintah menuangkannya melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Beleid tersebut menekankan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis di tanah air.

Selanjutnya terkait perpajakan, diakomodir melalui UU No. 7/2021 tentang HPP. Menurut Suryadi, beleid tersebut meningkatkan unsur keadilan dalam kebijakan perpajakan dan bisa menjadi alat pemerintah menagih komitmen investor untuk segera merealisasikan investasinya.

Baca Juga: Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

"Sekarang dengan adanya UU HPP sudah tidak ada alasan lagi bagi investor. Kita yang seharusnya bertanya kapan mau invest?," ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah resmi mengundangkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 29 Oktober 2021. Ada beberapa tujuan diterbitkannya UU HPP.

Pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Kedua, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Baca Juga: NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Keempat, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak. Kelima, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. (sap)

Topik : UU HPP, RUU KUP, insentif pajak, investasi asing, kemudahan berusaha, Apindo

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Agustus 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kontribusi UU HPP terhadap Penerimaan Pajak Hingga Juni 2022

Kamis, 04 Agustus 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Rilis Tutorial Pemutakhiran Data dan Cara Akses Layanan dengan NIK

Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Ada CRM, Pengawasan Wajib Pajak UMKM Bakal Dilakukan Lebih Detail

Rabu, 03 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP TOMOHON

Petugas ke Pedagang: Omzet Belum Rp500 Juta, Belum Wajib Bayar Pajak

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya