MOSKOW, DDTCNews - Parlemen Rusia, Duma, menyetujui undang-undang baru yang menghapuskan kewajiban bagi para anggota dewan untuk memublikasikan laporan pajak (SPT)-nya kepada publik.

Dalam situs resminya, Duma menyatakan para anggota parlemen tetap wajib menyampaikan SPT kepada otoritas pajak. Hanya saja, informasi dari SPT tersebut tak lagi bisa diakses oleh publik.

"Undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi," ujar anggota Duma Pavel Krasheninnikov, dikutip Sabtu (28/1/2023).

Krasheninnikov mengatakan banyak anggota Duma yang tidak ingin mengungkapkan aset dan penghasilannya kepada publik. Selama ini, kewajiban bagi para anggota Duma untuk memublikasikan aset membuat para pebisnis dan aktivis ogah masuk parlemen.

Undang-undang ini diekspektasikan berlaku pada 1 Maret 2023 setelah mendapatkan persetujuan dari majelis tinggi dan ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menyusul undang-undang yang telah disetujui Duma, pemerintah Rusia diketahui juga telah mencabut kewajiban bagi menteri anggota kabinet untuk mengungkapkan SPT-nya kepada publik.

Untuk diketahui, Rusia banyak mengubah ketentuan terkait penyampaian SPT dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, pegawai pemerintah dan tentara Rusia yang bertugas di Ukraina dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan SPT kepada otoritas pajak.

Fasilitas ini diberikan kepada pegawai pemerintah dan tentara yang ditempatkan di 4 kawasan di Ukraina yang dianeksasi oleh Rusia, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.

Jika mengacu pada aturan lama, seluruh pegawai pemerintahan di Rusia harus mengungkapkan SPT-nya dan SPT milik keluarganya kepada publik sebagai upaya untuk menekan korupsi. (sap)