Berita
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Usulkan RUU PK, Pemerintah Bakal Bentuk Lembaga Baru di Bawah Kemenkeu

A+
A-
2
A+
A-
2
Usulkan RUU PK, Pemerintah Bakal Bentuk Lembaga Baru di Bawah Kemenkeu

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah bakal membentuk Penyelenggara Sistem Pelaporan Keuangan Terpadu (PSPKT) apabila Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan (RUU PK) yang diusulkan pemerintah disahkan.

Dalam Pasal 1 nomor 8 draf RUU PK yang dipublikasikan Kementerian Keuangan, PSPKT adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari menteri keuangan untuk menyelenggarakan sistem pelaporan.

"Perusahaan cukup menyampaikan satu laporan keuangan kepada satu unit instansi pemerintah yang bertindak sebagai pusat data pelaporan keuangan yang selanjutnya dapat digunakan instansi untuk berbagai macam kepentingan," bunyi draf RUU PK, Jumat (4/12/2020).

Baca Juga: Asosiasi Sebut Insentif Pajak Dorong Pembelian Mobil

Nanti, PSPKT akan memiliki sejumlah kewenangan mulai dari menyelenggarakan sistem pelaporan, melakukan pembinaan terhadap entitas pelapor, menerima hingga mengelola data laporan keuangan, mengevaluasi penyusunan dan keberlakuan standar.

Lalu, mengusulkan komite standar, mengkaji perkembangan dan penerapan standar, membina dan mengawasi profesi penunjang pelaporan keuangan, menyosialisasikan pelaporan keuangan dan standar, dan menjalankan wewenang lain yang diberikan oleh menteri keuangan.

Selanjutnya, entitas pelapor diwajibkan untuk menyusun 2 laporan keuangan yakni laporan keuangan tahunan yang dilaporkan setahun sekali dan laporan keuangan interim yang dilaporkan setiap 6 bulan. Laporan keuangan disampaikan melalui sistem pelaporan.

Baca Juga: PNS Pensiun Januari 2021, Pencairan Dana Taperum Mulai Diproses Maret

Laporan tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk pelaporan perpajakan, pendukung keputusan pemberian pembiayaan, dasar pengambilan keputusan bila ada perselisihan hukum, pengambilan kebijakan pemerintah atau lembaga, pengambilan kebijakan fiskal dan moneter, serta pengambilan keputusan lain yang sah.

PSPKT juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi laporan keuangan entitas pelapor dan dilarang untuk menggunakan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain kecuali untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Selain itu, PSPKT akan mengemban tugas untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) untuk melaksanakan kewenangan pembinaan dan pengawasan.

Baca Juga: Pengumuman! PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 8 Februari 2021

Bila ditemukan pelanggaran kepatuhan entitas pelapor dalam pelaporan keuangan, PSPKT akan menyampaikan pelanggaran kepada K/L yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada entitas pelapor. (rig)

Topik : ruu pelaporan keuangan, kementerian keuangan, sistem pelaporan terpadu, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

lestari

Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:50 WIB
Pergunakan waktu santai anda untuk menghasilkan penghasilan jutaan sampai puluhan juta rupiah. siapa saja bisa daftar. Hub aja 0823-6991-4226 (WA)
1
artikel terkait
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 13:45 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 20 Januari 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 12:05 WIB
PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH
berita pilihan
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN