Usai PPN Rumah DTP, Pengembang Masih Tunggu Insentif untuk Pajak Ini

JAKARTA, DDTCNews – Real Estate Indonesia (REI) mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian rumah tapak dan unit hunian rumah susun pada 2021.

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida meyakini insentif tersebut tidak hanya berdampak positif bagi kelangsungan sektor usaha properti, tetapi sektor-sektor usaha lainnya yang memiliki keterkaitan dengan sektor properti.

"Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan insentif ini. Dampaknya pasti positif terhadap perekonomian," katanya, Rabu (3/3/2021).

Meski demikian, Totok menilai insentif PPN DTP ini perlu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lain yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan properti, seperti dari perizinan dan pembiayaan perbankan.

"Harus ada sinergi dan kolaborasi, tidak bisa cuma satu. Wong yang terkait dengan properti itu sekitar 174 bidang usaha dari 185 bidang usaha," ujarnya.

Selain itu, lanjut Totok, salah satu kebijakan yang tengah dinantikan REI adalah terkait dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang merupakan kewenangan pemerintah tingkat kabupaten/kota.

"Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk BPHTB ini diturunkan menjadi 2,5%, tapi imbauan ini masih belum terlaksana di lapangan," tuturnya.

Untuk diketahui, rumah yang penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN DTP adalah rumah tapak atau unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni dengan harga jual paling tinggi senilai Rp5 miliar.

Apabila rumah tapak atau unit hunian rumah susun yang memiliki harga jual paling tinggi senilai Rp2 miliar, fasilitas PPN DTP yang diberikan oleh pemerintah sebesar 100% dari PPN yang seharusnya terutang.

Jika rumah yang dimaksud memiliki harga jual senilai Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar, fasilitas PPN DTP yang diberikan sebesar 50% dari PPN yang seharusnya terutang. (rig)