INGGRIS

Usaha Tertekan, Perusahaan Kereta ini Minta Insentif Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 06 Agustus 2021 | 11:00 WIB
Usaha Tertekan, Perusahaan Kereta ini Minta Insentif Pajak

Kereta Eurostar. (foto: www.railway-technology.com)

LONDON, DDTCNews - Perusahaan kereta api cepat Eropa, Eurostar meminta insentif pajak kepada Pemerintah Inggris untuk menyelamatkan kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

CEO Eurostar Jacques Damas mengatakan layanan kereta api yang menghubungkan Inggris dan Eropa membutuhkan bantuan pemerintah. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk insentif pajak dan imbauan bepergian melalui jalur darat.

"Perdana Menteri Boris Johnson harus mendesak penumpang menggunakan Eurostar daripada terbang ke Eropa Utara. Jika tidak ingin melarang maka berikan insentif. Itu jadi kebijakan yang sangat mudah," katanya, dikutip pada Jumat (6/8/2021).

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Damas menyebutkan pemerintah bisa memberikan insentif melalui sistem perpajakan. Adapun usulan insentif diberikan dalam bentuk subsidi silang melalui kebijakan perpajakan.

Selain itu, ia meminta pemerintah meningkatkan pajak bahan bakar pesawat terbang untuk destinasi ke wilayah Eropa sebesar £1. Hasil pungutan tersebut digunakan untuk memberikan subsidi untuk mengurangi biaya perjalanan melalui kereta api.

Menurutnya, bisnis Eurostar mengalami tekanan besar selama pandemi. Layanan kereta api via Selat Channel bahkan mengurangi frekuensi dan mengurangi rute. Saat ini, hanya dua rute yang beroperasi setiap hari. Pertama London-Paris dan rute menuju Brussels atau Amsterdam.

Baca Juga:
RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Sementara itu, Menlu Inggris bidang transportasi Grant Shapps mengatakan masalah keuangan yang dihadapi Eurostar di luar kewenangan pemerintah. Hal ini dikarenakan mayoritas pemegang saham Eurostar adalah kereta api nasional Prancis/SNCF.

Dia menjelaskan sudah ada skema penyelamatan perusahaan senilai £250 juta dari pemegang saham. Bantuan yang diberikan dalam bentuk pinjaman lunak yang mulai dilunasi perusahaan pada Maret 2022.

"Masalah yang dihadapi operator bukan kewenangan Inggris untuk memecahkannya," jelasnya seperti dilansir railjournal.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara