PRESIDEN JOKO WIDODO:

'Urusan Realisasi Anggaran Masih Sangat Minim Sekali'

Redaksi DDTCNews | Kamis, 06 Agustus 2020 | 12:45 WIB

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo kembali meminta jajarannya untuk terus mempercepat penyerapan realisasi anggaran belanja, agar daya beli masyarakat bisa terangkat pada kuartal III/2020 dan Indonesia tidak mengalami resesi.

Presiden Joko Widodo menegaskan hal tersebut dalam pidatonya saat mengantar rapat terbatas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diikuti sejumlah menteri kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Baca Juga:
Resmi Jadi Anggota FATF, Jokowi Berharap Investasi Meningkat

“Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Dari stimulus Covid-19 Rp695 triliun, baru 20% yang terealisasi Rp141 triliun, masih kecil sekali,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam rapat tersebut seperti dilansir Youtube Sekretariat Kabinet, Senin (3/8/2020).

Pada Rabu (5/8/2020), Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2020 terkontraksi 5,32% (yoy). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi semester I/2020 mencapai -1,26% (yoy), karena pada kuartal I/2020 pertumbuhan ekonomi 2,97% (yoy).

Seluruh pengeluaran sepanjang kuartal II/2020 terkontraksi, mulai dari konsumsi rumah tangga yang terpelanting -5,51%, pembentukan modal tetap bruto -8,61%, ekspor -11,66%, impor -16,96%, konsumsi pemerintah -6,9%, dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga -7,76%.

Baca Juga:
Belanja Pemerintah Harus Produktif, Jokowi: Sekarang Cari Uang Sulit

Presiden menekankan penyerapan anggaran belanja yang paling besar ada di bidang perlindungan sosial 39%, kemudian bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 20%. Namun, anggaran belanja yang belum ada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) mencapai 40%.

“DIPA aja belum ada bagaimana mau realisasi. Artinya, di kementerian/lembaga ini aura krisisnya belum ada, masih kejebak pekerjaan harian. Ini saya minta didetailkan satu per satu, dari menteri-menteri terkait, sehingga manajemen krisis ini kelihatan, dan hasilnya betul-betul efektif,” tegasnya.

Dalam kesempatan sama. Presiden juga mengungkapkan pada pekan-pekan terakhir ini terlihat masyarakat berada dalam posisi yang khawatir mengenai Covid-19. Entah karena kasusnya meningkat, atau orang yang tidak taat pada protokol kesehatan semakin banyak.

Baca Juga:
Jokowi Minta Kementerian Segera Selesaikan Draf RUU Perampasan Aset

Presiden mengatakan sudah ada 111 ribu korban infeksi Covid-19 dengan tingkat kematian 4,7%, lebih tinggi 0,8 poin persen dari tingkat kematian global. Hal ini tentu menjadi PR besar. Untuk itu, Presiden ingin agar protokol kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat menjadi perhatian.

“Saya ingin fokus saja. Mungkin 2 minggu ini kita kampanye pakai masker, 2 minggu berikutnya kampanye jaga jarak, atau cuci tangan. Jadi tidak dicampur langsung atau tidak berkerumun. Kalau kalangan menengah atas itu bisa cepat, tapi kalau menengah bawah perlu satu per satu,” katanya.

Presiden menambahkan dirinya ingin melibatkan organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, PKK sangat efektif untuk door to door urusan perubahan perilaku masyarakat dengan menganut protokol kesehatan. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 April 2024 | 16:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Resmi Jadi Anggota FATF, Jokowi Berharap Investasi Meningkat

Rabu, 14 Juni 2023 | 11:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Belanja Pemerintah Harus Produktif, Jokowi: Sekarang Cari Uang Sulit

Kamis, 13 April 2023 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta Kementerian Segera Selesaikan Draf RUU Perampasan Aset

Selasa, 17 Januari 2023 | 14:30 WIB BELANJA DAERAH

Jokowi Tegur Pemda Soal Dana Mengendap di Bank Capai Rp123 Triliun

BERITA PILIHAN

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan, DJP: Tak Dibatasi Alasan Tertentu

Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?