Review
Selasa, 29 September 2020 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

'Urusan Realisasi Anggaran Masih Sangat Minim Sekali'

A+
A-
1
A+
A-
1

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo kembali meminta jajarannya untuk terus mempercepat penyerapan realisasi anggaran belanja, agar daya beli masyarakat bisa terangkat pada kuartal III/2020 dan Indonesia tidak mengalami resesi.

Presiden Joko Widodo menegaskan hal tersebut dalam pidatonya saat mengantar rapat terbatas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diikuti sejumlah menteri kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

“Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Dari stimulus Covid-19 Rp695 triliun, baru 20% yang terealisasi Rp141 triliun, masih kecil sekali,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam rapat tersebut seperti dilansir Youtube Sekretariat Kabinet, Senin (3/8/2020).

Pada Rabu (5/8/2020), Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2020 terkontraksi 5,32% (yoy). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi semester I/2020 mencapai -1,26% (yoy), karena pada kuartal I/2020 pertumbuhan ekonomi 2,97% (yoy).

Seluruh pengeluaran sepanjang kuartal II/2020 terkontraksi, mulai dari konsumsi rumah tangga yang terpelanting -5,51%, pembentukan modal tetap bruto -8,61%, ekspor -11,66%, impor -16,96%, konsumsi pemerintah -6,9%, dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga -7,76%.

Presiden menekankan penyerapan anggaran belanja yang paling besar ada di bidang perlindungan sosial 39%, kemudian bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 20%. Namun, anggaran belanja yang belum ada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) mencapai 40%.

“DIPA aja belum ada bagaimana mau realisasi. Artinya, di kementerian/lembaga ini aura krisisnya belum ada, masih kejebak pekerjaan harian. Ini saya minta didetailkan satu per satu, dari menteri-menteri terkait, sehingga manajemen krisis ini kelihatan, dan hasilnya betul-betul efektif,” tegasnya.

Dalam kesempatan sama. Presiden juga mengungkapkan pada pekan-pekan terakhir ini terlihat masyarakat berada dalam posisi yang khawatir mengenai Covid-19. Entah karena kasusnya meningkat, atau orang yang tidak taat pada protokol kesehatan semakin banyak.

Presiden mengatakan sudah ada 111 ribu korban infeksi Covid-19 dengan tingkat kematian 4,7%, lebih tinggi 0,8 poin persen dari tingkat kematian global. Hal ini tentu menjadi PR besar. Untuk itu, Presiden ingin agar protokol kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat menjadi perhatian.

“Saya ingin fokus saja. Mungkin 2 minggu ini kita kampanye pakai masker, 2 minggu berikutnya kampanye jaga jarak, atau cuci tangan. Jadi tidak dicampur langsung atau tidak berkerumun. Kalau kalangan menengah atas itu bisa cepat, tapi kalau menengah bawah perlu satu per satu,” katanya.

Presiden menambahkan dirinya ingin melibatkan organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, PKK sangat efektif untuk door to door urusan perubahan perilaku masyarakat  dengan menganut protokol kesehatan. (Bsi)

Topik : presiden joko widodo, penyerapan belanja
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH
Selasa, 29 September 2020 | 16:54 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 15:23 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 14:53 WIB
LONDON