Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Urgensi Reformasi Pengadilan Pajak

A+
A-
37032
A+
A-
37032
Urgensi Reformasi Pengadilan Pajak

BERBAGAI permasalahan dialami Pengadilan Pajak, mulai dari keluhan akibat dinilai terlalu eksklusif dan berpihak ke pemerintah, anggapan tidak independen, dan menumpuknya sengketa akibat melebihi kapasitas. Kondisi ini masih dipersulit dengan pandemi virus Covid-19.

Reformasi perpajakan dimulai 1983 dengan ditetapkannya 5 UU baru. Saat ini, Indonesia memasuki Reformasi Perpajakan Jilid III yang melibatkan perubahan 5 pilar utama, yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perpajakan.

Untuk mengatasi kekurangan kapasitas Pengadilan Pajak, pemerintah membuka rekruitmen hakim. Penekanan terhadap reformasi perpajakan akan ditujukan kepada para hakim di Pengadilan Pajak guna mewujudkan wajah Pengadilan Pajak yang kredibel, akuntabel, dan inklusif.

Covid-19 telah mewabah hingga tidak hanya menjangkiti kesehatan penduduk dunia, tetapi juga perekonomian, sosial, dan kesejahteraan sebagian besar negara di dunia. Ketidakpastian global, baik pada aspek ekonomi maupun sosial merupakan akibat yang tidak terelakkan.

Di Indonesia, dampak negatif Covid -19 terlihat pada resesi ekonomi. Dari segi kesehatan, jumlah kasus positif Covid-19 per 30 September 2020 mencapai 287.008 kasus, dengan korban jiwa 10.740 jiwa. Dari dunia usaha, 8 dari 10 perusahaan mengalami penurunan pendapatan (BPS, 2020).

Menyadari dampak negatif pandemi ini, maka harus diambil kebijakan di bidang keuangan negara. Sebagai landasan hukumnya diterbitkanlah UU No. 2 Tahun 2020, yang di dalamnya terdapat berbagai kebijakan perpajakan seperti penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan.

Pada 2016 telah disepakati agenda Sustainable Development Goals (SDG’s). Agenda ini membawa 5 prinsip dasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu manusia (people), bumi (planet), kemakmuran (prosperity), perdamaian (peace), dan kerja sama (partnership).

Kelima prinsip dasar ini menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran yang tidak dapat dipisahkan guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Dengan demikian, kesuksesan pembangunan tidak hanya dilihat dari seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tercapainya agenda SDG’s.

Reformasi perpajakan, khususnya Pengadilan Pajak, termasuk dalam tujuan 16 dari agenda SDG’s yaitu membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. Berbagai langkah di bidang perpajakan dan SDG’s jelas memperlihatkan wajah pemerintah yang lebih bersahabat.

Penekanan reformasi perpajakan harus ditujukan pada pemberdayaan hakim di Pengadilan Pajak. Hakim harus beradaptasi dengan perubahan akibat pandemi. Hakim juga harus lebih inklusif menampung kebutuhan wajib pajak, dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan.

Pengaruhi Putusan
HUKUM, dalam hal ini putusan hakim di Pengadilan Pajak, memiliki kekuatan mengikat yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dan memberikan dampak terhadap pihak terkait. Karena itu, putusan hakim seharusnya dapat mengakomodasi kebutuhan esensial semua pihak terkait.

Dalam memutuskan perkara, hakim dihadapkan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Siahaan, 2006). Penekanan asas kepastian hukum cenderung mempertahankan norma hukum tertulis demi menjaga kepastian hukum.

Pada asas keadilan, hakim harus mempertimbangkan hukum di masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan tidak tertulis. Untuk asas kemanfaatan lebih pada segi ekonomi, yaitu cost-benefit. Seharusnya, ketiga asas itu dilaksanakan secara kompromi, berimbang atau proporsional.

Namun kenyataannya, hakim harus memilih salah satu dari asas tersebut. Hakim harus menentukan dengan pertimbangan nalar kapan lebih dekat dengan salah satu asas itu dan tidak terpaku pada satu asas tertentu. Kualitas hakim Pengadilan Pajak akan terlihat dari bobot pertimbangannya.

Bagaimanapun, independensi Pengadilan Pajak memengaruhi putusan hakim. Idealnya, kekuasaan kehakiman bersifat bebas, tetapi pada kenyataannya tampak adanya pengaruh stratifikasi sosial dan birokrasi dalam putusan pengadilan (Soekanto, Suyanto, dan Widodo, 1988).

Aparat hukum pada birokrasi akan mengambil putusan tidak hanya berdasar hukum. Putusan hakim dipengaruhi pandangan individual dan struktur sosial saat keputusan tersebut diambil. Karena itu, independensi Pengadilan Pajak dari kekuasaan eksekutif adalah pertimbangan yang wajar.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2020, lomba menulis pajak, artikel pajak, pengadilan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Gayasmalau

Minggu, 29 November 2020 | 19:23 WIB
Artikel ini mengingatkan kembali akan urgensi dari reformasi pengadilan pajak Indonesia. Sudah saatnya pengadilan pajak di Indonesia tidak berpijak pada dua kaki yang berbeda agar putusan yang diberikan dapat mencerminkan asas kepastian, kemanfaatan & keadilan.

Satria Muda

Minggu, 29 November 2020 | 17:27 WIB
Artikel ini sangat bagus, objek pembahasannya sangat menarik, disampaikan oleh penulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti, kalimatnya terstuktur pembahasannya disertai referensi pendapat ahli, Penulis memberikan penekanan reformasi perpajakan harus ditujukan pada Independensi Pengadilan Pajak ... Baca lebih lanjut

Wardoyo

Minggu, 29 November 2020 | 15:49 WIB
Saya sependapat dengan penulis, saya melihat bahwa reformasi pengadilan pajak bisa dilakukan secara bertahap dimulai dengan rekrutment Hakim secara transparan dan pada akhirnya, sektor-sektor lain yang butuh Reformasi di Pengadilan Pajak bisa dilakukan.

Sambudi

Minggu, 29 November 2020 | 15:39 WIB
Sependapat dengan penulis artikel ini membahas Urgensi Reformasi Pengadilan Pajak dan mengenai Sustainable Development Goals (SDG) Indonesia perlu membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif untuk mencapai SDG tersebut, dengan melakukan reformasi di Pengadilan Pajak.

Dalyono

Minggu, 29 November 2020 | 15:36 WIB
PANDEMI Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 dapat mengganggu kelancaran persidangan pengadilan pajak. Penulis berpendapat urgensi reformasi pengadilan pajak dengan Rekrutmen dan Pemberdayaan Hakim Pengadilan Pajak

Sabarno

Minggu, 29 November 2020 | 15:30 WIB
Artikel ini sangat baik membahas Urgensi Reformasi Pengadilan Pajak dan mengenai Sustainable Development Goals (SDG) Indonesia perlu membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif untuk mencapai SDG tersebut, dengan melakukan reformasi di Pengadilan Pajak.

Eko Sulistiyo

Minggu, 29 November 2020 | 15:25 WIB
Penulis berkeyakinan; penekanan reformasi harus ditujukan kepada para hakim guna mewujudkan wajah Pengadilan Pajak yang kredibel, akuntabel, dan inklusif. Saya pun berkeyakinan sama.

Tri Lastono

Minggu, 29 November 2020 | 14:53 WIB
Besar harapan kiranya gagasan penulus dapat terlaksana, reformasi pengadilan pajak tersebut karena Ketika Pengadilan Pajak mampu memberikan kepastian keadilan perlindungan hukum, maka akan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap taat pajak. Selamat untuk Penulis

Carolina

Minggu, 29 November 2020 | 14:45 WIB
Artikel ini sangat bagus menambah pengetahuan perpajakan, dimana Penulis membahas tentang Pengadilan Pajak dengan sekian banyak permasalahannya dan penekanan urgensi reformasi pengadilan pajak.

Buana Prana

Minggu, 29 November 2020 | 14:33 WIB
Artikel ini disusun secara terstruktur dan jelas sehingga sangat mudah dipahami. Penyampaiannya mengena bagi pembaca. Saya juga sependapat dengan penulis bahwa Reformasi Pengadilan Pajak patut menjadi perhatian dan prioritas.
1 2 3 4 >

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 Juni 2021 | 10:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Jumlah Putusan Turun, Ini Penjelasan Sekretariat Pengadilan Pajak

Jum'at, 25 Juni 2021 | 16:02 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Natura Jadi Pengurang Penghasilan dan Koreksi Biaya Jasa

Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021

Penghentian Sementara Persidangan Pengadilan Pajak Diperpanjang

Kamis, 24 Juni 2021 | 16:00 WIB
14 TAHUN DDTC

Yuk Daftar! Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews Berhadiah Rp55 Juta

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi