Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Reportase
Glosarium

Upaya Pencapaian Konsensus Pajak Ekonomi Digital Masih Penuh Tantangan

A+
A-
1
A+
A-
1
Upaya Pencapaian Konsensus Pajak Ekonomi Digital Masih Penuh Tantangan

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol. (tangkapan layar Youtube BKF)

JAKARTA, DDTCNews – Proses pencapaian konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital masih berlangsung alot, terutama menjelang deadline akhir tahun ini.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan proses pembahasan konsensus oleh Inclusive Framework masih penuh tantangan. Proses diskusi masih berkutat pada implementasi Pilar 1 Unified Approach dan Pilar 2 Global Anti-Base Erosion (GloBE).

“Sejak 7 tahun lalu dibahas dan masih butuh waktu untuk capai konsensus global,” katanya, Kamis (1/10/2020).

Baca Juga: Optimalisasi Penerimaan dalam Masa Pemulihan Ekonomi, Ini Kata Pakar

John menyebutkan pada fase akhir pembahasan justru muncul berbagai ide dan variasi kebijakan untuk menjawab tantangan pemajakan atas ekonomi digital. Salah satu yang alot dibahas adalah terkait dengan implementasi Pilar 1.

Berbagai usulan muncul terkait dengan bentuk ideal implementasi Pilar 1. Publikasi OECD menyebutkan adanya usulan penerapan safe harbour dan opsi perluasan jangkauan kebijakan tidak hanya sebatas perusahaan multinasional digital tapi juga industri konvensional berbasis konsumen.

"Jadi, banyak tantangan pemajakan ekonomi digital dalam diskusi konsensus global, terutama untuk pembahasan Pilar 1," ungkap John.

Baca Juga: Tiga Negara Ini Punya Tax Ratio Tertinggi di Eropa

Namun demikian, John mengatakan proses pembahasan tetap berjalan dengan harapan dapat tercapai kesepakatan sebelum akhir tahun ini. Menurutnya, posisi pemerintah tidak berubah yakni berkomitmen merampungkan konsensus global melalui jalan multilateral.

"Indonesia telah berpartisipasi aktif pada level internasional dengan memberikan komitmen untuk perumusan kebijakan pajak internasional melalui kolaborasi dengan negara lain,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Lagi, e-Filing Tidak Dapat Diakses Sementara Sore Ini
Topik : pajak digital, ekonomi digital, OECD, G20, konsensus global, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:18 WIB
HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
Kamis, 03 Desember 2020 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:12 WIB
PMK 184/2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:48 WIB
UU CIPTA KERJA
berita pilihan
Sabtu, 05 Desember 2020 | 16:01 WIB
JEPANG
Sabtu, 05 Desember 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PATI
Sabtu, 05 Desember 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:01 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 11:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 09:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 05 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN EKSPOR
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 05 Desember 2020 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK