Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

A+
A-
29
A+
A-
29
UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Ilustrasi. Seorang pengunjung melihat produk kerajinan di wadah pemasaran produk UMKM yang diberi nama Salapak di Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/9/2021). Pemerintah Kota Bandung menghadirkan sarana layanan pemasaran produk UMKM di Kota Bandung yang telah diisi oleh 80 produk unggulan fesyen, kuliner dan kerajinan dari 60 tenan guna memfasilitasi para pengusaha di masa pandemi. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Kewajiban penyelenggaraan pembukuan menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat beralih menggunakan ketentuan umum pajak penghasilan penghasilan (PPh).

Researcher DDTC Fiscal Research Hamida Amri Safarina mengatakan selama ini, sebagian besar pelaku UMKM di Tanah Air masih mengalami masalah dalam penyusunan akuntansi dan laporan keuangan. Kerja sama antarpihak dibutuhkan untuk mengatasi tantangan agar UMKM bisa berkembang atau naik kelas.

“Kolaborasi antarpihak menjadi krusial agar UMKM mendapatkan kepastian, kemudahan, dan kesederhanaan dalam administrasi pajak. Dengan demikian, cost of compliance yang dikeluarkan tetap rendah,” ujarnya, Selasa (28/9/2021).

Baca Juga: KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Dalam upaya ini, Ditjen Pajak (DJP), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta Kementerian Koperasi dan UKM telah berkolaborasi dan merilis beberapa program yang mempermudah UMKM. Kemudahan mulai dari penyusunan laporan keuangan hingga pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kolaborasi itu menghasilkan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) dan aplikasi Lamikro. Melalui SAK EMKM, penyusunan laporan keuangan dilakukan menggunakan dasar akrual yang dirancang dengan sangat sederhana sehingga memudahkan UMKM untuk menghitung pajaknya.

Sementara itu, melalui aplikasi Lamikro, pelaku UMKM dapat membuat 3 jenis laporan, yakni laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Aplikasi ini juga dapat memfasilitasi penghitungan pajak terutang.

Baca Juga: Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Pemerintah juga telah memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, termasuk UMKM melalui PMK 54/2021. Dalam beleid tersebut, wajib pajak UMKM diperkenankan melakukan pencatatan tanpa menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN).

Aturan tersebut akan bergerak simultan dengan SAK EMKM. Namun, dalam implementasinya, pendampingan dan pembinaan UMKM perlu digencarkan baik melalui account representative (AR) maupun kolaborasi dengan stakeholder lain, seperti asosiasi pelaku usaha dan perguruan tinggi.

Selain fasilitas dan kemudahan yang telah berlaku, lanjut Hamida, pemerintah juga dapat mempertimbangkan simplifikasi pelaporan pajak UMKM melalui penyederhanaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa serta fleksibilitas waktu pelaporan.

Baca Juga: DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

“UMKM tidak harus melaporkan pajaknya setiap 1 bulan seperti yang berlaku saat ini. Jika dilihat pada praktik internasional, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Polandia, Irlandia, dan India memperbolehkan UMKM membayar pajak setiap 3 bulan atau bahkan 1 tahun sekali,” jelas Hamida.

Adapun terkait dengan rencana penghapusan fasilitas pengurangan tarif dalam Pasal 31E UU PPh, menurut Hamida, rencana yang masuk dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) itu telah simultan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas.

Apabila ketentuan Pasal 31E UU PPh masih berlaku, pelaku UMKM yang tengah bertransisi dari skema PPh final berpeluang untuk kembali memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif. Rencana pemerintah itu, lanjut Hamida, menjadi wujud evaluasi kebijakan belanja perpajakan (tax expenditure).

Baca Juga: Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Menurut Hamida, rencana tersebut juga menjadi upaya untuk meningkatkan kontribusi PPh dalam penerimaan pajak pada fase pemulihan dan konsolidasi ekonomi. Apalagi, berbagai fasilitas PPh yang telah digelontorkan pemerintah, termasuk pengurangan tarif, turut menggerus basis penerimaan.

Seperti diketahui, dalam PP 23/2018, penggunaan skema PPh final dibatasi selama 3 tahun pajak untuk wajib pajak badan perseroan terbatas (PT). Kemudian, batas waktu 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma. Untuk wajib pajak orang pribadi, skema PPh final bisa dimanfaatkan selama 7 tahun.

Dengan ketentuan tersebut, jika wajib pajak badan terdaftar pada tahun pajak 2018 atau sebelumnya, PPh final UMKM berlaku hingga akhir tahun pajak 2020 untuk PT dan akhir tahun pajak 2021 untuk CV, koperasi, atau firma. Artinya, mulai tahun depan, banyak wajib pajak UMKM yang sudah harus menggunakan ketentuan umum pajak.

Baca Juga: Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

DDTC Fiscal Research, ujar Hamida, memandang skema presumptive tax—yang telah diberlakukan sejak terbitnya PP 46/2013 dan dilanjutkan dengan PP 23/2018—telah membuahkan hasil yang baik dalam mencapai tujuan pemerintah.

Tujuan yang dimaksud adalah meningkatkan voluntary compliance, meningkatkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, serta mendorong UMKM untuk terlepas dari informal trap sehingga dapat naik kelas.

Hal ini dapat dilihat dari penerimaan PPh final UMKM yang menunjukkan tren peningkatan pada periode 2013-2017. Selain itu, pada 2020, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, sebanyak 2,3 juta wajib pajak UMKM sudah membayar pajak melalui skema presumptive tax. (kaw)

Baca Juga: Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Topik : PPh final, UMKM, PP 23/2018, pajak, kebijakan pajak, SAK EMKM, Lamikro, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KINERJA FISKAL

Ditjen Pajak Terbitkan 2,4 Juta SP2DK Sepanjang 2020, Ini Perinciannya

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:30 WIB
SPANYOL

Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:15 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON

Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?