Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Tunggakan PBB Hampir Rp1 Triliun

0
0

BANDUNG, DDTCNews — Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung hingga kuartal I/ 2016 mencapai lebih dari Rp900 miliar. Jumlah tersebut merupakan total akumulasi tunggakan PBB dari tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Ema Sumarna tunggakan PBB itu diperoleh dari masa sebelum PBB dialihkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. “Pengalihan PBB kan tahun 2013. Jadi piutang pajak itu merupakan limpahan dari pemerintah pusat,” ujarnya, pekan lalu.

Dia menambahkan pihaknya sudah berencana untuk memutakhirkan kembali data dan jumlah tunggakan tersebut. Pasalnya, PBB memiliki sifat fluktuatif karena kondisi objek pajak di lapangan dapat berubah, sehingga memengaruhi jumlah pajak terutangnya.

Baca Juga: Awas, Pemprov Tidak Layani Perizinan Jika Ada Tunggakan Pajak

“Misalnya, jika tahun lalu bentuk objek pajak hanya berupa sebidang tanah tapi di tahun ini sudah muncul bangunan baru di atasnya. Kan pajaknya beda. Untuk itu tahun depan kami mengusulkan anggaran khusus untuk sensus PBB yang akan dilakukan di 151 kelurahan,” ujarnya.

Ema menjelaskan tujuan lain dari sensus ini adalah melakukan pendataan terhadap objek pajak yang dimiliki warga miskin. Sebab, seperti telah diinstruksikan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, warga miskin yang benar-benar tidak mampu akan dibebaskan dari PBB.

Di luar tunggakan PBB yang hampir Rp1 triliun itu, sambungnya, terdapat dua jenis pajak lain yang memiliki tunggakan yang cukup besar, yaitu pajak reklame dan pajak air tanah. Khusus untuk 2015, tunggakan PBB tercatat Rp147 miliar, pajak reklame Rp2,23 miliar dan pajak air tanah Rp4,41 miliar.

Baca Juga: Ulang Tahun ke-73, Pemkot Beri Pemutihan Denda Tunggakan PBB

Ema menambahkan pihaknya terus melakukan sosialisasi untuk mengimbau para penunggak pajak agar segera membayar tunggakan pajaknya. Selain itu, seperti dilansir pojokbandung.com, pihaknya juga melakukan inovasi untuk memudahkan pembayaran pajak. (Bsi)

Dia menambahkan pihaknya sudah berencana untuk memutakhirkan kembali data dan jumlah tunggakan tersebut. Pasalnya, PBB memiliki sifat fluktuatif karena kondisi objek pajak di lapangan dapat berubah, sehingga memengaruhi jumlah pajak terutangnya.

Baca Juga: Awas, Pemprov Tidak Layani Perizinan Jika Ada Tunggakan Pajak

“Misalnya, jika tahun lalu bentuk objek pajak hanya berupa sebidang tanah tapi di tahun ini sudah muncul bangunan baru di atasnya. Kan pajaknya beda. Untuk itu tahun depan kami mengusulkan anggaran khusus untuk sensus PBB yang akan dilakukan di 151 kelurahan,” ujarnya.

Ema menjelaskan tujuan lain dari sensus ini adalah melakukan pendataan terhadap objek pajak yang dimiliki warga miskin. Sebab, seperti telah diinstruksikan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, warga miskin yang benar-benar tidak mampu akan dibebaskan dari PBB.

Di luar tunggakan PBB yang hampir Rp1 triliun itu, sambungnya, terdapat dua jenis pajak lain yang memiliki tunggakan yang cukup besar, yaitu pajak reklame dan pajak air tanah. Khusus untuk 2015, tunggakan PBB tercatat Rp147 miliar, pajak reklame Rp2,23 miliar dan pajak air tanah Rp4,41 miliar.

Baca Juga: Ulang Tahun ke-73, Pemkot Beri Pemutihan Denda Tunggakan PBB

Ema menambahkan pihaknya terus melakukan sosialisasi untuk mengimbau para penunggak pajak agar segera membayar tunggakan pajaknya. Selain itu, seperti dilansir pojokbandung.com, pihaknya juga melakukan inovasi untuk memudahkan pembayaran pajak. (Bsi)

Topik : pbb, bandung, tunggakan
artikel terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 16:55 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Senin, 17 Juni 2019 | 19:55 WIB
KABUPATEN BEKASI
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kamis, 13 Juni 2019 | 19:37 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI