Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Tuai Keresahan Masyarakat, Ini Kata Sri Mulyani Soal PPN Sembako

A+
A-
0
A+
A-
0
Tuai Keresahan Masyarakat, Ini Kata Sri Mulyani Soal PPN Sembako

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan merespons keresahan masyarakat mengenai rencana penghapusan bahan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan sebagai jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan PPN hanya akan dikenakan secara terbatas dan tidak akan dikenakan terhadap seluruh jenis bahan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

"Ini dikenakan pada kebutuhan pokok tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Nantinya, pemerintah akan menyusun kriteria mengenai bahan pokok yang dikenai PPN sesuai dengan rezim PPN multitarif usulan pemerintah pada RUU KUP.

Mengenai pengenaan PPN atas jasa pendidikan, Sri Mulyani mengatakan PPN nantinya hanya dikenakan atas jasa pendidikan yang bersifat komersial dan tidak sejalan dengan sistem pendidikan nasional.

Menurut Sri Mulyani, nantinya pemerintah akan memberikan perlakuan yang berbeda antara jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan organisasi sosial. "Dengan demikian madrasah dan yang lain-lain tidak akan dikenakan pada skema ini," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Adapun jasa kesehatan hanya akan dikenakan terhadap jasa kesehatan yang pembayarannya tidak melalui sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) dan tidak bersifat esensial seperti klinik kecantikan dan sebagainya. "Untuk memperkuat peran masyarakat dalam JKN, ini memberikan insentif bagi masyarakat untuk masuk ke dalam JKN," ujar Sri Mulyani.

Seperti diketahui, pemerintah mengusulkan peningkatan tarif umum PPN dari 10% menjadi 12% serta skema PPN multitarif dengan range tarif mulai dari 5% hingga sebesar 25%. Tak hanya itu, pemerintah juga memangkas jumlah jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

Nantinya, bahan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan akan menjadi barang kena pajak/jasa kena pajak (BKP/JKP). Barang dan jasa ini akan dikenai tarif PPN yang lebih rendah atau bisa diberi fasilitas tidak dipungut.

Baca Juga: Jadi Chairmanship Asean, Indonesia Ingin Redakan Tensi Politik Dunia

Bagi masyarakat tidak mampu, pengenaan PPN atas barang dan jasa yang tergolong esensial tersebut akan dikompensasi melalui pemberian subsidi. "Dengan demikian asas keadilan makin diwujudkan," ujar Sri Mulyani. (sap)

Topik : PPN sembako, RUU KUP, PPN pendidikan, PPN kesehatan, sri mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Audina Pramesti

Senin, 13 September 2021 | 21:19 WIB
Terkait kebijakan multitarif untuk meningkatkan asas keadilan, menurut saya terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, diantara kemungkinan meningkatnya administrative cost dan mendistorsi pilihan masyarakat untuk mengonsumsi barang/jasa substitusi. Adanya multitarif PPN, dapat meningkatkan ad ... Baca lebih lanjut

Reyno Marchel

Senin, 13 September 2021 | 18:08 WIB
Respon yang baik dari Kementerian Keuangan mengenai kesalahpahaman pengenaan PPN dikenakan terhadap bahan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan hanya dikenakan pada kebutuhan pokok tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 28 Juli 2022 | 19:36 WIB
PAJAK DAERAH

Lihat Pajak Daerah, Sri Mulyani: Kegiatan Hiburan Aktif Kembali

Kamis, 28 Juli 2022 | 16:49 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Kembali Surplus, KSP Sebut Risiko Resesi Makin Jauh

Kamis, 28 Juli 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea Cukai Tumbuh 37,2%, Menkeu: Bertahan Sejak Tahun Lalu

Kamis, 28 Juli 2022 | 10:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Semester I/2022 Tumbuh 136,2%, Begini Kata Sri Mulyani

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan