Review
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tinggal Sehari Lagi, Insentif Penundaan Pelunasan Pita Cukai Rokok

A+
A-
1
A+
A-
1
Tinggal Sehari Lagi, Insentif Penundaan Pelunasan Pita Cukai Rokok

Ilustrasi Gedung Ditjen Bea Cukai. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang relaksasi penundaan pelunasan pita cukai rokok hingga 90 hari atau paling lambat 9 Juli 2020. Salah satu alasannya terkait dengan penerimaan cukai.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai Deni Surjantoro mengatakan pelonggaran yang ada selama ini diberikan sudah cukup membantu perusahaan rokok memperbaiki arus kasnya yang tekanan akibat virus Corona.

"Iya, berakhir tanggal 9 Juli. Dari kami tidak memperpanjang," katanya kepada DDTCNews, Rabu (8/7/2020).

Baca Juga: DJP: Implementasi e-Bupot Unifikasi Mulai Semester I/2021

Deni menjelaskan kebijakan pelonggaran pelunasan pita cukai telah melewati kajian yang komprehensif. Apabila pelonggaran diperpanjang, lanjutnya, dikhawatirkan justru berdampak negatif, salah satunya perihal penerimaan cukai tahun ini.

Pada Perpres No. 72/2020, pemerintah merevisi target penerimaan cukai rokok 2020 menjadi Rp164,94 triliun, dari sebelumnya ditetapkan Rp165,64 triliun. Adapun realisasi penerimaan cukai rokok hingga 30 Mei baru Rp66,2 triliun atau 40,0% dari target.

Dari pelonggaran pelunasan pita cukai tersebut, DJBC memprediksi penerimaan cukai rokok akan seret pada Juni. Meski begitu, ia optimistis target penerimaan cukai tetap akan tercapai pada akhir tahun ini.

Baca Juga: BPKP Sebut Pengadaan dan Eksekusi Vaksinasi Perlu Pengawasan Ekstra

"Ada pertimbangan ke penerimaan. Tapi tidak hanya itu, karena ini multidimensional," ujarnya.

Kebijakan pelonggaran pelunasan pita cukai rokok diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 30/PMK.04/2020, tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, sebagai perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.04/2017.

Beleid itu mengatur pemesanan pita cukai yang diajukan oleh produsen rokok pada 9 April sampai dengan 9 Juli 2020 diberikan penundaan pembayaran selama 90 hari, lebih lama ketimbang yang tercantum pada PMK 57/2017 selama 2 bulan.

Baca Juga: Sempat Tiarap, Investasi Sektor Usaha Sekunder Kini Mulai Tumbuh

Pelonggaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan para produsen rokok untuk memperbaiki likuiditasnya, sekaligus menjaga keberlangsungan industri untuk penyediaan logistik di dalam negeri dan mencegah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). (rig)

Topik : ditjen bea dan cukai, DJBC, pita cukai, rokok, insentif cukai, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
berita pilihan
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:30 WIB
KOTA MALANG
Senin, 25 Januari 2021 | 17:16 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:00 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA