Review
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 16:45 WIB
PROFIL PAJAK KOTA BOGOR
Jum'at, 22 Januari 2021 | 15:47 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tidak Ada Pengenaan PPh Orang Pribadi di Negara Ini

A+
A-
3
A+
A-
3
Tidak Ada Pengenaan PPh Orang Pribadi di Negara Ini

KUWAIT merupakan negara yang terletak di Pesisir Teluk Persia, Timur Tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan Arab Saudi dan Irak. Warga negara asli Kuwait menjadi minoritas di negaranya sendiri. Pasalnya, dari total populasi sebanyak 4,7 juta jiwa pada 2019, hampir 70% di antaranya ekspatriat.

Negara yang menganut sistem pemerintahan monarki semi-konstitusional ini sangat kaya akan cadangan minyak dan gas alam. Tidak tanggung-tanggung, cadangan minyak yang ada di Kuwait merupakan 10% cadangan minyak dunia dan menjadi yang terbesar keenam di dunia (OPEC, 2018).

Dari segi ekonomi, berdasarkan data World Bank, produk domestik bruto (PDB) Kuwait pada 2019 mencapai US$134,76 miliar. Selain itu, Kuwait dinar (KWD) bertengger pada urutan pertama sebagai mata uang dengan nilai tertinggi di dunia, bahkan di atas dolar Amerika Serikat dan euro.

Baca Juga: Begini Profil Pajak Kota Hujan

Sistem Perpajakan
KUWAIT tidak mengenakan pajak penghasilan (PPh) badan pada perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Kuwait atau negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) seperti Bahrain, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Namun, perusahaan GCC dengan kepemilikan asing dikenakan pajak sebatas kepemilikan asing tersebut. PPh badan hanya dibebankan atas keuntungan dan capital gain dari badan hukum asing yang menjalankan kegiatan bisnis atau perdagangan di Kuwait, baik secara langsung ataupun melalui agen.

Taxable presence dari badan hukum asing tersebut ditentukan berdasarkan apakah ia melakukan perdagangan atau bisnis di Kuwait dan bukan berdasarkan keberadaan tempat usaha permanen atau tempat bisnis di Kuwait.

Baca Juga: Dampak Profit Shifting Industri Ekstraktif Terhadap Penerimaan Negara

PPh badan dipungut atas laba bersih yang diperoleh dari kegiatan bisnis atau perdagangan di Kuwait. Adapun royalti dan franchise, lisensi, paten, merek dagang, dan pembayaran hak cipta yang timbul di Kuwait dianggap sebagai keuntungan murni serta sepenuhnya tunduk pada ketentuan PPh badan.

Tarif PPh badan yang saat ini berlaku adalah tarif tetap sebesar 15%. Kuwait tidak mengenakan pajak atas penghasilan atau kekayaan bersih yang diperoleh orang pribadi baik residen maupun nonresiden. Undang-undang pajak Kuwait juga tidak memberlakukan withholding tax.

Dari sisi aturan antipenghindaran pajak, Kuwait tidak memiliki aturan resmi terkait dengan transfer pricing. Namun, Executive Rule No. 49 to the Kuwait Tax Law menyatakan transaksi antarperusahaan harus sebanding dengan transaksi dari perusahaan lain yang tidak terkait secara hukum atau keuangan.

Baca Juga: Mencermati Komponen Perubahan Kinerja Pajak atas Konsumsi

Dasar hukum tersebut juga memberikan kewenangan kepada otoritas pajak Kuwait untuk memeriksa suatu transaksi. Pemeriksaan dilaksanakan guna memastikan transaksi tersebut dilakukan secara wajar dan tidak dibuat untuk memperoleh hak istimewa secara ilegal.

Kendati demikian, otoritas pajak Kuwait menerapkan aturan dasar transfer pricing sehubungan dengan margin keuntungan yang diperoleh dari impor bahan dan peralatan. Kuwait tidak memiliki aturan terkait dengan controlled foreign companies dan general anti-avoidance rule (GAAR).

Sementara itu, terkait dengan thin capitalization rules, bunga yang dibayarkan ke bank lokal atas pinjaman yang terkait dengan aktivitas di Kuwait biasanya dapat dikurangkan sepanjang penting dan masuk akal. Hal ini dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Baca Juga: Menilik Makna Korelasi Beberapa Indikator Administrasi Pajak

Akan tetapi, bunga yang dibayarkan ke bank dan lembaga keuangan lainnya di luar Kuwait tidak dapat menjadi pengurang penghasilan, kecuali dapat dibuktikan jika dana tersebut secara khusus diperlukan untuk membiayai kebutuhan operasional entitas asing di Kuwait.

Semua bunga yang dibebankan pada rekening koran kantor pusat oleh cabang perusahaan di Kuwait, baik secara langsung atau melalui agen, tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan. Sehubungan dengan cukai, saat ini tidak ada cukai yang berlaku di Kuwait.

Begitu pula dengan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan lainnya. Namun, sebagai negara anggota GCC, Pemerintah Kuwait telah berkomitmen untuk memperkenalkan PPN dan cukai dengan menandatangani perjanjian kerangka kerja utama dengan negara GCC.

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kabupaten Berpenduduk Terbanyak di Indonesia

Pemerintah Kuwait cukup aktif menjalin perjanjian pajak dengan negara lain. Terhitung hingga Januari 2020, Kuwait telah menandatangani 68 perjanjian pajak, termasuk dengan Indonesia. Selain itu, Pemerintah Kuwait juga telah menandatangani instrumen multilateral OECD (MLI) pada 7 Juni 2017.



Baca Juga: Simak, Profil Provinsi dengan Rasio Pajak Tertinggi di Indonesia
Topik : profil negara, profil perpajakan Kuwait, Kuwait, kajian pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 10 September 2020 | 15:12 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANTIGUA & BARBUDA
Jum'at, 04 September 2020 | 18:50 WIB
PROFIL PAJAK KOTA SEMARANG
Jum'at, 04 September 2020 | 10:14 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2020
Kamis, 03 September 2020 | 14:44 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2020
berita pilihan
Minggu, 24 Januari 2021 | 14:01 WIB
KOTA BLITAR
Minggu, 24 Januari 2021 | 13:01 WIB
RPP PERPAJAKAN CIPTA KERJA
Minggu, 24 Januari 2021 | 12:01 WIB
LHKPN 2020
Minggu, 24 Januari 2021 | 11:33 WIB
PODTAX
Minggu, 24 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 10:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 24 Januari 2021 | 09:01 WIB
KOTA TANGERANG
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Minggu, 24 Januari 2021 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL