Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Terdesak Kebutuhan Anggaran, Pemerintah Seriusi Penerapan Windfall Tax

A+
A-
0
A+
A-
0
Terdesak Kebutuhan Anggaran, Pemerintah Seriusi Penerapan Windfall Tax

Pekerja mengangkut dan menata tandan buah segar kelapa sawit saat panen di Desa Jalin, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (23/8/2021). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia menyatakan mulai mempertimbangkan pengenaan windfall tax kepada pelaku usaha yang mendulang keuntungan besar selama pandemi Covid-19.

Deputi Menteri Keuangan Yamani Hafez Musa mengatakan pengenaan windfall tax menjadi salah satu opsi yang ditimbang pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu skemanya, menerapkan tarif pajak satu tingkat lebih tinggi pada perusahaan yang tengah booming.

"Pendapatan tambahan dari pajak ini akan digunakan pemerintah untuk mendanai program dan kegiatan pemulihan untuk kelompok yang membutuhkan," katanya dalam rapat bersama DPR, dikutip Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Yamani mengatakan windfall tax menjadi salah satu strategi yang dipertimbangkan untuk meningkatkan penerimaan negara, selain pajak capital gain atas saham. Jika diterapkan, kedua strategi itu diperkirakan akan berkontribusi besar pada pengumpulan pajak.

Usulan pengenaan windfall tax tersebut bermula dari usulan sejumlah anggota parlemen sejak tahun lalu. Menurut Yamani, pemerintah terus memperhatikan pandangan beberapa anggota parlemen tentang usulan tersebut tetapi juga perlu mendapatkan pandangan dari para pemangku kepentingan lainnya.

"Pemerintah harus mempertimbangkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai dampak dari pajak khusus ini sehingga tidak mempengaruhi posisi ekonomi dan daya saing Malaysia, terutama dalam menarik investasi asing," ujarnya.

Baca Juga: Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

Sebelumnya, Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz menyatakan pemerintah tidak akan terburu-buru mengenakan windfall tax kepada pelaku usaha yang mendulang banyak keuntungan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, pengenaan pajak baru secara tiba-tiba dan tidak terduga berpotensi memberikan persepsi negatif kepada investor.

Di sisi lain, dia juga tidak ingin pemerintah dianggap mengambil keuntungan atas beberapa sektor yang untung saat pandemi. Adapun hingga saat ini, pemerintah hanya menerapkan windfall tax kepada industri kelapa sawit berdasarkan ambang batas harga pasar minyak mentah di dalam negeri.

Dilansir freemalaysiatoday.com, Yamani menyebut pemerintah telah memberikan berbagai paket bantuan yang senilai RM530 miliar atau setara Rp1,8 kuadriliun untuk merespons pandemi Covid-19. Dari angka tersebut, hanya RM91,8 miliar atau Rp312,7 triliun yang berupa suntikan fiskal langsung dari pemerintah. (sap)

Baca Juga: Pengenaan Pajak Atas Plastik dan Minuman Berpemanis Mundur Hingga 2023

Topik : pajak internasional, windfall tax, PPh badan, ekonomi digital, pemulihan ekonomi nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Vallencia

Senin, 27 September 2021 | 23:33 WIB
Sama halnya dengan negara Inggris yang juga ingin menerapkan windfall tax atas industri energi yg memperoleh penghasilan "berlebihan" daripada yg seharusnya ditawarkan kepada pasar. Windfall tax umumnya digunakan untuk melindungi konsumen (sifatnyaa regulerend) tapi di masa pandemi seperti ini windf ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan