Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Terdesak Kebutuhan Anggaran, Pemerintah Seriusi Penerapan Windfall Tax

A+
A-
0
A+
A-
0
Terdesak Kebutuhan Anggaran, Pemerintah Seriusi Penerapan Windfall Tax

Pekerja mengangkut dan menata tandan buah segar kelapa sawit saat panen di Desa Jalin, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (23/8/2021). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia menyatakan mulai mempertimbangkan pengenaan windfall tax kepada pelaku usaha yang mendulang keuntungan besar selama pandemi Covid-19.

Deputi Menteri Keuangan Yamani Hafez Musa mengatakan pengenaan windfall tax menjadi salah satu opsi yang ditimbang pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu skemanya, menerapkan tarif pajak satu tingkat lebih tinggi pada perusahaan yang tengah booming.

"Pendapatan tambahan dari pajak ini akan digunakan pemerintah untuk mendanai program dan kegiatan pemulihan untuk kelompok yang membutuhkan," katanya dalam rapat bersama DPR, dikutip Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

Yamani mengatakan windfall tax menjadi salah satu strategi yang dipertimbangkan untuk meningkatkan penerimaan negara, selain pajak capital gain atas saham. Jika diterapkan, kedua strategi itu diperkirakan akan berkontribusi besar pada pengumpulan pajak.

Usulan pengenaan windfall tax tersebut bermula dari usulan sejumlah anggota parlemen sejak tahun lalu. Menurut Yamani, pemerintah terus memperhatikan pandangan beberapa anggota parlemen tentang usulan tersebut tetapi juga perlu mendapatkan pandangan dari para pemangku kepentingan lainnya.

"Pemerintah harus mempertimbangkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai dampak dari pajak khusus ini sehingga tidak mempengaruhi posisi ekonomi dan daya saing Malaysia, terutama dalam menarik investasi asing," ujarnya.

Baca Juga: Lebih dari 40 Perusahaan Multinasional Komitmen Tak Akan Hindari Pajak

Sebelumnya, Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz menyatakan pemerintah tidak akan terburu-buru mengenakan windfall tax kepada pelaku usaha yang mendulang banyak keuntungan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, pengenaan pajak baru secara tiba-tiba dan tidak terduga berpotensi memberikan persepsi negatif kepada investor.

Di sisi lain, dia juga tidak ingin pemerintah dianggap mengambil keuntungan atas beberapa sektor yang untung saat pandemi. Adapun hingga saat ini, pemerintah hanya menerapkan windfall tax kepada industri kelapa sawit berdasarkan ambang batas harga pasar minyak mentah di dalam negeri.

Dilansir freemalaysiatoday.com, Yamani menyebut pemerintah telah memberikan berbagai paket bantuan yang senilai RM530 miliar atau setara Rp1,8 kuadriliun untuk merespons pandemi Covid-19. Dari angka tersebut, hanya RM91,8 miliar atau Rp312,7 triliun yang berupa suntikan fiskal langsung dari pemerintah. (sap)

Baca Juga: Inflasi Melonjak, DPR Ini Usulkan PPN Tak Dipungut untuk Sementara

Topik : pajak internasional, windfall tax, PPh badan, ekonomi digital, pemulihan ekonomi nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Vallencia

Senin, 27 September 2021 | 23:33 WIB
Sama halnya dengan negara Inggris yang juga ingin menerapkan windfall tax atas industri energi yg memperoleh penghasilan "berlebihan" daripada yg seharusnya ditawarkan kepada pasar. Windfall tax umumnya digunakan untuk melindungi konsumen (sifatnyaa regulerend) tapi di masa pandemi seperti ini windf ... Baca lebih lanjut
1

berita pilihan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:30 WIB
KP2KP BONTOSUNGGU

Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Kunjungi Toko Kosmetik, AR Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 16:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

DPR Akan Adakan Fit And Proper Test CHA pada Masa Sidang Ini

Kamis, 19 Mei 2022 | 15:30 WIB
TINGKAT INFLASI

Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:30 WIB
KOREA SELATAN

Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:18 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani ke DPR, Banggar Setujui Perubahan Postur APBN 2022