Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Terapkan Pajak Karbon, Indonesia Amankan 'Leadership' di Level Global

A+
A-
1
A+
A-
1
Terapkan Pajak Karbon, Indonesia Amankan 'Leadership' di Level Global

Bahan paparan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam raker bersama Komisi XI DPR. 

JAKARTA, DDTCNews - Ditetapkannya pajak karbon pada UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memiliki peran penting dalam menjamin posisi Indonesia di level global, khususnya G-20.

Dengan diterapkannya pajak karbon, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, Indonesia memiliki peluang dalam memimpin agenda pembangunan berkelanjutan di level global.

"Itu langkah awal yang strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan leadership-nya dalam konteks sustainable growth," ujar Febrio dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (25/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Dengan menerapkan pajak karbon, Indonesia berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan tidak hanya menjadi pengikut saja.

"Indonesia benar-benar menjadi pemimpin yang set the term mengenai bagaimana pembangunan yang lebih sustainable di tingkat dunia dan juga di tingkat domestik," ujar Febrio.

Untuk diketahui, pajak karbon akan mulai dikenakan pada 1 April 2022, bersamaan dengan berlakunya ketentuan baru UU PPN yang diubah melalui UU HPP.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Per 1 April 2022, pajak karbon akan mulai diterapkan secara terbatas pada PLTU batu bara. Tarif pajak karbon yang dikenakan hanya sebesar Rp30.000 per ton CO2 ekuivalen.

Pada 2025, perdagangan karbon rencananya akan diterapkan secara penuh melalui bursa karbon dan pajak karbon akan diperluas cakupannya sesuai dengan kesiapan sektor. (sap)

Baca Juga: Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran
Topik : UU HPP, pajak karbon, bursa karbon, Ditjen Pajak, OJK, PLTU batu bara

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2