Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Terancam Stagflasi, Korea Selatan Bakal Pangkas PPh Badan Jadi 22%

A+
A-
0
A+
A-
0
Terancam Stagflasi, Korea Selatan Bakal Pangkas PPh Badan Jadi 22%

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengambil sumpah saat upacara pelantikannya di depan Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Selasa (10/5/2022). ANTARA FOTO/Jeon Heon-Kyun/Pool via REUTERS/aww/cfo

SEOUL, DDTCNews - Pemerintah Korea Selatan berencana untuk memangkas tarif pajak korporasi dari saat ini sebesar 25% menjadi 22%, setara dengan tarif rata-rata negara OECD.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan pemangkasan tarif pajak adalah respons atas perlambatan ekonomi, lonjakan inflasi, dan kenaikan suku bunga.

"Perekonomian sedang dihadapkan oleh krisis dan stagflasi. Kami akan menghapuskan regulasi-regulasi yang menekan daya saing," ujar Yoon, dikutip Jumat (17/6/2022).

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

Kebijakan Yoon berbanding terbalik bila dibandingkan dengan presiden sebelumnya, Moon Jae-in. Korea Selatan di bawah pemerintahan Moon memilih untuk meningkatkan tarif pajak korporasi guna mendukung program kesejahteraan sosial.

Selain menurunkan tarif pajak, Pemerintah Korea Selatan juga berencana menambah insentif pajak bagi sektor-sektor strategis di bidang teknologi yakni industri semikonduktor dan baterai mobil listrik.

Pemangkasan tarif pajak BBM sebesar 30% yang telah berjalan selama 5 bulan akan diperpanjang masa berlakunya hingga akhir tahun untuk menekan laju inflasi. Pajak properti atas wajib pajak yang hanya memiliki 1 rumah juga akan direlaksasi.

Baca Juga: Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Pemerintah memandang kebijakan-kebijakan ini diperlukan untuk meredakan inflasi dan mengembalikan daya beli masyarakat.

Korea Selatan juga berencana untuk mereformasi sistem ketenagakerjaan, pendidikan, hingga jasa keuangan guna mendorong potensi pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, Pemerintah Korea Selatan memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2022 hanya akan sebesar 2,6%, lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 3,1%.

Baca Juga: UU Disahkan, Pajak Khusus untuk Para Penambang di Negara Ini Dihapus

Inflasi pada tahun ini juga diperkirakan sebesar 4,7%, lebih tinggi dari proyeksi awal yang hanya sebesar 2,2%. Proyeksi inflasi pemerintah lebih tinggi bila dibandingkan dengan proyeksi bank sentral yang sebesar 4,5%. (sap)

Topik : pajak internasional, PPh badan, PPN, penerimaan negara, Korea Selatan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Aturan PPN Terbaru atas Kegiatan Membangun Sendiri, Cek di Sini!

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022

Rupiah Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS & Mata Uang Negara Mitra

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:00 WIB
MALAYSIA

Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober