REFORMASI PAJAK

Teknologi Bukan Resep Tunggal untuk Perbaiki Administrasi Pajak

Sapto Andika Candra | Rabu, 05 Juni 2024 | 17:31 WIB
Teknologi Bukan Resep Tunggal untuk Perbaiki Administrasi Pajak

Ilustrasi.

BANYAK yang bilang kalau kemajuan sistem teknologi dan informasi memberikan kemudahan absolut bagi kehidupan manusia. Semuanya jadi lebih gampang dilakukan, lebih efisien. Di bidang perpajakan, opini itu semestinya juga berlaku.

Teknologi yang berkembang bisa menjadi alat bagi otoritas pajak untuk mengoptimalkan penerimaan. Misalnya, kecanggihan perangkat yang dimiliki pemerintah menjadi senjata untuk meningkatkan pengawasan wajib pajak. Pada akhirnya, kepatuhan meningkat dan penerimaan meroket.

Tapi ternyata tidak sesederhana itu.

Baca Juga:
Coretax DJP, Ini Isi Kolom Debit dan Kredit di Portal Wajib Pajak

Dalam buku Science, Technology, and Taxation, Bahl dan Bird (2008) menulis bahwa teknologi bukan obat mujarab untuk menyelesaikan berbagai masalah perpajakan di dunia. Ya, teknologi bukan jawaban tunggal. Namun, teknologi dinilai bisa menjadi katalisator dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan pemberian pelayanan bagi wajib pajak.

Teknologi tak berjalan sendirian dalam proses perbaikan administrasi pajak. Buku yang disunting oleh Robert F van Brederode ini mencatatkan bahwa rancangan rezim perpajakan yang efektif di negara berkembang tidak hanya bisa diatasi dengan pemanfaatan teknologi. Lebih dari itu, perlu ada perubahan substansial di level kelembagaan tinggi dan politik negara. Bahasa masa kininya, butuh political will yang kuat.

Buku ini menyimpulkan bahwa kemajuan teknologi menjadi modal kuat untuk mengubah perekonomian sebuah negara. Salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dalam memungut pajak.

Baca Juga:
Coretax DJP: Buku Besar Wajib Pajak, Ada Fitur Rekonsiliasi Otomatis

Teknologi bisa menjadi alat tambahan bagi otoritas pajak untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Namun, potensi manfaat tersebut akan sebanding dengan biaya yang dibutuhkan. Pemerintah negara berkembang perlu mengantisipasi tingginya biaya tinggi yang diperlukan untuk melibatkan teknologi dalam pemungutan pajak.

"Yang paling penting, negara-negara berkembang memerlukan bantuan politik, administratif, dan perlindungan hukum untuk melindungi privasi individu serta melindungi wajib pajak dari penyalahgunaan informasi yang dikumpulkan untuk tujuan perpajakan," tulis Brederode dalam bukunya.

Dalam buku yang sama, Slemrod dan Yitzhaki (1987) mengungkapkan pemanfaatan teknologi, khususnya di negara berkembang, semestinya berfokus pada penegakan hukum, pemrosesan data, serta yang tidak kalah penting adalah pelayanan wajib pajak.

Baca Juga:
Adopsi Pajak Hijau, Apa Saja Faktor Penentu dan Tantangan Politiknya?

Slemrod (1990) menilai reformasi pajak semestinya tidak semata-mata memasukkan teknologi dalam administrasi pajak tetapi juga menggunakan teknologi sebagai strategi dalam mengubah lingkungan ekonomi masyarakat.

Negara-negara berkembang dinilai punya pekerjaan rumah yang besar terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajaknya. Selama 4 dekade terakhir, negara berkembang masih susah payah dalam mengumpulkan pajaknya yang tecermin pada rendahnya tax ratio. Kepatuhan pajak pun dinilai belum baik.

Konsep tentang pemanfaatan teknologi dalam sistem pajak juga tengah berlangsung di Indonesia. Pemerintah tengah bersiap menggulirkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CTAS).

Baca Juga:
WP Salah Isi Jumlah Pembayaran Pajak, Petugas Pajak Sarankan e-Pbk

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan CTAS menjadi bagian dari reformasi perpajakan. Political will untuk memperbaikan sistem perpajakan di Tanah Air itu dituangkan dalam perbaikan menyeluruh pada aspek teknologi. Sejalan dengan perbaikan administrasi pajak melalui implementasi CTAS, pelayanan dan kepastian dalam perpajakan juga akan meningkat.

"Di sisi investasi sistem, Kementerian Keuangan terus memperbaiki dan membangun coretax system. Diharapkan akan jadi motor perubahan dari sisi pelayanan dan kepastian aspek perpajakan," katanya dalam rapat paripurna DPR, awal pekan ini.

Sri Mulyani menuturkan pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan, termasuk dari aspek teknologi, untuk membuat proses bisnis di bidang pajak lebih efektif dan efisien. Selain itu, perbaikan juga menyentuh hal lainnya seperti regulasi dan sumber daya manusia.

Baca Juga:
Ingat, BUMDes Wajib Menyusun Pembukuan Terpisah dari Pemerintah Desa

Melalui coretax system, ada 21 proses bisnis perpajakan yang akan diperbaiki. Sebanyak 6 proses bisnis yang berubah dengan implementasi coretax administration system akan terkait langsung dengan wajib pajak.

Keenam proses bisnis yang dimaksud adalah pendaftaran (registrasi), pembayaran, pelaporan (pengelolaan Surat Pemberitahuan), layanan wajib pajak, taxpayer account management (TAM), serta knowledge management system. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Juni 2024 | 14:38 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Ini Isi Kolom Debit dan Kredit di Portal Wajib Pajak

Selasa, 11 Juni 2024 | 11:41 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Buku Besar Wajib Pajak, Ada Fitur Rekonsiliasi Otomatis

BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN DEMAK

Pajak Hiburan Maksimum 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Demak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:00 WIB COMPANY VISIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Mahasiswa Trisakti Menilik Kultur Kerja Profesional Pajak di DDTC