BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BRUSSELS, DDTCNews – Pakar ekonomi makro dari Universitas Katolik Leuven (KUL) Wilem Moesen menilai Pemerintah Belgia harus fokus melakukan reformasi pajak untuk mendukung proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Moesen mengatakan Pemerintah Belgia memiliki urgensi untuk segera melakukan reformasi pajak. Hal ini dikarenakan struktur keuangan publik sudah tidak ideal, bahkan sebelum krisis kesehatan Covid-19.
Tingkat defisit anggaran pada 2020 mencapai 9,7% dari produk domestik bruto (PDB). Statistik tersebut lebih tinggi dari rata-rata defisit anggaran negara anggota Uni Eropa pada tahun yang sama sebesar 7,2% dari PDB.
"Defisit akan menurun jika belanja ekstra pandemi dihapus dan kedua kita harus rampungkan agenda reformasi pajak agar pengeluaran rutin mampu ditutup dari penerimaan pajak," katanya seperti dilansir Brussels Times, Jumat (25/6/2021).
Beban pajak di Belgia merupakan yang tertinggi di negara OECD. Beban pajak tersebut terfokus pada pungutan penghasilan dari tenaga kerja dan biaya iuran jaminan sosial. Menurutnya, pemerintah perlu menggeser beban pajak tersebut melalui reformasi.
Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah menggeser sebagian besar beban pajak kepada pungutan yang berkaitan dengan konsumsi dan pajak lingkungan untuk mendukung agenda pengurangan emisi gas rumah kaca.
Moesen menambahkan pemerintah hanya perlu melihat praktik reformasi pajak di negara kawasan Skandinavia, seperti Swedia. Dia menilai Swedia berhasil mereformasi pajak dengan membenahi sistem PPh orang pribadi, pajak atas transaksi modal, dan memperkenalkan pajak hijau.
"Yang dibutuhkan adalah reformasi PPh orang pribadi, pajak transaksi modal, pajak hijau yang masih di bawah rata-rata negara Uni Eropa dan sistem perpajakan properti yang masih mengacu pada penetapan nilai properti sejak 1960-an. Itu harus diperbarui," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Perbendaharaan Belgia Eva de Bleeker optimistis ekonomi segera bangkit. Dia mengatakan krisis ekonomi terjadi akibat pandemi karena terbatasnya mobilitas masyarakat saat kebijakan karantina wilayah diberlakukan.
Percepatan vaksinasi dan upaya menggenjot konsumsi serta uang beredar menjadi kunci melakukan normalisasi pertumbuhan ekonomi pada 2022 dan 2023. (rig)
