Review
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Tambal Defisit Anggaran, Negara Ini Lakukan Reformasi Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Tambal Defisit Anggaran, Negara Ini Lakukan Reformasi Pajak

ABU DHABI, DDTCNews – Uni Emirat Arab tengah melakukan reformasi pajak secara besar-besaran untuk menyesuaikan dengan negara-negara lainnya di Gulf Cooperation Council (GCC).

Baru-baru ini Dewan Nasional Federal (FNC) telah menyetujui amandemen rancangan undang-undang (RUU) yang berfungsi sebagai kerangka kerja atas Undang-Undang yang akan mengatur tentang prosedur penagihan pajak.

Menteri Keuangan Uni Emirat Arab (UEA) Shaikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum menjelaskan perubahan dilakukan atas prosedur penilaian dan pengumpulan pajak. Selain menetapkan hak dan kewajiban pembayar pajak, RUU ini juga membahas mengenai denda, bunga atas pajak yang belum dibayar dan pengumpulan pajak secara paksa.

Baca Juga: Meninjau Unsur Ekonomi Politik dalam Reformasi Pajak

“Prosedur mengenai aturan pajak ini sudah dalam tahap akhir dan akan segera dikeluarkan dan diterbitkan,” ujarnya, Rabu (7/6).

Sementara itu, terkait dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5% yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2018, hingga saat ini aturannya masih dalam tahap pembahasan. Dewan legislatif masih melakukan pembahasan sebelum diserahkan ke Kabinet untuk mendapat persetujuan.

Di bawah Undang-Undang PPN tersebut, pengecualian pajak ditetapkan untuk barang dan jasa seperti, transportasi internasional, komoditas dan ekspor, layanan kesehatan dan pendidikan, serta impor emas untuk tujuan investasi.

Baca Juga: Begini Strategi Menyukseskan Reformasi Pajak Menurut OECD

Pemerintah UEA berharap nantinya penerapan PPN ini dapat meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak hingga sebesar AED12 miliar atau setara Rp43,5 triliun.

Tidak hanya itu, UEA telah menetapkan untuk menerapkan pajak cukai atas produk tembakau, minuman bersoda, dan minuman berenergi lainnya pada kuartal IV tahun 2017. Kementerian Keuangan UEA mengatakan Undang-Undang Perpajakan yang mengatur rencana tersebut diperkirakan akan dirilis pada kuartal II 2017.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, seperti dilansir dalam gulfnews.com, tarif pajak untuk minuman ringan akan ditetapkan sebesar 50% dan untuk minuman berenergi serta produk tembakau dikenakan pajak cukai 100% dari harga penjualan eceran produk. (Amu)

Baca Juga: Giliran Filipina Ingin Tarif PPh Badan Turun ke 20%
Topik : berita pajak internasional, reformasi pajak, uni emirat arab
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 01 Oktober 2019 | 15:45 WIB
REFORMASI PAJAK
Senin, 09 September 2019 | 16:16 WIB
PERPAJAKAN GLOBAL
Kamis, 05 September 2019 | 18:44 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Kamis, 05 September 2019 | 12:38 WIB
FILIPINA
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:51 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI