Tambah Jenis Barang Kena Cukai pada 2023, Ini yang Disasar Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali merencanakan penambahan barang kena cukai (BKC) pada 2023. Barang yang disasar untuk menjadi objek cukai antara lain produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan.

Merujuk pada Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2023, produk plastik memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, sedangkan minuman berpemanis dapat menimbulkan persoalan kesehatan pada konsumennya. Untuk itu, kedua produk tersebut bisa menjadi objek cukai baru.

"Pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan negara dari barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sesuai UU Cukai," sebut pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2023, dikutip pada Minggu (21/8/2022).

UU Cukai menyebut cukai dapat dikenakan terhadap barang yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial sehingga harus dibatasi peredaran dan pemakaiannya.

Pemerintah menyatakan ekstensifikasi cukai menjadi salah satu kebijakan teknis kepabeanan dan cukai pada 2023. Kebijakan itu juga dilakukan untuk mendukung implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Berdasarkan UU HPP, penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai cukup diatur dengan peraturan pemerintah setelah dibahas dan disepakati dengan DPR dalam penyusunan RAPBN.

"Upaya tersebut juga didorong oleh pengendalian dan pengawasan atas peredaran BKC ilegal," bunyi dokumen tersebut.

Wacana pengenaan cukai kantong plastik sudah mencuat sejak 2016. Pemerintah bahkan sudah mulai memasang target setoran cukai kantong plastik pada 2017. Sejak itu, target penerimaan cukai plastik selalu ditetapkan setiap tahun, walaupun pemerintah belum memulai penerapannya.

Tahun ini, pemerintah sudah menetapkan target penerimaan cukai dari produk plastik hingga Rp1,9 triliun. Namun, implementasi cukai terhadap produk plastik tersebut tak kunjung terealisasi sampai dengan saat ini.

Sebelum pandemi, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat berencana menambah objek cukai pada kantong plastik, minuman bergula atau berpemanis, serta emisi karbon kepada DPR. Kala itu, tarif cukai plastik direncanakan Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar.

Pada minuman bergula, cukai akan dikenakan pada minuman teh kemasan, minuman berkarbonasi atau soda, serta minuman lainnya seperti kopi, minuman berenergi, dan konsentrat.

Tarifnya bervariasi, yakni Rp1.500 per liter pada minuman teh kemasan, Rp2.500 per liter pada soda, serta Rp2.500 per liter pada minuman lainnya.

Pemerintah pertama kali mematok target penerimaan cukai minuman bergula dalam kemasan pada APBN 2022, yaitu senilai Rp1,5 triliun.

Dalam RAPBN 2023, pemerintah menargetkan penerimaan cukai mencapai Rp245,44 triliun atau tumbuh 9,5% dari outlook penerimaan tahun ini. (rig)