BERITA TERKINI
LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris mendiskualifikasi Azam Ali, bos Pabna Restaurant Ltd, untuk terlibat dalam pengoperasian bisnis restorannya selama 9 tahun ke depan. Dia terbukti melakukan penggelapan pajak dengan menyembunyikan sejumlah transaksi yang terjadi di restorannya.
Wakil Kepala Investigasi Bidang Layanan Kepailitan Inggris Lawrence Zussman mengatakan mayoritas pengusaha mematuhi undang-undang yang berlaku. Namun, beberapa perusahaan tidak mematuhi aturan dan sengaja membayar pajak dengan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya.
“Penindakan terhadap Azam Ali menunjukkan tekad kami untuk menekan para direktur yang menghindari membayar pajak dengan nilai yang benar. Kami akan memungut biaya yang sangat besar dalam hal ini, meskipun mereka bekerja sama atau tidak,” katanya mengutip gov.uk, Senin (30/7).
Direktur Pabna Restaurant Azam Ali mengoperasikan restoran India di Pontefract West Yorkshire. Restoran ini mulai beroperasi sejak 2006 sebagai bisnis keluarga dan diambil alih oleh Azam Ali pada 2011 dan menjadikannya sebagai perseroan terbatas pada Maret 2012.
Pada April 2017, Pabna Restaurant melakukan likuidasi sukarela (voluntary liquidation) sehingga tidak membayar pajak dengan nilai yang seharusnya. Hingga akhirnya Layanan Kepailitan (Insolvency Service) Inggris melakukan penyelidikan.
Penyelidikan itu berhasil mengungkap Azam Ali yang menekan maupun menyembunyikan aktivitas perdagangan perusahaan. Maka dari praktik itu, perusahaan mendeklarasikan harta lebih rendah dari kenyataan sehingga membayar pajak dengan nilai yang rendah pula.
Kemudian pada 7 Juni 2018, Sekretaris Negara Inggris menerima larangan operasional perusahaan yang dimiliki Azam Ali. Terlebih, Azam Ali pun tidak membantah sama sekali terkait temuan yang dilakukan oleh Insolvency Service Inggris.
Efektif sejak 28 Juni 2018, Azam Ali dilarang bertindak sebagai direktur perusahaa, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk terlibat dalam promosi, pembentukan atau manajemen perusahaannya, serta menerima properti perusahaan selama 9 tahun ke depan tanpa seizin pengadilan. (Amu)
