Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tak Hanya Plastik, Anggota DPR Sarankan Pengenaan Cukai Barang Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Tak Hanya Plastik, Anggota DPR Sarankan Pengenaan Cukai Barang Ini

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dolfie OFP. (dpr.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dolfie OFP menyarankan pemerintah agar segera merealisasikan rencana penambahan barang kena cukai (BKC) pada tahun depan.

Dolfie mengatakan ekstensifikasi objek cukai tersebut tidak hanya pada kantong plastik, tetapi juga pada minuman bersoda dan makanan berpemanis.

"Karena ini memang punya implikasi terhadap kesehatan, dan prinsip cukai adalah membatasi orang mengonsumsi barang yang dikenakan cukai," katanya, Kamis (10/6/2021).

Baca Juga: Ada Fasilitas Cukai, Tunggakan Perpajakan Pemerintah Naik 7%

Dolfie yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR itu mengatakan komisinya telah menyetujui rencana pemerintah menambah BKC, khususnya pada kantong plastik. Namun, pemerintah belum menyampaikan formulasi pengenaan cukai yang baru setelah mendapat masukan dari DPR.

Selain pada kantong plastik, Dolfie juga mengharapkan pemerintah segera menerapkan cukai pada minuman dan makanan berpemanis. Melalui kebijakan tersebut, dia meyakini kualitas kesehatan masyarakat akan membaik dan penerimaan negara meningkat.

"Ini pasti lebih besar nilainya dan ini sudah jadi wacana hampir 2 tahun tapi formulasinya belum juga muncul. Jadi, 2022 sekalian dioptimalkan saja mengenai cukai soda dan cukai bahan makanan yang mengandung pemanis," ujarnya.

Baca Juga: Soal Penambahan Barang Kena Cukai Baru, Ini Fokus Kemenkeu Sekarang

Pemerintah mulai berencana pengenaan cukai pada kantong plastik sejak 2016. Tahun ini, pemerintah dan DPR juga sepakat memasukkan target penerimaan cukai kantong plastik senilai Rp500 miliar tetapi hingga sekarang masih belum berlaku. Simak Fokus ‘Menimbang Perluasan Objek Cukai’.

Adapun pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022, pemerintah kembali merencanakan ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik.

Pada awal 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rencana pemerintah menambah objek cukai pada kantong plastik, minuman berpemanis, dan emisi karbon kepada DPR. Pada kantong plastik, pemerintah saat itu merencanakan tarifnya Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar.

Baca Juga: DBH Cukai Tembakau 2021 Lampaui Setoran Pajak dan Retribusi

Sementara soal cukai minuman berpemanis, pemerintah berencana mengenakannya pada minuman teh kemasan, minuman berkarbonasi atau soda, serta minuman lainnya seperti kopi, minuman berenergi, dan konsentrat. Tarifnya bervariasi, yakni Rp1.500 per liter pada minuman teh kemasan, Rp2.500 per liter pada soda, serta Rp2.500 per liter pada minuman lainnya. (kaw)

Topik : kebijakan cukai, cukai, plastik, minuman berpemanis
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Kamis, 17 Juni 2021 | 12:09 WIB
setuju, ekstensifikasi cukai terhadap minuman berkarbonasi dan manis, kiranya perlu untuk dilakukan untuk menambah penerimaan negara, sekaligus mengurangi dampak buruk kesehatan di masyarakat dari minuman. apalagi, mengingat saat ini indonesia masih di masa krisis menangani pandemi dan dibutuhkan da ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 18 Mei 2021 | 14:47 WIB
DJBC JATENG-DIY
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL
Sabtu, 15 Mei 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN KUDUS
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 11:30 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:29 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL