Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Tahun Pajak 2022 Berbeda dengan Tahun Kalender, Kapan UU HPP Berlaku?

A+
A-
7
A+
A-
7
Tahun Pajak 2022 Berbeda dengan Tahun Kalender, Kapan UU HPP Berlaku?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, nama saya Kamilia. Saat ini saya bekerja sebagai staf pajak salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Perusahaan kami menggunakan periode pembukuan September-Agustus untuk keperluan akuntansi dan pajak.

Saya mendengar perubahan ketentuan mengenai UU PPh yang direvisi melalui UU HPP mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sementara itu, UU HPP baru diundangkan pada 29 Oktober 2021. Pertanyaan saya, kapan ketentuan UU HPP mulai berlaku untuk perusahaan saya apabila untuk tahun pajak 2022 menggunakan tahun pajak September 2021- Agustus 2022? Terima kasih.

Kamilia, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaan Ibu Kamilia. UU HPP ditetapkan dengan mengubah beberapa peraturan pajak yang telah ada sebelumnya, termasuk salah satunya UU PPh. Adapun perubahan dalam UU PPh dimuat dalam Pasal 3 UU HPP. Apabila melihat pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU HPP menyatakan hal berikut:

“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.”

Dalam Pasal 17 UU HPP disebutkan segala perubahan UU PPh yang dimuat dalam UU HPP mulai diberlakukan pada tahun pajak 2022. Apabila diperhatikan, terminologi yang digunakan adalah tahun pajak 2022 bukan tahun 2022. Untuk itu kita perlu melihat lagi pada definisi dari tahun pajak itu sendiri.

Definisi mengenai tahun pajak dapat merujuk pada UU KUP. Pada Pasal 1 Angka 8 UU KUP disebutkan mengenai pengertian dari tahun pajak.

“8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.”

Dari pengertian di atas dapat dilihat tahun pajak yang dimaksud adalah satu tahun kalender, yakni Januari hingga Desember. Namun, apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, tahun pajak yang dimaksud akan menyesuaikan dengan tahun buku wajib pajak.

Jika dilihat kembali, tahun buku yang digunakan wajib pajak tentu berbeda-beda. Hal ini akan menyebabkan perbedaan dimulainya tahun pajak 2022 bagi masing-masing wajib pajak. Apabila merujuk pada periode tahun buku yang perusahaan Ibu gunakan, tahun pajak 2022 dimulai pada September 2021.

Akan tetapi, pada September 2021 UU HPP belum disahkan. Sebagaimana tercantum dalam UU HPP, UU ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Selanjutnya pada Pasal 19 UU HPP menyebutkan bahwa UU ini baru berlaku pada saat diundangkan.

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

Dari penjelasan di atas, sejauh ini kita dapat menyimpulkan perubahan UU PPh dalam UU HPP mulai berlaku pada tahun pajak 2022 mengikuti periode pembukuan masing-masing wajib pajak. Untuk perusahaan Ibu, perubahan UU PPh dalam UU HPP mulai berlaku sejak UU HPP diterbitkan, yakni setelah 29 Oktober 2021.

Namun demikian, perlu dicatat, simpulan ini dapat saja kurang tepat mengingat belum adanya peraturan teknis terkait perubahaan UU PPh dalam UU HPP. Bisa jadi, perubahan UU PPh dalam UU HPP tersebut berlaku dari September 2021, mengingat frasa yang digunakan adalah tahun pajak. Oleh sebab itu, ada baiknya Ibu dapat menghubungi Account Representative (AR) di KPP tempat Ibu terdaftar sambil menunggu terbitnya peraturan teknis UU HPP.

Demikian jawaban kami. Semoga bisa membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, konsultasi, pajak, UU HPP, UU PPh

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 10:07 WIB
PELAPORAN PAJAK

Hingga 16 Januari 2022, 618.750 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap