Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Ilustrasi bendera Uni Eropa. (foto: mladiinfo.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Warga negara asing, termasuk Inggris, yang berkunjung ke negara anggota Uni Eropa akan dikenai pajak.

Pengenaan pajak bagi warga Inggris yang bepergian ke negara-negara anggota Uni Eropa akan mulai berlaku pada tahun fiskal 2022. Beban pajak yang harus dibayar setiap wisatawan senilai €7 atau sekitar Rp118.796.

“Turis Inggris yang ingin berlibur di negara-negara seperti Prancis, Yunani, dan Spanyol harus membayar biaya €7 mulai tahun depan," tulis keterangan Uni Eropa, dikutip pada Kamis (5/8/2021).

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Uni Eropa sedang mematangkan rencana penerapan sistem perjalanan baru yang akan membuat warga negara non-Uni Eropa dari 62 negara harus membayar pajak. Seperti diketahui, Inggris juga sudah keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Warga negara non-Uni Eropa wajib membayar pajak saat memasuki zona Schengen yang merupakan wilayah bebas perbatasan antarnegara anggota. Mulai tahun depan, warga Inggris yang masuk Uni Eropa akan terdaftar dalam European Travel Information and Authorisation System (ETIAS).

Salah satu pejabat Uni Eropa menyatakan penerapan sistem ETIAS sebagai upaya menjaga keamanan internal negara anggota. Melalui sistem tersebut, warga negara asing yang hendak masuk Uni Eropa wajib menyampaikan permohonan perjalanan.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Permohonan disampaikan secara elektronik dengan terlebih dahulu membayar pajak sebesar €7. Selanjutnya, sistem akan melakukan proses verifikasi secara otomatis. Jawaban disampaikan maksimal 4 minggu setelah pelamar mengajukan permohonan.

Adapun permohonan yang ditolak diberikan kesempatan untuk mengajukan banding. Proses pemeriksaan dokumen pada tahap ini dilakukan secara manual oleh petugas. Kelompok negara yang masuk sistem ETIAS tunduk pada persyaratan visa untuk masuk Uni Eropa.

"Untuk warga negara non-Uni Eropa yang bebas visa hanya perlu beberapa menit untuk mengisi aplikasi online. Sebagian besar dari permohonan akan menghasilkan persetujuan secara otomatis," imbuhnya, seperti dilansir dailymail.co.uk. (kaw)

Baca Juga: Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Topik : Uni Eropa, Inggris, pajak, turis, warga negara asing

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: PPh Final CV UMKM Berakhir dan DJP Terjunkan Pegawai

Sabtu, 25 September 2021 | 07:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Final Masih Alami Stagnansi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah