Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Tahan Inflasi, Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Belanja Tidak Terduga

A+
A-
1
A+
A-
1
Tahan Inflasi, Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Belanja Tidak Terduga

Laman muka dokumen Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ (dengan penyesuaian tampilan).

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk segera menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) guna mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing. Instruksi ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Edaran (SE) Nomor 500/4825/SJ.

Dalam surat edarannya, mendagri meminta pemda menggunakan BTT untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli, kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan, dan ketersediaan bahan pangan melalui kerja sama antardaerah serta bantuan sosial.

"[Pemda] dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran kepada perangkat daerah dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD," tulis Tito dalam Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ, dikutip Selasa (23/8/2022).

Baca Juga: Jelang Rilis BPS, Sri Mulyani Perkirakan Ekonomi 2022 Tumbuh 5,3%-5,4%

Sesuai dengan Permendagri 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022, seluruh pemda telah diminta untuk mendukung tugas tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD 2022.

Permendagri 27/2021 juga telah memerintahkan pemda untuk menyediakan anggaran BTT untuk mengendalikan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya 9 bahan pokok.

Bila pemda tidak melakukan perubahan APBD, belanja pengendalian inflasi menggunakan anggaran BTT perlu dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.

Baca Juga: Penerimaan Pajak 2023 Masih Dibayangi Beragam Risiko, Apa Saja?

Untuk diketahui, inflasi pada Juli 2022 tercatat sudah mencapai 4,94%. Angka ini tertinggi sejak 2015. Inflasi pada Juli didorong oleh inflasi kelompok harga pangan bergejolak atau volatile foods yang mencapai 11,47%.

Inflasi kelompok volatile foods didorong oleh kenaikan harga pangan secara global dan juga meningkatnya harga komoditas hortikultura seperti cabai-cabaian.

Adapun inflasi kelompok harga diatur pemerintah atau administered prices tercatat masih sebesar 6,51% berkat subsidi energi. Inflasi pada kelompok tersebut lebih disebabkan oleh kenaikan harga tiket pesawat dan harga BBM nonsubsidi.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Hubungan Erat Antara Pajak dan Harga Energi

Inflasi inti pada Juli 2022 tercatat masih sebesar 2,86%. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inflasi, deflasi, minyak goreng, perekonomian nasional, PDB, energi, BBM, Kemendagri

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 21 Desember 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Rilis Keppres Penyetopan PPKM, Kajian Rampung Pekan Ini

Selasa, 20 Desember 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Risiko Inflasi, Sandiaga Yakin Wisatawan Akhir Tahun Tetap Ramai

Senin, 19 Desember 2022 | 12:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

ADB Ramal Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,8% Tahun Depan

Jum'at, 16 Desember 2022 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ingat! Kebijakan Blokir STNK Diterapkan Efektif Mulai 2023

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T