Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Tagih Tunggakan Pajak, DJP Tarik Saldo Rekening WP Hingga Rp8 Miliar

A+
A-
23
A+
A-
23
Tagih Tunggakan Pajak, DJP Tarik Saldo Rekening WP Hingga Rp8 Miliar

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - KPP Madya Jakarta Barat melakukan penagihan aktif dengan melakukan sita rekening milik penanggung pajak.

Juru Sita KPP Madya Jakarta Barat Santos Moehamad Abdu dan Supriyanto mengatakan telah melakukan blokir dua rekening milik penanggung pajak. Saldo rekening kemudian bergulir dengan pemindahbukuan ke kas negara sejumlah Rp8 miliar.

"Dua rekening yang dipindahbukukan adalah sejumlah Rp5,69 miliar dan Rp2,55 miliar," katanya dikutip dari laman resmi DJP, Minggu (26/12/2021).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Juru sita menjelaskan upaya blokir, sita, dan pemindahbukuan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.189/2020. Otoritas pajak tidak bisa langsung memindahbukukan atau menarik saldo rekening yang telah diblokir, kecuali terdapat permintaan dari pejabat.

Pemindahbukuan saldo dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh penanggung pajak untuk membayar utang beserta biaya penagihan. Setelah itu, lembaga jasa keuangan (LJK) melakukan penarikan saldo sebesar jumlah yang diminta oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan tersebut diatur melalui Pasal 34 PMK No.189/2020. Surat permohonan wajib melampirkan Surat Permintaan Pemindahbukuan kepada pihak LJK.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Upaya penegakan hukum dan pemulihan penerimaan pajak ini dilakukan dalam pekan penagihan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Jakarta Barat. Melalui penagihan aktif diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak.

"Hal ini [pemindahbukuan] dilakukan demi mewujudkan optimalnya penerimaan negara," jelas juru sita. (rig)

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru
Topik : kpp madya jakarta barat, penyitaan, pemindahbukuan, rekening, penagihan, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut RI Miliki Reputasi yang Baik Karena Reformasi Pajak

Minggu, 15 Mei 2022 | 07:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Lupa! Faktur Pajak April Paling Lambat Diupload Hari Ini

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2