KEBIJAKAN PAJAK

Susah Lapor SPT Masa PPN Lewat e-Faktur 3.0, Berikut Saran DJP

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 Desember 2020 | 15:38 WIB
Susah Lapor SPT Masa PPN Lewat e-Faktur 3.0, Berikut Saran DJP

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Menjelang tutup tahun 2020, wajib pajak masih mengalami kendala saat melaporkan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-faktur 3.0. Ditjen Pajak (DJP) memberikan beberapa saran agar pengadministrasian PPN secara elektronik tetap bisa dilakukan.

Dalam media sosial, Kring Pajak DJP menyebutkan apabila wajib pajak mendapatkan kendala berupa kode error ETAX-40001, wajib pajak bisa melakukan beberapa tahap. Pertama, memastikan koneksi internet stabil.

"Kedua, jika menggunakan proxy maka di aplikasi e-faktur juga harus setting proxy," tulis DJP dalam akun Twitter @kring_pajak, dikutip Senin (28/12/2020).

Baca Juga:
Social Commerce Bakal Diatur, Hanya untuk Promosi Barang dan Jasa

Ketiga, wajib pajak diminta menonaktifkan firewall atau antivirus. Keempat, wajib pajak diminta untuk memastikan masa berlaku sertifikat elektronik (sertel) dengan mencoba mengunduh ulang sertel dan memasangnya kembali pada aplikasi e-faktur.

Apabila wajib pajak masih mengalami kendala dalam mengakses e-faktur 3.0 maka disarankan untuk kembali mencoba secara berkala, terutama pada periode bukan jam sibuk. "Jika semua langkah di atas sudah dicoba tetapi masih terkendala, silahkan coba secara berkala," sebut DJP.

Selanjutnya, jika mengalami kendala berupa data input tidak masuk dalam SPT Induk maka bisa mencoba beberapa tahap, mulai dari menghapus riwayat informasi pada browser atau clear cache dan cookies. Lalu, menggunakan mode private atau incognito window.

Baca Juga:
Jadi Tax Center Terbaik 2023, Polibatam Sabet Penghargaan dari DJP

Langkah selanjutnya adalah menghapus semua sertel pada browser dan mengunduh ulang sertel melalui aplikasi e-nofa online. Jika sertel telah diunduh, wajib pajak bisa menutup browser dan mengimpor kembali sertel baru pada browser yang digunakan.

Setelah melakukan impor sertel, wajib pajak bisa melakukan input kembali kompensasi di lampiran AB dalam SPT Masa PPN dan simpan. Kemudian, cek data input pada SPT Induk.

"Tidak disarankan menyimpan (bookmark) halaman e-faktur web. Apabila belum berhasil, silahkan hapus postingan SPT yang terkendala dan coba posting ulang," kata DJP. (rig)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

01 Januari 2021 | 07:23 WIB

Kalo menurut saya pribadi... Mohonmaaaaaaaf... Tenaga ahlinya / it Pajak nya kurang menguasai programnya.... Troubleshooting luar biasa...

01 Januari 2021 | 07:21 WIB

Betuuuul Saudaraku... Ampeee pusing sayanya...

29 Desember 2020 | 21:11 WIB

Untuk SPT tidak valid silahkan menghapus semua sertel di browser, kemudian unduh kembali dan install. Hapus juga SPT yang telah diposting dan Repost SPT Masa Anda.

29 Desember 2020 | 21:09 WIB

Maaf sedikit koreksi Pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa September 2020 untuk implementasi secara nasional sudah bukan dilakukan pada aplikasi efaktur 3.0, akan tetapi pada Efaktur Web-Based alias http://web-efaktur.pajak.go.id

29 Desember 2020 | 13:02 WIB

Masih terkendala.. lapor PPN di website nya web-efaktur. Bunyi nya spt tidak valid melulu.

29 Desember 2020 | 00:06 WIB

bukankah sudah pengalaman setiap spt tahunan pasti masalah server. mengapa sok pake web efaktur lagi? saya slalu jd korban jk sudah sampai akhir2 bulan.

28 Desember 2020 | 20:45 WIB

masalahnya, yang terdampak itu ratusan user/wp selama 2-3 minggu. masa iya semua terdampak dalam waktu yg bersamaan? djp wajib mengakui kesalahan & mengupgrade servernya

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 25 September 2023 | 14:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Memahami Perkembangan Pilar 1 Proposal OECD

Senin, 25 September 2023 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Social Commerce Bakal Diatur, Hanya untuk Promosi Barang dan Jasa

Senin, 25 September 2023 | 12:00 WIB POLITEKNIK NEGERI BATAM

Jadi Tax Center Terbaik 2023, Polibatam Sabet Penghargaan dari DJP

BERITA PILIHAN
Senin, 25 September 2023 | 14:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Memahami Perkembangan Pilar 1 Proposal OECD

Senin, 25 September 2023 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Social Commerce Bakal Diatur, Hanya untuk Promosi Barang dan Jasa

Senin, 25 September 2023 | 12:30 WIB PMK 92/2023

Sri Mulyani Perbarui Mekanisme Pertanggungjawaban Pajak DTP

Senin, 25 September 2023 | 12:26 WIB ANALISIS PAJAK

Perlukah Pengenaan Pajak Pencemaran Lingkungan?

Senin, 25 September 2023 | 11:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Komite Kepatuhan, KPP Terbitkan SP2DK Harus Berdasarkan Data Pusat

Senin, 25 September 2023 | 11:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Tren Kenaikan Harga Gula Pasir, BPS Ungkap Dampaknya ke Inflasi

Senin, 25 September 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Pengurus Bentuk Usaha Tetap

Senin, 25 September 2023 | 10:03 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Penduduk Usia Produktif Meningkat, Sudahkah Mereka Melek Pajak?

Senin, 25 September 2023 | 09:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

ADB Beri Pinjaman Rp 7,68 Triliun untuk Reformasi Kebijakan Ekonomi RI