Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sudah Beri Insentif Pajak, Pemerintah Minta Pengusaha Bayar THR

A+
A-
5
A+
A-
5
Sudah Beri Insentif Pajak, Pemerintah Minta Pengusaha Bayar THR

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi video, Rabu (7/4/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah meminta pengusaha membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawannya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sudah memberikan berbagai insentif pajak untuk melonggarkan arus kas perusahaan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dia meminta THR segera dibayarkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional.

“Sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR karena berbagai kebijakan sudah diberikan," katanya melalui konferensi video, Rabu (7/4/2021).

Baca Juga: Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Airlangga mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan semua kebijakan harus dikerahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama pada bulan puasa dan Lebaran. Pada periode tersebut, perbaikan sisi konsumsi harus dioptimalkan agar pemulihan ekonomi bisa berkelanjutan.

Pemerintah telah menyiapkan dana senilai Rp699,43 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Dari jumlah tersebut, ada pagu Rp58,46 triliun untuk memberikan berbagai insentif pajak bagi dunia usaha.

Insentif tersebut misalnya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final untuk UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Berbagai insentif pajak itu berlaku hingga Juni 2021.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Selain itu, ada insentif pajak lainnya untuk mendorong daya beli masyarakat, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor DTP dan PPN rumah DTP. Insentif PPnBM mobil DTP berlaku sepanjang Maret hingga Desember 2021. Sementara itu, insentif PPN rumah DTP berlaku pada Maret hingga Agustus 2021.

Misalnya pada insentif PPnBM DTP, Airlangga menyebut telah efektif meningkatkan penjualan mobil hingga 143% pada Maret 202 sehingga berdampak positif pada kinerja industri otomotif beserta sektor usaha pendukungnya.

"Pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan itu bisa bayar THR," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Ingatkan Lagi Soal Ketentuan PTKP Bagi UMKM, Begini Kata Ditjen Pajak

Topik : insentif, insentif pajak, THR, Airlangga Hartarto

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Kamis, 08 April 2021 | 16:36 WIB
Pemberian THR bagi para pekerja ini masih menjadi polemik, karena ada skema pembayaran THR dengan cara mencicil dan terdapat pula perusahaan yang belum membayar THR para pekerjanya sejak tahun lalu. Semoga dengan adanya pemberian insentif ini dapat membantu cashflow perusahaan dan dapat memenuhi hak ... Baca lebih lanjut
1

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian