Sudah Beri Insentif Pajak, Pemerintah Minta Pengusaha Bayar THR

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah meminta pengusaha membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawannya. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sudah memberikan berbagai insentif pajak untuk melonggarkan arus kas perusahaan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dia meminta THR segera dibayarkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional.

“Sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR karena berbagai kebijakan sudah diberikan," katanya melalui konferensi video, Rabu (7/4/2021).

Airlangga mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan semua kebijakan harus dikerahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama pada bulan puasa dan Lebaran. Pada periode tersebut, perbaikan sisi konsumsi harus dioptimalkan agar pemulihan ekonomi bisa berkelanjutan.

Pemerintah telah menyiapkan dana senilai Rp699,43 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Dari jumlah tersebut, ada pagu Rp58,46 triliun untuk memberikan berbagai insentif pajak bagi dunia usaha.

Insentif tersebut misalnya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final untuk UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Berbagai insentif pajak itu berlaku hingga Juni 2021.

Selain itu, ada insentif pajak lainnya untuk mendorong daya beli masyarakat, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor DTP dan PPN rumah DTP. Insentif PPnBM mobil DTP berlaku sepanjang Maret hingga Desember 2021. Sementara itu, insentif PPN rumah DTP berlaku pada Maret hingga Agustus 2021.

Misalnya pada insentif PPnBM DTP, Airlangga menyebut telah efektif meningkatkan penjualan mobil hingga 143% pada Maret 202 sehingga berdampak positif pada kinerja industri otomotif beserta sektor usaha pendukungnya.

"Pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan itu bisa bayar THR," ujarnya. (kaw)