Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Sri Mulyani: Wajib Pajak Bereputasi Baik Tidak Akan Kami Sentuh

A+
A-
22
A+
A-
22
Sri Mulyani: Wajib Pajak Bereputasi Baik Tidak Akan Kami Sentuh

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan bertumpu pada keandalan penggunaan data dalam pemeriksaan untuk menggenjot penerimaan pajak. Penggunaan data dinilai menjadi cara yang efektif untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan negara, terutama dari sisi pajak, terus meningkat tiap tahunnya. Target yang terus naik ini idealnya memberikan risiko yang minim kepada perekonomian nasional.

“Kita melakukan reformasi internal bagaimana penerimaan pajak meningkat tanpa membuat investasi tertekan. Penerimaan pajak yang naik tapi tetap memunculkan aspek keadilan serta tidak menimbulkan ketakutan,” katanya di Menara Astra, Kamis (25/7/2019).

Baca Juga: Bahas Penerimaan Pajak 2021 Dengan DPD, Ini Kata Sri Mulyani

Untuk mencapai target tersebut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjadikan data menjadi ujung tombak dalam mengamankan penerimaan. Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi instrumen efektif dalam menguji kepatuhan wajib pajak.

Hal inilah yang kemudian direalisasikan dengan pembenahan struktur organisasi Ditjen Pajak (DJP). Ada dua unit yang punya tugas khusus dalam pengelolaan data, yakni Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK) serta Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DDIP).

“Kita investasi di bidang data dan analytic supaya kita tahu persis ketika kita datang kepada WP dan bilang belum bayar pajak, buktinya itu kredibel. Artinya, bukan secara tiba tiba petugas pajak bilang WP kurang bayar pajak tanpa ada alasan yang jelas. Itu yang terus kita reform di internal Kemenkeu, terutama di DJP,” jelasnya.

Baca Juga: Jenis-Jenis Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Sri Mulyani mengatakan kerja sama antara DJP serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) juga terus diperkuat agar ada pelayanan prima kepada wajib pajak. Selain itu, penegakan hukum secara bersama akan semakin menutup celah wajib pajak yang memiliki niat untuk menyalahgunakan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

“Kami juga meminta DJP dan DJBC untuk bekerja secara bersama-sama. Untuk yang punya reputasi baik tidak akan kami sentuh, tapi penegakan hukum akan terus dikejar untuk pelaku usaha yang masih menjalankan usaha secara ilegal,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Mau Perpanjang Durasi Insentif Pajak, Ini Masukan Pengusaha
Topik : pemeriksaan pajak, pemeriksaan, data dan informasi, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 23 Juni 2020 | 09:00 WIB
KEM-PPKF 2021
Selasa, 23 Juni 2020 | 07:01 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI 2020
Senin, 22 Juni 2020 | 18:15 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI 2020
Senin, 22 Juni 2020 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 18:14 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:57 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:45 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:14 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:56 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:03 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH