Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Sri Mulyani Tunda Penyaluran DAU 353 Daerah, Ini Alasannya

A+
A-
6
A+
A-
6
Sri Mulyani Tunda Penyaluran DAU 353 Daerah, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar di Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjatuhkan sanksi berupa penundaan transfer dana alokasi umum (DAU) pada 353 daerah karena belum menyesuaikan realokasi APBD terkait penanganan Covid-19 sesuai instruksi.

Sri Mulyani mengatakan 353 daerah tersebut tidak melakukan realokasi sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Menkeu dan Mendagri. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut akan mendapatkan sanksi penundaan DAU sebanyak 35%.

“Kita berharap mereka segera melakukan perubahan APBD-nya di dalam rangka penanganan Covid-19,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Sri Mulyani Ubah PMK Subsidi Bunga UMKM, Peran BPKP Diperluas

Untuk penyesuaian APBD, lanjut dia, ada instruksi yang spesifik. Salah satunya adalah terkait penurunan belanja barang minimal 50%. Hal yang sama juga berlaku untuk belanja modal, yaitu pengurangan minimal 50%.

Sri Mulyani mengatakan laporan penyesuaian APBD untuk penanganan pandemi virus Corona per Jumat (8/5/2020) siang telah disampaikan oleh 479 daerah. Masih ada 64 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Sebanyak 189 daerah masih belum memenuhi kriteria.

Kriteria yang dimaksud meliputi pemenuhan realisasi barang/jasa dan belanja modal minimal 50%, serta memperhatikan kemampuan APBD, penurunan PAD, dan perkembangan pandemi di wilayahnya.

Baca Juga: Wow, Penerimaan Cukai Etil Alkohol Tumbuh 205,4%

Pada pemda yang disanksi penundaan DAU, Sri Mulyani akan menyalurkannya kembali setelah dilakukan perbaikan laporan perubahan APBD. "Kami [Kemenkeu dan Kemendagri] akan terus memonitoring mengenai hal ini," ujar Sri Mulyani.

Dengan penyesuaian APBD hingga hari ini, telah terjadi perubahan komposisi pada belanja daerah. Pada belanja barang/jasa terjadi penurunan dari 24,87% menjadi 20,86%, sedangkan belanja modal turun dari 18,16% menjadi 12,89%.

Adapun total belanja yang direalokasi dan refocusing para pemda mencapai Rp51,09 triliun. Alokasinya untuk bidang kesehatan atau penanganan pandemi Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial Rp18.88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi Rp9,88 triliun.

Baca Juga: Jokowi Rilis Perpres Baru, Bantuan Kartu Prakerja Bisa Diminta Kembali

"Ini di luar yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk penanganan Covid," kata Sri Mulyani. (kaw)

Topik : APBD, virus Corona, Sri Mulyani, belanja modal, belanja barang, DAU
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 14:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 03 Juli 2020 | 10:08 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 03 Juli 2020 | 09:26 WIB
PMK 75/2020
berita pilihan
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB
PERCEPATAN BELANJA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:52 WIB
PENGELOLAAN ASET NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:30 WIB
TEKNOLOGI INFORMASI DJP