Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Susun Strategi Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur Lagi

0
0

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Masa penahanan (holding period) dana repatriasi program pengampunan pajak akan berakhir tahun ini. Strategi mulai disusun agar dana tersebut tidak buru-buru terbang keluar negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya tengah membahas isu dana repatriasi secara intensif. Menurutnya, dibutuhkan lebih dari instrumen fiskal untuk memikat dana hasil repatriasi betah di dalam negeri.

Oleh karena itu, kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait menjadi agenda otoritas fiskal untuk mengamankan dana repatriasi hasil tax amnesty. Kebijakan yang dihasilkan nanti diharapkan dapat efektif menjaga aset hasil pengampunan pajak tetap berada di teritori Indonesia.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

“Kita perlu untuk berkoordinasi dengan instansi lain dan itu nanti kita bahas bersama,” katanya di Kantor Kemenkeu, Rabu (23/1/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku tetap percaya diri Indonesia masih menarik untuk kegiatan investasi pada 2019. Hal tersebut berkaca kepada kondisi makroekonomi dan politik yang relatif terjaga.

Kedua faktor tersebut, menurutnya, menjadi daya pikat kegiatan investasi di Tanah Air. Terlebih, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian membuat posisi Indonesia tetap menjanjikan untuk kegiatan investasi baik di pasar modal maupun keuangan.

Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS Plus Gaji 13 & 14 Diterima Sebelum Pilpres

Namun, strategi kebijakan tetap menjadi agenda pemerintah di tahun ini. Aspek kepercayaan dan kepastian hukum menjadi nilai tambah investor untuk betah berlama-lama di Indonesia.

“Tentu kita berharap dengan ekonomi tetap stabil dan tumbuh dengan baik akan menimbulkan kepercayaan terhadap pemilik dana tersebut untuk tetap menanamkan di Indonesia,”  imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Gaji PNS, CPNS, Naik Semua Menjelang Pilpres

Oleh karena itu, kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait menjadi agenda otoritas fiskal untuk mengamankan dana repatriasi hasil tax amnesty. Kebijakan yang dihasilkan nanti diharapkan dapat efektif menjaga aset hasil pengampunan pajak tetap berada di teritori Indonesia.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

“Kita perlu untuk berkoordinasi dengan instansi lain dan itu nanti kita bahas bersama,” katanya di Kantor Kemenkeu, Rabu (23/1/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku tetap percaya diri Indonesia masih menarik untuk kegiatan investasi pada 2019. Hal tersebut berkaca kepada kondisi makroekonomi dan politik yang relatif terjaga.

Kedua faktor tersebut, menurutnya, menjadi daya pikat kegiatan investasi di Tanah Air. Terlebih, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian membuat posisi Indonesia tetap menjanjikan untuk kegiatan investasi baik di pasar modal maupun keuangan.

Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS Plus Gaji 13 & 14 Diterima Sebelum Pilpres

Namun, strategi kebijakan tetap menjadi agenda pemerintah di tahun ini. Aspek kepercayaan dan kepastian hukum menjadi nilai tambah investor untuk betah berlama-lama di Indonesia.

“Tentu kita berharap dengan ekonomi tetap stabil dan tumbuh dengan baik akan menimbulkan kepercayaan terhadap pemilik dana tersebut untuk tetap menanamkan di Indonesia,”  imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Gaji PNS, CPNS, Naik Semua Menjelang Pilpres
Topik : repatriasi, tax amnesty, pengampunan pajak, Sri Mulyani
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK