Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Susun Strategi Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur Lagi

0
0

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Masa penahanan (holding period) dana repatriasi program pengampunan pajak akan berakhir tahun ini. Strategi mulai disusun agar dana tersebut tidak buru-buru terbang keluar negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya tengah membahas isu dana repatriasi secara intensif. Menurutnya, dibutuhkan lebih dari instrumen fiskal untuk memikat dana hasil repatriasi betah di dalam negeri.

Oleh karena itu, kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait menjadi agenda otoritas fiskal untuk mengamankan dana repatriasi hasil tax amnesty. Kebijakan yang dihasilkan nanti diharapkan dapat efektif menjaga aset hasil pengampunan pajak tetap berada di teritori Indonesia.

Baca Juga: Sri Mulyani Sudah Setujui Perpres Soal Mobil Listrik

“Kita perlu untuk berkoordinasi dengan instansi lain dan itu nanti kita bahas bersama,” katanya di Kantor Kemenkeu, Rabu (23/1/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku tetap percaya diri Indonesia masih menarik untuk kegiatan investasi pada 2019. Hal tersebut berkaca kepada kondisi makroekonomi dan politik yang relatif terjaga.

Kedua faktor tersebut, menurutnya, menjadi daya pikat kegiatan investasi di Tanah Air. Terlebih, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian membuat posisi Indonesia tetap menjanjikan untuk kegiatan investasi baik di pasar modal maupun keuangan.

Baca Juga: Soal Perpres Mobil Listrik, Luhut: Tinggal Paraf Bu Menkeu

Namun, strategi kebijakan tetap menjadi agenda pemerintah di tahun ini. Aspek kepercayaan dan kepastian hukum menjadi nilai tambah investor untuk betah berlama-lama di Indonesia.

“Tentu kita berharap dengan ekonomi tetap stabil dan tumbuh dengan baik akan menimbulkan kepercayaan terhadap pemilik dana tersebut untuk tetap menanamkan di Indonesia,”  imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: OFID Harus Reformasi Internal

Oleh karena itu, kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait menjadi agenda otoritas fiskal untuk mengamankan dana repatriasi hasil tax amnesty. Kebijakan yang dihasilkan nanti diharapkan dapat efektif menjaga aset hasil pengampunan pajak tetap berada di teritori Indonesia.

Baca Juga: Sri Mulyani Sudah Setujui Perpres Soal Mobil Listrik

“Kita perlu untuk berkoordinasi dengan instansi lain dan itu nanti kita bahas bersama,” katanya di Kantor Kemenkeu, Rabu (23/1/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku tetap percaya diri Indonesia masih menarik untuk kegiatan investasi pada 2019. Hal tersebut berkaca kepada kondisi makroekonomi dan politik yang relatif terjaga.

Kedua faktor tersebut, menurutnya, menjadi daya pikat kegiatan investasi di Tanah Air. Terlebih, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian membuat posisi Indonesia tetap menjanjikan untuk kegiatan investasi baik di pasar modal maupun keuangan.

Baca Juga: Soal Perpres Mobil Listrik, Luhut: Tinggal Paraf Bu Menkeu

Namun, strategi kebijakan tetap menjadi agenda pemerintah di tahun ini. Aspek kepercayaan dan kepastian hukum menjadi nilai tambah investor untuk betah berlama-lama di Indonesia.

“Tentu kita berharap dengan ekonomi tetap stabil dan tumbuh dengan baik akan menimbulkan kepercayaan terhadap pemilik dana tersebut untuk tetap menanamkan di Indonesia,”  imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: OFID Harus Reformasi Internal
Topik : repatriasi, tax amnesty, pengampunan pajak, Sri Mulyani
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Selasa, 23 Juli 2019 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 22 Juli 2019 | 18:19 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Senin, 22 Juli 2019 | 16:52 WIB
INSENTIF FISKAL
Senin, 22 Juli 2019 | 16:24 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Senin, 22 Juli 2019 | 14:34 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Senin, 22 Juli 2019 | 10:56 WIB
INDUSTRI OTOMOTIF
Senin, 22 Juli 2019 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 21 Juli 2019 | 18:10 WIB
LEMBAGA INTERNASIONAL
Minggu, 21 Juli 2019 | 17:30 WIB
PERDIRJEN PAJAK No.PER-14/PJ/2019