Fokus
Data & alat
Kamis, 09 April 2020 | 14:58 WIB
STATISTIK PAJAK WARISAN
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Kamis, 09 April 2020 | 15:59 WIB
EDUKASI PAJAK
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Reportase

Sri Mulyani Siapkan Skema Bantuan Langsung Tunai Pekerja Informal

A+
A-
17
A+
A-
17
Sri Mulyani Siapkan Skema Bantuan Langsung Tunai Pekerja Informal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan penjelasan dalam konferensi video, Selasa (24/3/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat kelompok pekerja informal yang terdampak virus Corona.

Sri Mulyani mengatakan penerima BLT tersebut adalah para pekerja informal yang kehilangan pendapatannya karena wabah virus Corona. Penerima BLT ini bukan penerima kartu program keluarga harapan (PKH) maupun kartu sembako.

“Masih dilihat mekanisme pendukungnya, bantuan langsung tunai yang diberikan dari database kami agar membantu masyarakat untuk mengikuti arahan pemerintah untuk mengurangi interaksi dan aktivitas [di luar rumah]," katanya dalam konferensi video, Selasa (24/3/2020).

Baca Juga: Ini 4 Insentif Pajak Baru Terkait Barang & Jasa untuk Tangani Corona

Sri Mulyani mengatakan BLT itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pokok para pekerja informal tersebut selama wabah virus Corona berlangsung. Namun, dia juga belum menjelaskan berapa lama BLT itu akan diberikan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan Kemenkeu juga masih mengkaji pengalokasian program BLT pada APBN. Program jaring pengaman sosial untuk kelompok informal itu masuk dalam pertimbangan pemerintah dalam membentuk APBN Perubahan (APBNP).

Demikian pula soal skema penyalurannya, antara dibuat serupa dengan program PKH atau disiapkan model yang berbeda. "Bagaimana cara memberikannya, ini sedang kita hitung," katanya.

Baca Juga: Wah, Ada Beleid Insentif PPN Barang & Jasa untuk Penanganan Covid-19

Dalam penanganan dalam virus Corona, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan para menteri dan kepala daerah membantu kelompok masyarakat pekerja informal yang kehilangan pendapatan karena virus Corona. Kelompok pekerja informal itu misalnya tukang ojek, petani, dan nelayan.

Sementara pada kelompok masyarakat yang menerima kartu PKH, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan senilai Rp50.000, sehingga dana yang diterima menjadi Rp200.000 per bulan selama enam bulan. Anggaran yang disiapkan untuk penambahan bantuan itu senilai Rp4,5 triliun. (kaw)

Baca Juga: Jokowi Larang ASN dan Pegawai BUMN Mudik Lebaran Tahun ini

“Masih dilihat mekanisme pendukungnya, bantuan langsung tunai yang diberikan dari database kami agar membantu masyarakat untuk mengikuti arahan pemerintah untuk mengurangi interaksi dan aktivitas [di luar rumah]," katanya dalam konferensi video, Selasa (24/3/2020).

Baca Juga: Ini 4 Insentif Pajak Baru Terkait Barang & Jasa untuk Tangani Corona

Sri Mulyani mengatakan BLT itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pokok para pekerja informal tersebut selama wabah virus Corona berlangsung. Namun, dia juga belum menjelaskan berapa lama BLT itu akan diberikan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan Kemenkeu juga masih mengkaji pengalokasian program BLT pada APBN. Program jaring pengaman sosial untuk kelompok informal itu masuk dalam pertimbangan pemerintah dalam membentuk APBN Perubahan (APBNP).

Demikian pula soal skema penyalurannya, antara dibuat serupa dengan program PKH atau disiapkan model yang berbeda. "Bagaimana cara memberikannya, ini sedang kita hitung," katanya.

Baca Juga: Wah, Ada Beleid Insentif PPN Barang & Jasa untuk Penanganan Covid-19

Dalam penanganan dalam virus Corona, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan para menteri dan kepala daerah membantu kelompok masyarakat pekerja informal yang kehilangan pendapatan karena virus Corona. Kelompok pekerja informal itu misalnya tukang ojek, petani, dan nelayan.

Sementara pada kelompok masyarakat yang menerima kartu PKH, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan senilai Rp50.000, sehingga dana yang diterima menjadi Rp200.000 per bulan selama enam bulan. Anggaran yang disiapkan untuk penambahan bantuan itu senilai Rp4,5 triliun. (kaw)

Baca Juga: Jokowi Larang ASN dan Pegawai BUMN Mudik Lebaran Tahun ini
Topik : virus Corona, bantuan langsung tunai, BLT, Sri Mulyani, APBN 2020
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000

Handoko

Selasa, 07 April 2020 | 11:41 WIB
Pemerintah hadir ditengah kesulitan rakyat. Masyarakat perlu mendukung program2 pemerintah.Diantaranya jadi orang bijak dengan taat pajak, lapor pajak atau bayar bila ada untuk pembangunan.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Rabu, 25 Maret 2020 | 16:36 WIB
dengan kebijakan seperti ini tentunya akan memberikan keamanan bagi para kaum pekerja informal yang mengandalkan kontinuitas dari aktivitas ekonomi yang pada saat ini sedang mati suri. diharapkan pemerintah dapat memberi banyak kebijakan terkait terutama bagi para wajib pajak terutama badan yang sed ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Rabu, 08 April 2020 | 09:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 07 April 2020 | 18:31 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 07 April 2020 | 16:18 WIB
JERMAN
Selasa, 07 April 2020 | 15:46 WIB
PMK 23/2020
berita pilihan
Jum'at, 10 April 2020 | 06:00 WIB
KOTA DEPOK
Kamis, 09 April 2020 | 19:19 WIB
PMK 28/2020
Kamis, 09 April 2020 | 18:31 WIB
PMK 28/2020
Kamis, 09 April 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 09 April 2020 | 17:56 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 09 April 2020 | 17:35 WIB
PENGADILAN PAJAK (5)
Kamis, 09 April 2020 | 17:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 09 April 2020 | 17:09 WIB
STIMULUS ATASI VIRUS CORONA
Kamis, 09 April 2020 | 16:25 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q1-2020