Berita
Rabu, 29 September 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI RIAU
Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021
Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani: PNS Jangan Terlalu Manja

A+
A-
11
A+
A-
11
Sri Mulyani: PNS Jangan Terlalu Manja

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada pegawai negeri sipil untuk tidak terlalu menuntut fasilitas dari negara di tengah pandemi Covid-19.

Dalam Town Hall Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), seorang pegawai Kemenkeu mengeluhkan biaya pulsa yang bertambah akibat work from home (WFH).

"Memang kalau bekerja itu tidak seharusnya mengambil uang Anda, tapi jangan terlalu manja-lah, kasihan republik ini. Kalau Anda sedikit-sedikit minta fasilitas lama-lama republik ini bangkrut, apalagi kalau bayar pajaknya minimal," ujar Menkeu Sri Mulyani, seperti dikutip Jumat (21/8/2020).

Baca Juga: Jadi Contoh, ASN Diminta Lunasi Pajak Sebelum Jatuh Tempo

Dalam acara yang sama, ada pula pegawai Kemenkeu yang meminta agar pemerintah menganggarkan fasilitas laptop untuk membantu PNS dalam bekerja. Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan langkah ini justru berpotensi meningkatkan impor dan menekan neraca pembayaran.

"Kalau dibilang belanja laptop, yang terjadi neraca pembayaran kita impornya akan gede banget, laptop-nya belum dibikin di Indonesia. Saya ingin belanja kita membuat ekonominya muter, kalau impor terus sama saja ekonominya tidak jalan," ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani menekankan Kemenkeu telah menyiapkan anggaran untuk infrastruktur teknologi informasi (TI) yang mampu mendukung kerja pegawai Kemenkeu ke depan, termasuk biaya pulsa yang dikeluhkan selama pandemi Covid-19 ini.

Baca Juga: Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto pun mengatakan Kemenkeu telah menganggarkan uang pulsa sebesar Rp200.000 per pegawai per bulan dan memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana (TI) pada RAPBN 2021.

Dalam RAPBN 2021, pagu anggaran Kemenkeu diusulkan mencapai Rp43,31 triliun yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp34,8 triliun dan dari badan layanan umum (BLU) sebesar Rp8,51 triliun.

Dari total anggaran sebesar Rp34,8 triliun yang bersumber dari rupiah murni tersebut, 26,09% akan digunakan untuk belanja barang, sedangkan 8,87% untuk belanja modal. (Bsi)

Baca Juga: Menteri PANRB: WFO Diprioritaskan Bagi ASN yang Sudah Divaksin

Topik : PNS, ASN, work from home, Menkeu Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 September 2021 | 12:30 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Bakal Atur Ulang Penyaluran DBH, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Minggu, 12 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Eksekusi Pengenaan Cukai Plastik

Minggu, 12 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Mulai untuk Vaksinasi Hingga UMKM, Sri Mulyani Jelaskan Manfaat SiLPA

Jum'at, 10 September 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

BKN Tambah 15 Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Dasar CPNS 2021

berita pilihan

Rabu, 29 September 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI RIAU

Perda Pajak Daerah Direvisi, Mutasi Kendaraan Akan Digratiskan

Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BI Beberkan 4 Kunci UMKM Tembus Pasar Dunia, Apa Saja?

Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021

Rupiah Masih Tertekan Terhadap Dolar AS

Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Siap Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Ini Target Penerimaan Pajak 2022

Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL

Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA

Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini