Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani: Perguruan Tinggi Bisa Jadi Lahan Pangkas Kewajiban Pajak

12
12

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak perusahaan swasta untuk ikut serta memberdayakan sumber daya manusia (SDM) perguruan tinggi. Pasalnya, pemerintah akan memberikan pengurangan pajak (super tax deduction).

Insentif super tax deduction diberikan bagi perusahaan yang ingin melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap agar insentif itu banyak dimanfaatkan oleh perusahaan.

“Dari sisi perusahaan punya surplus dan ingin mengurangi pajaknya ya masukin aja ke perguruan tinggi. Sekarang perguruan-perguruan tinggi bisa dijadikan lahan untuk mengurangi kewajiban pajak bagi perusahaan,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga: Duh, Insentif Pajak untuk CPO Dibatalkan

Dalam sidang tahunan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Auditoriun Djokosoetono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Depok pada awal pekan ini, dia mengatakan kualitas SDM yang unggul merupakan salah satu kunci sukses dalam memenangkan persaingan global.

“Karena kalau mereka [perusahaan] mengeluarkan 100 untuk vokasi, untuk penelitian, mereka bisa dapat deduction-nya 2 kali atau bahkan 3 kali. Jadi, itu jelas menguntungkan bagi perusahaan itu,” imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Namun demikian, Sri Mulyani mengingatkan agar insentif super tax deduction tidak disalahgunakan untuk menghindari pajak (tax avoidance). Untuk itu, governance dan akuntabilitas penerapan program tersebut sangat dibutuhkan.

Baca Juga: Netralisasi Efek Perlambatan Ekonomi Global, Sri Mulyani Pakai APBN

Seperti diketahui, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019, pemerintah memberikan insentif pajak untuk pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja dan pemagangan alias vokasi serta penelitian dan pengembangan.

Dia juga menjelaskan melalui APBN 2020, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp508,1 triliun bagi pendidikan dan Rp132 triliun untuk kesehatan. Hal ini merupakan salah satu bukti keseriusan keberpihakan pemerintah untuk memajukan SDM di Indonesia. (kaw)

Baca Juga: Tingkatkan Investasi, BKPM Teken MoU dengan Himpunan Kawasan Industri

“Dari sisi perusahaan punya surplus dan ingin mengurangi pajaknya ya masukin aja ke perguruan tinggi. Sekarang perguruan-perguruan tinggi bisa dijadikan lahan untuk mengurangi kewajiban pajak bagi perusahaan,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga: Duh, Insentif Pajak untuk CPO Dibatalkan

Dalam sidang tahunan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Auditoriun Djokosoetono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Depok pada awal pekan ini, dia mengatakan kualitas SDM yang unggul merupakan salah satu kunci sukses dalam memenangkan persaingan global.

“Karena kalau mereka [perusahaan] mengeluarkan 100 untuk vokasi, untuk penelitian, mereka bisa dapat deduction-nya 2 kali atau bahkan 3 kali. Jadi, itu jelas menguntungkan bagi perusahaan itu,” imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Namun demikian, Sri Mulyani mengingatkan agar insentif super tax deduction tidak disalahgunakan untuk menghindari pajak (tax avoidance). Untuk itu, governance dan akuntabilitas penerapan program tersebut sangat dibutuhkan.

Baca Juga: Netralisasi Efek Perlambatan Ekonomi Global, Sri Mulyani Pakai APBN

Seperti diketahui, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019, pemerintah memberikan insentif pajak untuk pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja dan pemagangan alias vokasi serta penelitian dan pengembangan.

Dia juga menjelaskan melalui APBN 2020, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp508,1 triliun bagi pendidikan dan Rp132 triliun untuk kesehatan. Hal ini merupakan salah satu bukti keseriusan keberpihakan pemerintah untuk memajukan SDM di Indonesia. (kaw)

Baca Juga: Tingkatkan Investasi, BKPM Teken MoU dengan Himpunan Kawasan Industri
Topik : insentif, insentif fiskal, insentif pajak, super tax deduction
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Minggu, 17 November 2019 | 15:34 WIB
LOWONGAN KERJA CPNS
Minggu, 17 November 2019 | 15:13 WIB
STATISTIK EKONOMI
Minggu, 17 November 2019 | 15:06 WIB
STATISTIK EKONOMI
Sabtu, 16 November 2019 | 16:46 WIB
KINERJA APBN 2019
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM