Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Minta Pegawai Kemenkeu Kebut Transformasi Layanan Publik

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Minta Pegawai Kemenkeu Kebut Transformasi Layanan Publik

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan jajarannya agar terus mengakselerasi transformasi pelayanan publik.

Sri Mulyani mengatakan transformasi harus tetap berlanjut untuk menghadapi berbagai tantangan yang bermunculan di masa depan. Dalam transformasi tersebut, dia juga meminta pemanfaatan teknologi digital semakin optimalkan.

"Transformasi-transformasi itu bukan suatu kegiatan 1 tahun dan selesai, namun dia merupakan sebuah sikap untuk terus-menerus mau dan mampu berubah sesuai dengan tantangan yang kita hadapi lingkungan yang terus berubah," katanya, Selasa (19/10/2021).

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Sri Mulyani mengatakan pengelola keuangan negara selalu dihadapkan pada berbagai tantangan seperti pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Dalam kondisi tersebut, adaptasi harus dilakukan agar pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada publik tetap berjalan dengan baik.

Menurutnya, teknologi digital telah memainkan peran besar di tengah tantangan yang semakin kompleks. Kemenkeu juga dinilainya menjadi salah satu kementerian yang relatif mampu mengadopsi dan menggunakan teknologi digital dengan baik, termasuk dalam memberikan pelayanan publik.

Meski demikian, Sri Mulyani juga meminta para jajarannya menyadari pemanfaatan teknologi digital saat ini baru awal dari berbagai perubahan yang akan terjadi di masa depan. Menurutnya, Kemenkeu sebagai institusi harus terus mendorong agar pemanfaatan teknologi digital semakin besar.

Baca Juga: Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

"Sehingga cara kita bekerja di Kementerian Keuangan untuk menggunakan transformasi digital sebagai suatu cara untuk memperbaiki kerja dan kinerja kita, termasuk pelayanan publik, menjadi suatu keniscayaan," ujarnya.

Dalam cakupan yang lebih luas, Sri Mulyani menyampaikan harapannya agar adaptasi dan adopsi teknologi digital tidak hanya berlangsung di internal Kemenkeu. Menurutnya, Indonesia berpotensi menjadi negara yang mampu ikut berkontribusi dalam mengeksplorasi perubahan-perubahan akibat adanya dan penggunaan teknologi digital di berbagai segmen kehidupan masyarakat. (sap)

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tahun 2021 Diperkirakan Hanya Tumbuh 3,3%
Topik : transformasi layanan, Kemenkeu, Sri Mulyani, administrasi perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Selasa, 19 Oktober 2021 | 22:05 WIB
Digitalisasi pelayanan publik harus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini karena adanya digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik pada lembaga-lembaga dibawah naungan Kementerian Keuangan.
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 26 November 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ratifikasi Jadi Tantangan dalam Implementasikan Konsensus Pajak Global

Jum'at, 26 November 2021 | 17:30 WIB
NERACA PEMBAYARAN

Neraca Transaksi Berjalan Surplus, Indonesia Siap Hadapi Tapering

Jum'at, 26 November 2021 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! WP Orang Pribadi yang Patuh Bayar Pajak Tak Perlu Ikut PPS

Jum'at, 26 November 2021 | 13:37 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Bersiap, Aturan Pelaksana Program Ungkap Sukarela Segera Terbit

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker