Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani: Isu Perpajakan Bakal Jadi Pembahasan Sentral KTT Asean

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Facebook Sri Mulyani)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asean (Asean Summit) di Thailand pada 22-23 Juni 2019. Sejumlah isu akan menjadi pembahasan sentral.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk isu perpajakan, pembahasan nantinya tidak jauh berbeda dengan pertemuan G20 beberapa waktu lalu. Tantangan soal pemajakan ekonomi digital tetap menjadi isu yang akan dibahas para pemimpin negara Kawasan Asean.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya untuk materi isu mengenai perpajakan digital, juga pasti nanti akan dimunculkan,” katanya usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga: Asosiasi Perusahaan Media Desak Pengenaan Sepihak Pajak Digital

Terkait penguatan kolaborasi antarnegera Asean, menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, akan dilakukan dalam aspek kepabeanan. Penggunaan satu dokumen pabean untuk kegiatan dagang di kawasan Asean akan diangkat menjadi topik pembahasan.

Kebijakan dokumen tunggal untuk kepabeanan ini sebagai upaya meningkatkan efisiensi perdagangan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan tersebut dapat menekan biaya untuk pengurusan dokumen pabaen bagi pelaku usaha.

“Seperti kalau di Asean itu ada kerja sama mengenai kepabeanan, bagaimana bisa menggunakan suatu single document sehingga mereka menciptakan efisiensi,” paparnya.

Baca Juga: Dipertahankan Jadi Menkeu, Ini Penjelasan Lengkap Sri Mulyani

Selain isu perpajakan, dinamika perang dagang yang kembali menghangat juga akan menjadi perhatian serius seluruh negara Asean. Penguatan kerja sama di tingkat regional dinilai sangat krusial untuk merespons dinamika perang dagang.

Kerangka kerja sama tersebut, menurut Sri Mulyani, tidak hanya sebatas kebijakan fiskal. Sinergitas dalam ranah moneter dan akses pembiayaan perlu ditingkatkan untuk menjamin ketahanan ekonomi di Kawasan Asean.

“Ada juga kebijakan menggunakan local currency yang sekarang ini antara bank sentral negara-negara Asean sehingga lebih mengurangi kebutuhan transaksi dengan dolar AS. Kemudian, bagiaman menciptakan asuransi bencana alam yang memang sudah dirintis Indonesia,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Presiden Jokowi Pertahankan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya untuk materi isu mengenai perpajakan digital, juga pasti nanti akan dimunculkan,” katanya usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga: Asosiasi Perusahaan Media Desak Pengenaan Sepihak Pajak Digital

Terkait penguatan kolaborasi antarnegera Asean, menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, akan dilakukan dalam aspek kepabeanan. Penggunaan satu dokumen pabean untuk kegiatan dagang di kawasan Asean akan diangkat menjadi topik pembahasan.

Kebijakan dokumen tunggal untuk kepabeanan ini sebagai upaya meningkatkan efisiensi perdagangan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan tersebut dapat menekan biaya untuk pengurusan dokumen pabaen bagi pelaku usaha.

“Seperti kalau di Asean itu ada kerja sama mengenai kepabeanan, bagaimana bisa menggunakan suatu single document sehingga mereka menciptakan efisiensi,” paparnya.

Baca Juga: Dipertahankan Jadi Menkeu, Ini Penjelasan Lengkap Sri Mulyani

Selain isu perpajakan, dinamika perang dagang yang kembali menghangat juga akan menjadi perhatian serius seluruh negara Asean. Penguatan kerja sama di tingkat regional dinilai sangat krusial untuk merespons dinamika perang dagang.

Kerangka kerja sama tersebut, menurut Sri Mulyani, tidak hanya sebatas kebijakan fiskal. Sinergitas dalam ranah moneter dan akses pembiayaan perlu ditingkatkan untuk menjamin ketahanan ekonomi di Kawasan Asean.

“Ada juga kebijakan menggunakan local currency yang sekarang ini antara bank sentral negara-negara Asean sehingga lebih mengurangi kebutuhan transaksi dengan dolar AS. Kemudian, bagiaman menciptakan asuransi bencana alam yang memang sudah dirintis Indonesia,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Presiden Jokowi Pertahankan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan
Topik : perpajakan, Sri Mulyani, KTT Asean, ekonomi digital
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Jum'at, 27 September 2019 | 13:00 WIB
VAT REFUND TURIS