PERPAJAKAN GLOBAL

Sri Mulyani: Isu Perpajakan Bakal Jadi Pembahasan Sentral KTT Asean

Redaksi DDTCNews | Kamis, 20 Juni 2019 | 11:36 WIB
Sri Mulyani: Isu Perpajakan Bakal Jadi Pembahasan Sentral KTT Asean

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Facebook Sri Mulyani)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asean (Asean Summit) di Thailand pada 22-23 Juni 2019. Sejumlah isu akan menjadi pembahasan sentral.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk isu perpajakan, pembahasan nantinya tidak jauh berbeda dengan pertemuan G20 beberapa waktu lalu. Tantangan soal pemajakan ekonomi digital tetap menjadi isu yang akan dibahas para pemimpin negara Kawasan Asean.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya untuk materi isu mengenai perpajakan digital, juga pasti nanti akan dimunculkan,” katanya usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga:
Kumpulkan Data IMB dan TDU, Petugas Pajak Kunjungi Kantor Pemda

Terkait penguatan kolaborasi antarnegera Asean, menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, akan dilakukan dalam aspek kepabeanan. Penggunaan satu dokumen pabean untuk kegiatan dagang di kawasan Asean akan diangkat menjadi topik pembahasan.

Kebijakan dokumen tunggal untuk kepabeanan ini sebagai upaya meningkatkan efisiensi perdagangan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan tersebut dapat menekan biaya untuk pengurusan dokumen pabaen bagi pelaku usaha.

“Seperti kalau di Asean itu ada kerja sama mengenai kepabeanan, bagaimana bisa menggunakan suatu single document sehingga mereka menciptakan efisiensi,” paparnya.

Baca Juga:
Rasio Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen? Ini Kata Kepala BKF

Selain isu perpajakan, dinamika perang dagang yang kembali menghangat juga akan menjadi perhatian serius seluruh negara Asean. Penguatan kerja sama di tingkat regional dinilai sangat krusial untuk merespons dinamika perang dagang.

Kerangka kerja sama tersebut, menurut Sri Mulyani, tidak hanya sebatas kebijakan fiskal. Sinergitas dalam ranah moneter dan akses pembiayaan perlu ditingkatkan untuk menjamin ketahanan ekonomi di Kawasan Asean.

“Ada juga kebijakan menggunakan local currency yang sekarang ini antara bank sentral negara-negara Asean sehingga lebih mengurangi kebutuhan transaksi dengan dolar AS. Kemudian, bagiaman menciptakan asuransi bencana alam yang memang sudah dirintis Indonesia,” imbuhnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 16:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Kumpulkan Data IMB dan TDU, Petugas Pajak Kunjungi Kantor Pemda

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT