Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Ingin INSW Tak Cuma Mudahkan Pengusaha

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Ingin INSW Tak Cuma Mudahkan Pengusaha

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap penerapan Indonesia National Single Window (INSW) dapat menjawab tantangan mengenai integrasi data, selain tugasnya memberikan kemudahan kepada dunia usaha.

Sri Mulyani mengatakan ketersediaan integrasi data menjadi tantangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Menurutnya, kualitas kebijakan akan makin baik jika didukung data yang komprehensif, terutama jika mengenai kegiatan ekspor dan impor.

"Dengan demikian akan memungkinkan pemerintah membuat keputusan berdasarkan data yang makin aktual, tepat waktu. Tentu juga akan menghasilkan kebijakan yang makin berkualitas, konsisten, serta dapat dipercaya oleh masyarakat," katanya dalam Pekan INSW 2021, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Sri Mulyani mengatakan INSW awalnya hanya berupa portal penyampaian dokumen tunggal, khususnya untuk dokumen perizinan ekspor dan impor. Namun, saat ini INSW telah berkembang menjadi sistem yang mendorong perbaikan tata kelola layanan dan kebijakan pemerintah di bidang ekspor, impor, logistik, serta perdagangan.

Menurutnya, INSW tidak hanya menghubungkan proses bisnis dari berbagai kementerian/lembaga dan otoritas pendukung, tetapi juga diharapkan mampu memenuhi setiap kebutuhan dari berbagai kelompok pada masyarakat.

Sri Mulyani menilai salah satu tantangan besar bagi sebuah perekonomian untuk maju yakni tentang efisiensi dan produktivitasnya. Di sisi lain, efisiensi suatu perekonomian juga sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menciptakan pelayanan birokrasi yang mudah, sederhana, tepat waktu, dan kompetitif di antara negara-negara lain.

Baca Juga: DJBC Revisi Peraturan Tata Cara Pendaftaran IMEI atas Ponsel Impor

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan juga terus berupaya memperbaiki tata kelola dan memperbaiki sistem agar makin terintegrasi. Menurut Sri Mulyani, perbaikan itu juga dilakukan melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan otoritas, yang ujungnya akan memberi kemudahan bagi dunia usaha karena tidak harus melakukan berbagai macam prosedur berulang-ulang.

"INSW ini suatu sistem terintegrasi secara nasional yang memungkinkan pelaku usaha memenuhi berbagai persyaratan regulasi, dari berbagai kementerian/lembaga dan bahkan pemerintah daerah, namun bisa dilakukan secara mudah efisien dan tentu tidak membebani," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan Lembaga National Single Window (LNSW) juga bukan sekadar pengelola portal INSW, melainkan harus menjadi institusi yang melaksanakan mandat untuk reformasi. Dia menyebut tugas LNSW juga mencakup penciptaan suatu standar prosedur dan cara kerja yang efisien sehingga dapat dipercaya masyarakat serta kompetitif.

Baca Juga: Terindikasi Dumping, Produk Asal China Ini Mulai Diselidiki Pemerintah

Melalui upaya tersebut, dia meyakini LNSW akan mampu mendukung cita-cita menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui penciptaan lapangan kerja, mendorong investasi, serta meningkatkan ekspor. Menurutnya, integrasikan layanan ekspor dan impor juga akan terus dilanjutkan sehingga dapat semakin meningkatkan daya saing dunia usaha. (sap)

Topik : INSW, layanan perizinan, perizinan perdagangan, ekspor, impor, LNSW

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:00 WIB
PMK 135/2021

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Denda Pelanggaran Devisa Hasil Ekspor

Selasa, 05 Oktober 2021 | 16:00 WIB
VIETNAM

Bahan Baku Alat Uji Covid-19 Kini Bebas Pajak Impor

Sabtu, 02 Oktober 2021 | 11:09 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Bea Cukai Ulang Tahun ke-75, Ini Kado dari Sri Mulyani

Sabtu, 02 Oktober 2021 | 07:00 WIB
PAKISTAN

Pakistan Bebaskan PPN Impor Buah-Buahan dari Afganistan

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim