Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Bertekad Kejar Pajak Perusahaan Digital

A+
A-
3
A+
A-
3

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertekad tetap mengejar penerimaan pajak dari perusahaan digital meskipun belum ada konsensus global. Tekad tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (13/6/2019).

Meskipun tidak memunculkan jenis pajak baru, seperti diverted profits tax (Inggris) dan equalisation levy (India), otoritas mengaku memiliki basis yang kuat untuk tetap memungut pajak dari raksasa digital. Menurutnya, setiap negara berhak untuk membuat pendekatan yang dianggap adil.

“Enggak dong [hanya menunggu konsensus]. Kalau konsensus belum ada, penerimaan pajak kita kan harus tetap ada,” tegasnya.

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

Kendati demikian, dia telah meminta kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk tetap mengedepankan akurasi data sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Otoritas pajak, sambungnya, harus memiliki informasi yang mendukung, seperti angka penjualan, iklan, maupun informasi lainnya.

Langkah ini diambil saat negara-negara anggota G20 telah bersepakat untuk mengkaji usulan OECD terkait dua pilar pemajakan ekonomi digital. Mereka juga bersepakat untuk melipatgandakan upaya untuk mencapai konsensus pada 2020.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti target tax ratio pada 2020 sebesar 12,4% (dalam skenario moderat) dan 13,7% (dalam skenario optimistis). Pemerintah mengaku akan menjalankan penegakan hukum dan memperbaiki pelayanan untuk mendukung pengamanan target tersebut.

Baca Juga: Soal AEoI, Ini Update OECD dalam Konferensi Pajak di India

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pentingnya Penentuan BUT

Salah satu regulasi yang akan menjadi dasar pemerintah untuk mengejar pajak ekonomi digital adalah Peraturan Menteri Keuangan No.35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dalam pasal 4 ayat (3) disebutkan BUT termasuk kegiatan yang mencakup segala hal yang dilakukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Sri Mulyani memahami dalam era digitalisasi, penentuan BUT menjadi aspek yang krusial. Pasalnya, penentuan BUT tidak bisa lagi hanya didasarkan pada kehadiran fisik. Berbagai model bisnis perusahaan digital terbukti tidak memakai kehadiran fisik untuk tetap menarik laba dari suatu negara.

Baca Juga: Pendekatan Pajak Ekonomi Digital Bisa Berdampingan dengan ALP

“Tentu teman pajak [Ditjen Pajak] tidak boleh mengambil angka dari langit,” tegas Sri Mulyani.

  • Memanfaatkan AEoI

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengaku akan memanfaatkan data yang diperoleh dari implementasi automatic exchange of information (AEoI) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan data tersebut, sambungnya, pemerintah juga akan menjangkau ekonomi digital, termasuk e-commerce, terkait dengan pemungutan pajak. Hal ini dilakukan baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri atau lintas negara.

Baca Juga: OECD: Penyusunan Final Report Pajak Digital itu Sulit

“Ini mengingat potensinya yang semakin membesar,” katanya.

  • Andalkan Reformasi Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan instansinya tengah melakukan reformasi perpajakan. Hal ini diyakini turut mendukung upaya pencapaian target tax ratio 11,8%—12,4% (moderat) atau 13,7% (optimistis) pada 2020.

"Baik melalui perbaikan pelayanan, peningkatan pengawasan maupun penegakan hukum,” katanya.

Baca Juga: Usulan Pajak Minimum Global Batasi Kedaulatan Negara?
  • Target Realistis

Managing Partner DDTC Darussalam berpendapat target tax ratio yang disodorkan pemerintah untuk 2020 merupakan nilai yang realistis. Hal ini mengingat bahwa Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah yang biasanya memiliki tax ratio di atas 14%.

“Tax ratio sebesar 10%—11% justru umumnya dijumpai di negara-negara berpendapatan rendah,” ujarnya.

Menurutnya, merujuk pada studi Bank Dunia (2013) tentang tax effort, potensi pajak Indonesia juga diperkirakan masih besar. Studi itu memperlihatkan realisasi penerimaan pajak Indonesia diestimasi masih kurang dari 50% dari potensinya.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas
  • Masalah yang Ancam Penerimaan Pajak

Darussalam mengatakan persoalan yang ada saat ini adalah upaya mengatasi berbagai masalah yang membuat penerimaan lesu. Berbagai masalah itu antara lain, pertama, tingginya shadow economy. Kedua, tergantungnya struktur penerimaan pada PPh badan dan belum optimalnya PPh OP. Ketergantungan pada sektor komoditas juga berisiko.

Ketiga, adanya penggerusan basis pajak dan penghindaran pajak, terutama dalam era digitalisasi dan globalisasi. Keempat, banyaknya insentif atau keringanan pajak yang berdampak pada naiknya porsi tax expenditure.Kelima, kurangnya kepastian dalam sistem pajak yang mengakibatkan adanya sengketa dan biaya kepatuhan yang tinggi.

Keenam, belum terbentuknya masyarakat yang melek pajak. Ketujuh, minimnya data dan informasi serta teknologi sehingga pengawasan kepatuhan berbasis compliance risk management menjadi sulit dilakukan. Kedelapan, belum semi-independennya kelembagaan otoritas pajak.

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global
  • Sistem Belum Terintegrasi

Dirjen Pajak Robert Pakpahan masalah naiknya piutang pajak – yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan – dikarenakan belum terintegrasinya sistem piutang pajak. Dengan demikian, rekapitulasi yang dihasilkan kurang akurat.

“Kami akan usahakan semua dalam satu sistem yang terintegrasi. Sekarang memang masih terpisah-pisah. Jadi, kendalanya di sistem,” tuturnya. (kaw)

Baca Juga: Pakar: Perlakuan Pajak Khusus Justru Berisiko Munculkan Diskriminasi

“Enggak dong [hanya menunggu konsensus]. Kalau konsensus belum ada, penerimaan pajak kita kan harus tetap ada,” tegasnya.

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

Kendati demikian, dia telah meminta kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk tetap mengedepankan akurasi data sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Otoritas pajak, sambungnya, harus memiliki informasi yang mendukung, seperti angka penjualan, iklan, maupun informasi lainnya.

Langkah ini diambil saat negara-negara anggota G20 telah bersepakat untuk mengkaji usulan OECD terkait dua pilar pemajakan ekonomi digital. Mereka juga bersepakat untuk melipatgandakan upaya untuk mencapai konsensus pada 2020.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti target tax ratio pada 2020 sebesar 12,4% (dalam skenario moderat) dan 13,7% (dalam skenario optimistis). Pemerintah mengaku akan menjalankan penegakan hukum dan memperbaiki pelayanan untuk mendukung pengamanan target tersebut.

Baca Juga: Soal AEoI, Ini Update OECD dalam Konferensi Pajak di India

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pentingnya Penentuan BUT

Salah satu regulasi yang akan menjadi dasar pemerintah untuk mengejar pajak ekonomi digital adalah Peraturan Menteri Keuangan No.35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dalam pasal 4 ayat (3) disebutkan BUT termasuk kegiatan yang mencakup segala hal yang dilakukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Sri Mulyani memahami dalam era digitalisasi, penentuan BUT menjadi aspek yang krusial. Pasalnya, penentuan BUT tidak bisa lagi hanya didasarkan pada kehadiran fisik. Berbagai model bisnis perusahaan digital terbukti tidak memakai kehadiran fisik untuk tetap menarik laba dari suatu negara.

Baca Juga: Pendekatan Pajak Ekonomi Digital Bisa Berdampingan dengan ALP

“Tentu teman pajak [Ditjen Pajak] tidak boleh mengambil angka dari langit,” tegas Sri Mulyani.

  • Memanfaatkan AEoI

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengaku akan memanfaatkan data yang diperoleh dari implementasi automatic exchange of information (AEoI) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan data tersebut, sambungnya, pemerintah juga akan menjangkau ekonomi digital, termasuk e-commerce, terkait dengan pemungutan pajak. Hal ini dilakukan baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri atau lintas negara.

Baca Juga: OECD: Penyusunan Final Report Pajak Digital itu Sulit

“Ini mengingat potensinya yang semakin membesar,” katanya.

  • Andalkan Reformasi Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan instansinya tengah melakukan reformasi perpajakan. Hal ini diyakini turut mendukung upaya pencapaian target tax ratio 11,8%—12,4% (moderat) atau 13,7% (optimistis) pada 2020.

"Baik melalui perbaikan pelayanan, peningkatan pengawasan maupun penegakan hukum,” katanya.

Baca Juga: Usulan Pajak Minimum Global Batasi Kedaulatan Negara?
  • Target Realistis

Managing Partner DDTC Darussalam berpendapat target tax ratio yang disodorkan pemerintah untuk 2020 merupakan nilai yang realistis. Hal ini mengingat bahwa Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah yang biasanya memiliki tax ratio di atas 14%.

“Tax ratio sebesar 10%—11% justru umumnya dijumpai di negara-negara berpendapatan rendah,” ujarnya.

Menurutnya, merujuk pada studi Bank Dunia (2013) tentang tax effort, potensi pajak Indonesia juga diperkirakan masih besar. Studi itu memperlihatkan realisasi penerimaan pajak Indonesia diestimasi masih kurang dari 50% dari potensinya.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas
  • Masalah yang Ancam Penerimaan Pajak

Darussalam mengatakan persoalan yang ada saat ini adalah upaya mengatasi berbagai masalah yang membuat penerimaan lesu. Berbagai masalah itu antara lain, pertama, tingginya shadow economy. Kedua, tergantungnya struktur penerimaan pada PPh badan dan belum optimalnya PPh OP. Ketergantungan pada sektor komoditas juga berisiko.

Ketiga, adanya penggerusan basis pajak dan penghindaran pajak, terutama dalam era digitalisasi dan globalisasi. Keempat, banyaknya insentif atau keringanan pajak yang berdampak pada naiknya porsi tax expenditure.Kelima, kurangnya kepastian dalam sistem pajak yang mengakibatkan adanya sengketa dan biaya kepatuhan yang tinggi.

Keenam, belum terbentuknya masyarakat yang melek pajak. Ketujuh, minimnya data dan informasi serta teknologi sehingga pengawasan kepatuhan berbasis compliance risk management menjadi sulit dilakukan. Kedelapan, belum semi-independennya kelembagaan otoritas pajak.

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global
  • Sistem Belum Terintegrasi

Dirjen Pajak Robert Pakpahan masalah naiknya piutang pajak – yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan – dikarenakan belum terintegrasinya sistem piutang pajak. Dengan demikian, rekapitulasi yang dihasilkan kurang akurat.

“Kami akan usahakan semua dalam satu sistem yang terintegrasi. Sekarang memang masih terpisah-pisah. Jadi, kendalanya di sistem,” tuturnya. (kaw)

Baca Juga: Pakar: Perlakuan Pajak Khusus Justru Berisiko Munculkan Diskriminasi
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, ekonomi digital, OECD, G20, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI