Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Bertekad Kejar Pajak Perusahaan Digital

3
3

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertekad tetap mengejar penerimaan pajak dari perusahaan digital meskipun belum ada konsensus global. Tekad tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (13/6/2019).

Meskipun tidak memunculkan jenis pajak baru, seperti diverted profits tax (Inggris) dan equalisation levy (India), otoritas mengaku memiliki basis yang kuat untuk tetap memungut pajak dari raksasa digital. Menurutnya, setiap negara berhak untuk membuat pendekatan yang dianggap adil.

“Enggak dong [hanya menunggu konsensus]. Kalau konsensus belum ada, penerimaan pajak kita kan harus tetap ada,” tegasnya.

Baca Juga: Soal Pajak Progresif Tanah, Ini Respons Sri Mulyani

Kendati demikian, dia telah meminta kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk tetap mengedepankan akurasi data sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Otoritas pajak, sambungnya, harus memiliki informasi yang mendukung, seperti angka penjualan, iklan, maupun informasi lainnya.

Langkah ini diambil saat negara-negara anggota G20 telah bersepakat untuk mengkaji usulan OECD terkait dua pilar pemajakan ekonomi digital. Mereka juga bersepakat untuk melipatgandakan upaya untuk mencapai konsensus pada 2020.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti target tax ratio pada 2020 sebesar 12,4% (dalam skenario moderat) dan 13,7% (dalam skenario optimistis). Pemerintah mengaku akan menjalankan penegakan hukum dan memperbaiki pelayanan untuk mendukung pengamanan target tersebut.

Baca Juga: Menanti Langkah Otoritas Pajak Hadapi Perkembangan Teknologi

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pentingnya Penentuan BUT

Salah satu regulasi yang akan menjadi dasar pemerintah untuk mengejar pajak ekonomi digital adalah Peraturan Menteri Keuangan No.35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dalam pasal 4 ayat (3) disebutkan BUT termasuk kegiatan yang mencakup segala hal yang dilakukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Sri Mulyani memahami dalam era digitalisasi, penentuan BUT menjadi aspek yang krusial. Pasalnya, penentuan BUT tidak bisa lagi hanya didasarkan pada kehadiran fisik. Berbagai model bisnis perusahaan digital terbukti tidak memakai kehadiran fisik untuk tetap menarik laba dari suatu negara.

Baca Juga: Ini Pesan Khusus Sri Mulyani untuk Lulusan PKN STAN

“Tentu teman pajak [Ditjen Pajak] tidak boleh mengambil angka dari langit,” tegas Sri Mulyani.

  • Memanfaatkan AEoI

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengaku akan memanfaatkan data yang diperoleh dari implementasi automatic exchange of information (AEoI) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan data tersebut, sambungnya, pemerintah juga akan menjangkau ekonomi digital, termasuk e-commerce, terkait dengan pemungutan pajak. Hal ini dilakukan baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri atau lintas negara.

Baca Juga: Rencana Pengenaan Pajak Progresif Tanah Dibatalkan, Ada Apa?

“Ini mengingat potensinya yang semakin membesar,” katanya.

  • Andalkan Reformasi Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan instansinya tengah melakukan reformasi perpajakan. Hal ini diyakini turut mendukung upaya pencapaian target tax ratio 11,8%—12,4% (moderat) atau 13,7% (optimistis) pada 2020.

"Baik melalui perbaikan pelayanan, peningkatan pengawasan maupun penegakan hukum,” katanya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Masih Ada Keluhan Kita Tidak Pro Bisnis
  • Target Realistis

Managing Partner DDTC Darussalam berpendapat target tax ratio yang disodorkan pemerintah untuk 2020 merupakan nilai yang realistis. Hal ini mengingat bahwa Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah yang biasanya memiliki tax ratio di atas 14%.

“Tax ratio sebesar 10%—11% justru umumnya dijumpai di negara-negara berpendapatan rendah,” ujarnya.

Menurutnya, merujuk pada studi Bank Dunia (2013) tentang tax effort, potensi pajak Indonesia juga diperkirakan masih besar. Studi itu memperlihatkan realisasi penerimaan pajak Indonesia diestimasi masih kurang dari 50% dari potensinya.

Baca Juga: Ditagih Menkeu, Pengusaha Properti: Butuh Waktu, Tidak Bisa Instan
  • Masalah yang Ancam Penerimaan Pajak

Darussalam mengatakan persoalan yang ada saat ini adalah upaya mengatasi berbagai masalah yang membuat penerimaan lesu. Berbagai masalah itu antara lain, pertama, tingginya shadow economy. Kedua, tergantungnya struktur penerimaan pada PPh badan dan belum optimalnya PPh OP. Ketergantungan pada sektor komoditas juga berisiko.

Ketiga, adanya penggerusan basis pajak dan penghindaran pajak, terutama dalam era digitalisasi dan globalisasi. Keempat, banyaknya insentif atau keringanan pajak yang berdampak pada naiknya porsi tax expenditure.Kelima, kurangnya kepastian dalam sistem pajak yang mengakibatkan adanya sengketa dan biaya kepatuhan yang tinggi.

Keenam, belum terbentuknya masyarakat yang melek pajak. Ketujuh, minimnya data dan informasi serta teknologi sehingga pengawasan kepatuhan berbasis compliance risk management menjadi sulit dilakukan. Kedelapan, belum semi-independennya kelembagaan otoritas pajak.

Baca Juga: Setelah Guyur Insentif, Menkeu Tagih Janji Ekspansi Pengusaha Properti
  • Sistem Belum Terintegrasi

Dirjen Pajak Robert Pakpahan masalah naiknya piutang pajak – yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan – dikarenakan belum terintegrasinya sistem piutang pajak. Dengan demikian, rekapitulasi yang dihasilkan kurang akurat.

“Kami akan usahakan semua dalam satu sistem yang terintegrasi. Sekarang memang masih terpisah-pisah. Jadi, kendalanya di sistem,” tuturnya. (kaw)

Baca Juga: Strategi Pemajakan Terhadap Jasa Iklan Online

“Enggak dong [hanya menunggu konsensus]. Kalau konsensus belum ada, penerimaan pajak kita kan harus tetap ada,” tegasnya.

Baca Juga: Soal Pajak Progresif Tanah, Ini Respons Sri Mulyani

Kendati demikian, dia telah meminta kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk tetap mengedepankan akurasi data sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Otoritas pajak, sambungnya, harus memiliki informasi yang mendukung, seperti angka penjualan, iklan, maupun informasi lainnya.

Langkah ini diambil saat negara-negara anggota G20 telah bersepakat untuk mengkaji usulan OECD terkait dua pilar pemajakan ekonomi digital. Mereka juga bersepakat untuk melipatgandakan upaya untuk mencapai konsensus pada 2020.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti target tax ratio pada 2020 sebesar 12,4% (dalam skenario moderat) dan 13,7% (dalam skenario optimistis). Pemerintah mengaku akan menjalankan penegakan hukum dan memperbaiki pelayanan untuk mendukung pengamanan target tersebut.

Baca Juga: Menanti Langkah Otoritas Pajak Hadapi Perkembangan Teknologi

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pentingnya Penentuan BUT

Salah satu regulasi yang akan menjadi dasar pemerintah untuk mengejar pajak ekonomi digital adalah Peraturan Menteri Keuangan No.35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dalam pasal 4 ayat (3) disebutkan BUT termasuk kegiatan yang mencakup segala hal yang dilakukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Sri Mulyani memahami dalam era digitalisasi, penentuan BUT menjadi aspek yang krusial. Pasalnya, penentuan BUT tidak bisa lagi hanya didasarkan pada kehadiran fisik. Berbagai model bisnis perusahaan digital terbukti tidak memakai kehadiran fisik untuk tetap menarik laba dari suatu negara.

Baca Juga: Ini Pesan Khusus Sri Mulyani untuk Lulusan PKN STAN

“Tentu teman pajak [Ditjen Pajak] tidak boleh mengambil angka dari langit,” tegas Sri Mulyani.

  • Memanfaatkan AEoI

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengaku akan memanfaatkan data yang diperoleh dari implementasi automatic exchange of information (AEoI) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan data tersebut, sambungnya, pemerintah juga akan menjangkau ekonomi digital, termasuk e-commerce, terkait dengan pemungutan pajak. Hal ini dilakukan baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri atau lintas negara.

Baca Juga: Rencana Pengenaan Pajak Progresif Tanah Dibatalkan, Ada Apa?

“Ini mengingat potensinya yang semakin membesar,” katanya.

  • Andalkan Reformasi Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan instansinya tengah melakukan reformasi perpajakan. Hal ini diyakini turut mendukung upaya pencapaian target tax ratio 11,8%—12,4% (moderat) atau 13,7% (optimistis) pada 2020.

"Baik melalui perbaikan pelayanan, peningkatan pengawasan maupun penegakan hukum,” katanya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Masih Ada Keluhan Kita Tidak Pro Bisnis
  • Target Realistis

Managing Partner DDTC Darussalam berpendapat target tax ratio yang disodorkan pemerintah untuk 2020 merupakan nilai yang realistis. Hal ini mengingat bahwa Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah yang biasanya memiliki tax ratio di atas 14%.

“Tax ratio sebesar 10%—11% justru umumnya dijumpai di negara-negara berpendapatan rendah,” ujarnya.

Menurutnya, merujuk pada studi Bank Dunia (2013) tentang tax effort, potensi pajak Indonesia juga diperkirakan masih besar. Studi itu memperlihatkan realisasi penerimaan pajak Indonesia diestimasi masih kurang dari 50% dari potensinya.

Baca Juga: Ditagih Menkeu, Pengusaha Properti: Butuh Waktu, Tidak Bisa Instan
  • Masalah yang Ancam Penerimaan Pajak

Darussalam mengatakan persoalan yang ada saat ini adalah upaya mengatasi berbagai masalah yang membuat penerimaan lesu. Berbagai masalah itu antara lain, pertama, tingginya shadow economy. Kedua, tergantungnya struktur penerimaan pada PPh badan dan belum optimalnya PPh OP. Ketergantungan pada sektor komoditas juga berisiko.

Ketiga, adanya penggerusan basis pajak dan penghindaran pajak, terutama dalam era digitalisasi dan globalisasi. Keempat, banyaknya insentif atau keringanan pajak yang berdampak pada naiknya porsi tax expenditure.Kelima, kurangnya kepastian dalam sistem pajak yang mengakibatkan adanya sengketa dan biaya kepatuhan yang tinggi.

Keenam, belum terbentuknya masyarakat yang melek pajak. Ketujuh, minimnya data dan informasi serta teknologi sehingga pengawasan kepatuhan berbasis compliance risk management menjadi sulit dilakukan. Kedelapan, belum semi-independennya kelembagaan otoritas pajak.

Baca Juga: Setelah Guyur Insentif, Menkeu Tagih Janji Ekspansi Pengusaha Properti
  • Sistem Belum Terintegrasi

Dirjen Pajak Robert Pakpahan masalah naiknya piutang pajak – yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan – dikarenakan belum terintegrasinya sistem piutang pajak. Dengan demikian, rekapitulasi yang dihasilkan kurang akurat.

“Kami akan usahakan semua dalam satu sistem yang terintegrasi. Sekarang memang masih terpisah-pisah. Jadi, kendalanya di sistem,” tuturnya. (kaw)

Baca Juga: Strategi Pemajakan Terhadap Jasa Iklan Online
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, ekonomi digital, OECD, G20, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK