KEBIJAKAN CUKAI

Sri Mulyani Beri Pesan Ini ke Bupati Soal Pengelolaan DBH CHT

Dian Kurniati | Kamis, 02 Februari 2023 | 11:11 WIB
Sri Mulyani Beri Pesan Ini ke Bupati Soal Pengelolaan DBH CHT

Menteri Keuangan Sri Mulyani di STKIP PGRI Sumenep, Madura. (tangkapan layar)

SUMENEP, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para kepala daerah mengoptimalkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah setiap tahun membagikan DBH CHT kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan. Menurutnya, dana tersebut perlu dibelanjakan secara bijaksana agar dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

Baca Juga:
Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

"Dana bagi hasil ini, Bapak Bupati, sebetulnya dulu hanya lebih banyak untuk kesehatan. Sekarang bisa dipakai juga untuk membangun nonkesehatan," katanya dalam kuliah umum di STKIP PGRI Sumenep, Kamis (2/2/2023).

Sri Mulyani mengatakan alokasi DBH CHT dapat digunakan untuk mendanai berbagai program. Program tersebut yakni peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal.

Menurutnya, semua program tersebut harus dilaksanakan agar DBH CHT dapat dirasakan masyarakat. Misalnya soal keterlibatan pemda dalam pemberantasan BKC ilegal bersama aparat penegak hukum dan petugas Bea dan Cukai, diperlukan untuk melindungi masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan negara, yang pada akhirnya juga dibagihasilkan lagi kepada masyarakat.

Baca Juga:
Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Beri Penjelasan Soal Anggaran Bansos

UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengamanatkan alokasi DBH CHT naik dari 2% menjadi 3%. Pada tahun ini, DBH CHT yang diterima pemda akan mencapai Rp5,47 triliun atau naik 24,32% dari realisasi tahun lalu yang senilai Rp4,4 triliun.

DBH CHT diberikan untuk 25 provinsi, dengan porsi terbesar untuk Jawa Timur senilai Rp3,07 triliun atau 56,2% dari keseluruhan DBH CHT. DBH tersebut lantas dibagikan kepada 39 kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.

Khusus Pulau Madura saja, Kabupaten Pamekasan memperoleh DBH CHT terbesar senilai Rp106,3 miliar, diikuti Kabupaten Sumenep Rp57,67 miliar, Kabupaten Bangkalan Rp29,2 miliar, dan Kabupaten Sampang Rp37,92 miliar.

Baca Juga:
Bersama Pemda, Bea Cukai Upayakan Dampak DBH CHT Lebih Terukur

Sri Mulyani juga menyatakan bakal memanfaatkan momentum kunjungannya ke Pulau Madura untuk mendatangi sentra produksi berbasis produk tembakau atau rokok.

"Di mana ini akan menghasilkan penerimaan dalam bentuk cukai dan cukai itu akan dibagihasilkan kepada daerah yang memproduksi, termasuk untuk Madura ini," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Sabtu, 06 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Bersama Pemda, Bea Cukai Upayakan Dampak DBH CHT Lebih Terukur

Sabtu, 06 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: APBN 2025 Beri Ruang untuk Program Pemerintah Berikutnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M