Sri Mulyani: APBN Boleh Populis, Asalkan...

JAKARTA, DDTCNews – Penggunaan APBN selalu menjadi sorotan ketika masuk tahun politik. Hajatan pesta demokrasi dinilai menjadi momentum yang biasa dipakai untuk membuat kebijakan populis yang didanai dengan anggaran dalam APBN.

Mengomentari hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak mempermasalahkan penggunaan anggaran yang besifat populis. Namun, penggunaan anggaran itu tidak serta merta menguras kas negara tanpa ada hasil. Keberlanjutan APBN harus dijaga.

“Jadi, tidak usah khawatir. Kita tetap populis tapi sustainable,” katanya dalam sebuah seminar, Kamis (28/2/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan setiap pemimpin di belahan dunia mana pun harus terhubung dengan pemilihnya. Oleh karena itu, program pemerintah yang bersifat populis tidak terhindarkan.

Namun, kunci dari keberhasilan penggunaan anggaran terletak pada seberapa besar efek berganda (multiplier effect) yang diciptakan. Alih-alih membuat senang rakyat, kebijakan populis yang tidak memperhatikan multiplier effect dapat membawa negara jatuh ke dalam resesi.

Contoh nyata dari gagalnya agenda kebijakan populis menurut Sri Mulyani adalah Venezuela. Berkah moncernya harga komoditas satu dekade ke belakang tidak dikelola secara bijak oleh negara lumbung minyak dunia tersebut. Hal ini membawa resesi dan inflasi tinggi seperti yang terjadi saat ini.

“Mereka bagi minyak secara gratis bukan hanya kepada rakyatnya tapi juga negara lain di Kawasan Karibia, sehingga waktu [harga] minyak jatuh, bangkrut ekonomi, dan bangkrut APBN-nya,” tandasnya.

Sebagai pemegang kendali otoritas fiskal, Sri Mulyani menilai kebijakan populis yang dijalankan saat ini masih dalam batas aman. Menggenjot infrastruktur dan jaminan sosial kepada masyarakat memiliki efek ganda kepada perekonomian.

“Kita tidak bisa maju tanpa pendidikan dan kesehatan yang semakin baik. Begitu juga dengan infrastruktur sebagai penunjang pertumbuhan,” tandasnya. (kaw)