Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Soal Rencana Tarif PPN Naik, Ini Respons Anggota DPR

A+
A-
7
A+
A-
7
Soal Rencana Tarif PPN Naik, Ini Respons Anggota DPR

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. 

JAKARTA, DDTCNews – Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) masih belum disampaikan secara langsung kepada DPR.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan yang dilakukan antara DPR dan pemerintah terkait dengan salah satu rencana kebijakan pada bidang pajak tersebut.

“Belum dibicarakan secara khusus dengan Komisi XI [DPR],” ujarnya, Selasa (4/5/2021).

Baca Juga: Sengketa Jasa Asuransi Unit Link yang Dikecualikan dari Pemungutan PPN

Namun demikian, menanggapi rencana tersebut, Misbakhun mengatakan kenaikan tarif PPN bukanlah satu-satunya opsi yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dan mengembalikan defisit anggaran ke level di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Bila pemerintah tetap ingin menaikkan tarif PPN, ada beberapa aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Beberapa di antaranya terkait dengan dampak terhadap makroekonomi secara umum, daya beli masyarakat, sektor ritel, dan pertumbuhan ekonomi.

“Instrumen penurunan defisit APBN tidak bergantung pada satu variabel saja. Apalagi, itu berupa kenaikan tarif PPN," imbuh Misbakhun.

Baca Juga: Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

Seperti diberitakan sebelumnya, kenaikan tarif PPN menjadi salah satu opsi kebijakan yang dipertimbangkan otoritas untuk mendukung konsolidasi fiskal. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021.

Dalam rangka memperluas basis pajak, beberapa kebijakan yang dipertimbangkan Kemenkeu antara lain melalui pemajakan atas sektor e-commerce, pengenaan cukai plastik, dan peningkatan tarif PPN. Baca ‘Simak, Sri Mulyani Ungkap Strategi Kejar Penerimaan Perpajakan 2022’.

Hari ini, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Sri Mulyani kembali menyinggung mengenai rencana tersebut. Menurutnya, rencana kenaikan tarif PPN akan dikaji dan dibahas bersama DPR. Simak ‘Soal Opsi Kenaikan Tarif PPN, BKF: Berbagai Alternatif Terus Dibahas’.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Lelang Barang Sitaan Capai Rp13,5 Triliun

"[Kenaikan] tarif PPN akan dibahas dalam undang-undang ke depan," kata Sri Mulyani.

Dalam UU PPN yang berlaku saat ini, tarif PPN dapat diturunkan melalui peraturan pemerintah (PP) menjadi 5% atau dinaikkan paling tinggi menjadi 15%. Kenaikan atau penurunan tarif harus disampaikan pemerintah kepada DPR dalam pembahasan RAPBN. Simak ‘Singgung Soal Kenaikan Tarif PPN, Ini Kata Sri Mulyani’. (kaw)

Baca Juga: Kendala Validasi Data Kependudukan, DJP: Sedang Dikerjakan Secepatnya
Topik : PPN, Sri Mulyani, Kemenkeu, Ditjen Pajak, DJP, kebijakan pajak, DPR
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 Juni 2021 | 10:06 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 17 Juni 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 16 Juni 2021 | 20:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:18 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:55 WIB
KEKAYAAN NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:48 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:07 WIB
PMK 56/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA