Berita
Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Soal Proyek Core Tax System, Begini Keinginan Menkeu

A+
A-
4
A+
A-
4
Soal Proyek Core Tax System, Begini Keinginan Menkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system bisa menjadi fondasi yang kuat dalam pengumpulan pajak oleh Ditjen Pajak (DJP).

Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak masih akan menghadapi tantangan berat di masa depan akibat pandemi Covid-19. Pasalnya, pemulihan penerimaan pajak tidak bisa secepat perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami berharap [core tax system] ini menjadi fondasi yang kuat untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan tugas konstitusinya yang sangat berat, yaitu tax ratio dan mengoleksi penerimaan pajak secara efisien, adil, dan pasti," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (8/12/2020).

Baca Juga: Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Sri Mulyani mengatakan pembaruan core tax system itu menunjukkan dukungan penuh Kementerian Keuangan kepada DJP untuk bangun sistem database dan informasi perpajakan. Dia meyakini sistem perpajakan Indonesia akan semakin efisien, transparan, dan akuntabel di masa depan.

Pemerintah menargetkan penerapan core tax system tersebut mulai 2023 atau 2024. Saat ini, saat ini DJP telah menunjuk agen pengadaan (procurement agent) untuk pembaruan core tax system dan langsung mulai bekerja, walaupun di tengah pandemi Covid-19.

Pembaruan core tax system tersebut merupakan perintah dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Beleid itu menyebut pengembangan sistem informasi dalam rangka pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit meliputi core tax administration system dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system).

Pembaruan core tax administration system terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Pertama, pengadaan agen pengadaan yang diperkirakan menelan Rp37,8 miliar. Kedua, pengadaan system integrator sistem inti administrasi perpajakan, yang diproyeksi membutuhkan Rp1,86 triliun.

Ketiga, pengadaan jasa konsultansi owner's agent - project management and quality assurance, yang bernilai sekitar Rp125,7 miliar. Keempat, pengadaan jasa konsultansi owner's agent – change management, yang bernilai Rp23,4 miliar.

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

"Kami sedang dalam proses membangun sistem perpajakan inti atau core tax system, yang akan mengubah seluruh IT system," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Dia menambahkan pemerintah secara bersamaan juga melakukan upaya reformasi perpajakan lainnya, agar penerimaan pajak meningkat dan tax ratio semakin tinggi. Reformasi itu dimulai dari sisi organisasi, sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola perpajakan di Indonesia. (Bsi)

Baca Juga: Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP
Topik : sri mulyani, core tax system, menkeu, ditjen pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 10:01 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

495 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan, Semuanya Lewat DJP Online

Jum'at, 14 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 13 Januari 2022: Rekor! Nilai Deklarasi Luar Negeri Naik 200%

Jum'at, 14 Januari 2022 | 09:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Masih Sepi, Baru 495 Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan 2021

Kamis, 13 Januari 2022 | 18:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Wajib Pajak Soal Waktu Pengembalian SPOP Elektronik PBB

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik