ANGGARAN PEMERINTAH

Soal Pengelolaan APBN 2018, Begini Kata Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Selasa, 26 Juni 2018 | 13:48 WIB
Soal Pengelolaan APBN 2018, Begini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan merilis data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Mei 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pengelolaan anggaran negara semakin baik.

Hal tersebut tercermin dari data defisit APBN yang terus ditekan oleh pemerintah. Sepanjang Januari-Mei 2018, defisit anggaran tercatat Rp94,4 triliun atau 0,64% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp128,7 triliun atau 2,92% dari PDB.

"Perbaikannya luar biasa selama dua tahun terakhir," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (25/6).

Baca Juga:
Lakukan Reformasi Pajak, Sri Mulyani Targetkan Tax Ratio Naik Terus

Lebih rinci, defisit APBN yang rendah tersebut lantaran pendapatan negara yang mencapai Rp685,1 triliun. Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp779,5 triliun per Mei 2018.

Realisasi pendapatan itu terdiri atas penerimaan perpajakan Rp538,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp145 triliun, dan hibah Rp1,4 triliun. Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga Mei lalu mencapai 36,2% dari target APBN Rp1.894,7 triliun pada 2018.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan dengan terus ditekannya defisit APBN tidak lepas dari membaiknya data keseimbangan primer yang surplus Rp18,1 triliun sejak awal tahun hingga Mei 2018.

Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Bila surplus keseimbangan primer ini berlanjut hingga akhir tahun, maka ini akan jadi pertama kalinya sejak 2011. Adapun keseimbangan primer yang defisit menunjukkan pemerintah harus membayar utang dengan utang baru atau dengan kata lain gali lubang tutup lubang.

Terus ditekannya defisit APBN ini menurut Sri Mulyani tidak lepas dari penerimaan perpajakan yang tumbuh 14,6% bila memasukkan indikator amnesti pajak. Namun jika tanpa menghitung amnesti pajak, pertumbuhannya mencapai 17,6%. Realisasi ini terdiri atas penerimaan bea dan cukai senilai Rp54,2 triliun atau naik 18,3%. Juga dari penerimaan pajak Rp 484,5 triliun atau tumbuh 14,1%.

Lalu realisasi belanja negara terdiri atas belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp231,5 triliun, non K/L Rp226,5 triliun, transfer ke daerah Rp300 triliun; serta dana desa Rp20,7 triliun. Secara keseluruhan belanja negara baru mencapai 35,1% dari target APBN 2018 senilai Rp2.220 triliun. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Mei 2024 | 11:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Kamis, 16 Mei 2024 | 09:05 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Lapor ke Jokowi, Sri Mulyani Janjikan Perbaikan Layanan Bea Cukai

Rabu, 15 Mei 2024 | 19:27 WIB KEBIJAKAN FISKAL

APBN di Tahun Transisi Pemerintah Baru, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak